Ahok: Kalau Enggak Cuti Kampanye Saya Disingkirkan

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama melunak. Ia tidak lagi ngotot tetap bekerja di masa kampanye Pilkada DKI 2017. Ahok terancam didepak dari perhelatan lima tahunan itu jika nekat tidak cuti dan menjalankan pemerintahan di masa kampaye.


"Harus cuti. Kalau enggak cuti, saya disingkirin. Undang-undang memaksa. Tapi saya menanyakan kok bisa keluar undang-undang yang menyandera petahana," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (5/8/2016).


Ahok menegaskan, dirinya mendapat mandat bekerja aktif hingga Oktober 2017. Ia tidak rela menjelang akhir masa jabatannya dikurangi empat bulan dengan alasan petahana wajib cuti di masa kampanye.


"Secara logika petahana harus kerja. UU dan SK Presiden menjamin petahana kerja lima tahun atau 60 bulan. Kalau kamu kurangi saya empat bulan itu melanggar UU kamu sendiri. Itu yang mau saya uji," ujar Ahok.

Lihat: Ahok Tolak Ambil Cuti Kampanye, Ini Tanggapan Mendagri

Ahok sudah mendaftarkan uji materi (judicial review) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait cuti petahana. Ahok ingin mendapatkan kepastian terhadap aturan yang dinilai tidak adil itu.


"Apakah ini adil atau tidak, melanggar UUD atau tidak. Cuti kan hak saya. Kalau tidak cuti, (dianggap) bisa menyalahgunakan waktu kampanye. Ya oke. Aku enggak usah kampanye dong. Kan pilihan. Pikiran ini benar atau salah, saya juga enggak tahu. Makanya di situ ada MK," katanya.


Ahok tetap berharap dirinya bisa tidak cuti. Alasannya, masa cuti terlalu panjang, mulai 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017. Padahal itu masa kritis buat penyusunan APBD 2017 dan optimalisasi penyerapan APBD 2016.

Baca: Ogah Cuti, Ahok Dinilai Konyol


"Hidup ini pilihan. Semua mengatakan Ahok enggak bakal kepilih deh. Kambing dibedakin saja bisa ngalahin Ahok. Kalau Ahok tidak mungkin jadi gubernur, saya sampai Oktober 2017, lebih baik saya jaga betul anggaran 2017 dan serapan anggaran 2016," ujar Ahok.


Ahok menjamin dirinya tidak akan memanfaatkan jabatan seperti yang dikhawatirkan UU. Ahok bisa membutikan itu dengan keterbukaan kinerja yang ia lakukan selama ini.


"Kalau ada yang bilang saya manfaatkan jabatan, kamu lihat saja di dalam APBD kami. Saya bantu yayasan-yayasan enggak? Sederhana saja, kalau saya manfaatkan jabatan, aku mau enggak berantem sama RT dan RW? Seharusnya, yang aku lakukan, kasih Rp10 juta untuk RT/RW supaya jadi agen gue. Itu baru namanya memanfaatkan jabatan. KJP tidak boleh tunai, supaya senang (boleh) tarik semua. Kalau perlu gue tambahin Rp1 atau Rp2 juta. Gue sogok pakai APBD," kata Ahok.


Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...a-disingkirkan

Bedakan SELAMA masa kampanye aturan sekarang ( 3 - 4 Bulan cuti gak kerja) dan SAAT masa kampanye yang aturan dulu (14 Hari pelaksaan kampanye)

Nasbung baca judul doang udh ngecrot sih