Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (ketiga kanan) dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (keempat kiri) menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendali Inflasi Daerah 2016 di Jakarta, Kamis (4/8).
Presiden Joko Widodo menegur sejumlah kepala daerah. Teguran ini disampaikan setelah dirinya dibisiki Menteri Keuangan agar Presiden mengungkap daerah-daerah yang serapan anggarannya rendah.

Teguran disampaikan karena serapan anggaran daerah-daerah itu sangat rendah. Teguran pertama disampaikan Jokowi ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Jokowi, serapan anggaran DKI sangat rendah dibanding provinsi lainnya.

"Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2016 di Jakarta, Kamis (4/8/2016) seperti dilansir Kompas.com.

Provinsi berikutnya yang rendah serapannya adalah Jakarta, Jawa Barat yang simpanan dananya di bank mencapai Rp8,034 triliun, Jawa Timur Rp3,9 triliun, Riau Rp2,86 triliun, Papua Rp2,59 triliun, Jawa Tengah Rp2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp1,57 triliun, Banten Rp1,52 triliun, Bali Rp1,4 triliun, dan Aceh Rp1,4 triliun. "Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat," kata Jokowi.

Tak hanya di provinsi. Serapan yang rendah juga terdapat di daerah tingkat II. Untuk kabupaten, serapan anggaran paling rendah adalah Kabupaten yang paling rendah serapan Bogor, Bandung, Bekasi, Tanah Laut, Kediri, Berau, dan Nias.

Sedangkan untuk kota adalah Medan, Surabaya, Tangerang, Cimahi, Depok, Magelang, Tangerang Selatan, Serang, dan Mojokerto.

Menurut Jokowi, hingga Juni 2016, total dana APBD yang masih tersimpan di bank mencapai Rp214 triliun. "Kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini, ya surat utang akan tambah banyak," ujar Jokowi.

Mendapat teguran Jokowi, Ahok punya jawaban. Kata Ahok, uang yang masih tersimpan di bank itu akan dipergunakan membayar proyek yang baru akan berjalan. "Sekarang proyek-proyek kami kan baru mulai kerja, kamu mau enggak bayar orang duluan sebelum mulai kerja," kata Ahok.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Jokowi itu merupakan saldo APBD 2016. Uang itu adalah uang pembiayaan per bulan untuk membiayai pemerintahan daerah Jakarta. "Ini dana dipakai untuk listrik, busway, pelayanan sampah sampai ke Bantargebang. Ini semua untuk kepentingan pembiayaan DKI," kata Heru.

Klarifikasi juga disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, simpanan tersebut merupakan kas umum daerah. Kas umum daerah ini merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari misalnya pajak kendaraan bermotor. Selain itu, ada cadangan-cadangan penerimaan yang juga dimasukkan ke RKUD, termasuk transfer daerah.

Menurut Ganjar angka yang disebut Jokowi Rp 2,46 triliun itu keliru. Karena posisi per 4 Agustus 2016, saldo RKUD Jateng sebesar Rp1,878 triliun.

Sebenarnya ini bukan teguran pertama Jokowi. Pada Mei lalu, Jokowi juga sudah menegur sejumlah kepala daerah. Namun kala itu Jokowi tak menyebut daerah mana saja yang serapan anggarannya rendah. Dikutip dari katadata.co.id, kala itu Jokowi mengungkap pada April 2016 jumlah dana daerah yang ngendon di bank mencapai Rp220 triliun.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...bernur-lainnya

---