Keengganan Gubernur Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok mengambil cuti selama kampanye Pilgub Jakarta 2017 nanti dipandang konyol. Apalagi alasannya tidak mau menunjuk wakilnya, Djarot Saiful Hidayat sebagai Plt gubernur.
"Kalau pak Ahok bilang tidak mau cuti karena tidak bisa menunjuk Pak Djarot sebagai Plt, karena tidak sepaket dan diangkat melalui Perppu ya itu kan konyol," kata anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan kepada wartawan, Jumat (5/8).
Arteri mengingatkan negara ini punya aturan main. Ada mekanisme lain yang bisa ditempuh jika kepala daerah harus mengambil cuti di masa kampanye sehingga pemerintahan tetap berjalan.
"Jangan maunya maunya, nanti rakyat marah. Emangnya Ahok siapa, mau gubernur nggak mau daftar parpol, mau independen nggak pede dengan 1 juta KTP akhirnya jilat ludah sendiri masuk parpol. Nyalon, nggak mau cuti buat aja aturan sendiri tapi jangan jadi gubernur DKI karena sudah ada aturan hukum yang harus ditaati," ketusnya.
Lebih membuatnya heran lagi, alasan Ahok tidak mau cuti karena ingin mengawal APBD.
" Kok paranoid amat ya, sehingga APBD harus dia kawal sendiri. Pemerintahan daerah itu tidak hanya Ahok, masih ada yang lain, kepala daerah berhalangan masih ada mekanisme penggantian kewenangan sehingga pemerintahan dapat berjalan," terangnya
sumur