TEMPO.CO, Surabaya - Sejumlah media menyebutkan Wali Kota Tri Rismaharini meminta maaf saat meluncurkan program Kampung KB di RW XII Sidotopo Jaya, Semampir, Surabaya, Kamis pagi, 4 Agustus 2016. Sambutan Risma yang mengandung permintaan maaf ini membuat kehebohan di media sosial.

Di beberapa media online, permintaan maaf dari Wali Kota Risma kepada warga itu banyak ditafsirkan sebagai isyarat pamit dan dikaitkan dengan majunya Risma dalam pilkada DKI Jakarta. Adapun Risma sendiri selama ini lebih banyak diam dibanding mengeluarkan pernyataan tentang pilkada DKI Jakarta.

Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Surabaya Didik Prasetiyono mengatakan permintaan maaf itu merupakan hal yang biasa disampaikan Risma di setiap kali acara yang dihadiri selama Syawal. Apalagi momen ini masih dalam konteks perayaan Lebaran. “Jadi itu biasa dan wajar disampaikan di berbagai kesempatan pada bulan Syawal,” tuturnya.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Muhammad Fikser juga sudah menegaskan permohonan maaf Risma dalam sambutan di Sidotopo itu seiring dengan perayaan Lebaran, bukan berarti berpamitan mengikuti pilkada DKI. "Itu tidak ada kaitannya dengan pilkada DKI Jakarta, mohon jangan dikait-kaitkan," katanya.

Berikut ini pidato asli Risma dalam acara di Sidotopo jaya.

"Kita sama-sama membangun masa depan bangsa ini dimulai dengan anak-anak kita yang bayi dan balita dan para remaja kita. Saya kira begitu, terima kasih, mohon maaf kalau ada tutur kata saya atau perbuatan saya yang kurang berkenan. Ini habis-habisan, hari terakhir-terakhir, sudah habis juga, saya mohon maaf, saya atas nama pribadi atau keluarga, mungkin staf aparat pemerintah kota mulai staf pemerintahan kelurahan, lurah, camat, staf kecamatan, kepala dinas, kalau ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Ihwal wacana yang berkembang di tengah masyarakat tentang pencalonan Risma sebagai calon Gubernur DKI, kata Didik, itu bukan wewenang PDIP Surabaya atau kehendak Risma sendiri. Keputusan itu hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Hingga kini belum ada perintah apa pun dari Dewan PP PDIP kepada ibu Risma terkait dengan pilkada DKI Jakarta,” ujarnya.

SURABAYA, KOMPAS.com
— Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta maaf kepada semua warga Surabaya.

Permintaan maaf itu disampaikan saat dia menghadiri peluncuran Kampung KB di RW XII Sidotopo Jaya, Semampir, Kamis (4/8/2016) pagi.

"Ini adalah hari-hari terakhir, hari-hari penghabisan. Oleh karena itu, saya meminta maaf atas nama pribadi maupun semua pegawai dari kelurahan, kecamatan, sampai SKDP. Mohon maaf bila ada kekhilafan dan kesalahan saya selama ini," katanya di hadapan para tamu yang hadir.

Permintaan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kemungkinan dirinya jadi ikut serta dalam Pilkada DKI Jakarta. Pasalnya, namanya kerap disebut-sebut sebagai calon yang paling bisa mengimbangi sosok calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama.

Bagaimana tanggapan Risma?

Seperti disadur dari harian Kompas, Jumat (5/8/2016), Risma membantah. Risma menegaskan bahwa dia akan terus menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Surabaya hingga masa jabatannya berakhir.

"Saya jangan ditarik-tarik ke pemilihan gubernur Jakarta karena justru membuat suasana semakin gaduh. Saya tidak pernah pamit," kata Risma saat ditemui Kompas di ruang kerjanya, Kamis siang.

Risma lalu menjelaskan maksudnya meminta maaf di depan warga. Pernyataan itu, lanjut Risma, disampaikan dalam konteks memasuki hari-hari terakhir pada bulan Syawal.

"Meminta maaf kepada siapa saja, termasuk hadirin di satu acara, pasti saya lakukan. Sebagai pemimpin, pasti ada kekurangan sehingga wajar minta maaf. Terlebih lagi, hari ini adalah hari terakhir bulan Syawal. Minta maaf, kok, dibilang pamit. Bisa marah warga Surabaya," ujarnya.

Menurut Risma, dalam setiap acara yang dihadirinya, warga setempat yang hadir telah menyampaikan permohonan kepadanya agar tidak meninggalkan Surabaya. Banyak proyek besar di kota berpenduduk 2,9 juta jiwa itu yang belum rampung.

"Warga khawatir, jika saya meninggalkan Surabaya, perhatian pemerintah kota terhadap siswa, anak-anak, lanjut usia, dan keluarga kurang mampu juga berhenti. Jadi, tidak mungkin saya pamit. Bisa marah semua orang," ungkap Risma.