Jakarta - Hari ini sejumlah menteri Kabinet Kerja melakukan rapat dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas finalisasi Nota Keuangan 2017, yang akan dibacakan Jokowi di DPR pada 16 Agustus 2016.

Nota Keuangan ini akan menjadi dasar untuk membuat Rancangan APBN 2017. Usai rapat, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan soal beratnya kondisi ekonomi yang tercermin dari tekanan pada penerimaan pajak.

Sri Mulyani mengatakan, untuk merancang Nota Keuangan 2017, demi menjadi APBN yang kredibel, maka pemerintah akan melihat kemungkinan kondisi yang akan dihadapi di tahun ini dan dua tahun terakhir.

"Untuk tahun 2016, sesudah melihat realisasi dari tahun 2014-2015, jadi dua tahun terakhir, penerimaan perpajakan memang mengalami tekanan yang sangat berat," kata Sri Mulyani usai rapat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Tekanan pada penerimaan pajak ini terjadi karena turunnya harga komoditas, seperti minyak dan gas (migas), batu bara, kelapa sawit, serta pertambangan lainnya.

"Kami juga melihat di sektor-sektor seperti perdagangan, konstruksi juga mengalami situasi tekanan yang cukup terlihat dari segi volume. Sampai hari ini kita melihat bahwa sektor-sektor tersebut pertumbuhannya hanya separuh dari tahun-tahun sebelumnya," imbuh Sri Mulyani.

Lalu, Sri Mulyani bercerita soal pelemahan perdagangan dunia yang mengakibatkan turunnya laju ekspor dan impor di Indonesia sejak kuartal I-2015 hingga semester I-2016 lalu. Ini bakal menjadi perhitungan pemerintah dalam merancang Nota Keuangan 2017.

"Maka Kemenkeu hari ini melaporkan kepada Bapak Presiden, Wapres dan Sidang Kabinet bahwa penurunan dari potensi penerimaan pajak 2016 akan cukup signifikan. Ini dikarenakan basis penghitungan target penerimaan pajak di 2016 yang disetujui oleh DPR APBN-P itu basisnya masih menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi, yaitu target penerimaan 2 tahun sebelumnya tahun 2014, 2015, kemudian ke 2016," papar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Bank Dunia ini memaparkan realisasi pajak di 2014 yang berada Rp 100 triliun di bawah target. Kemudian di 2015 lalu, saat harga komoditas mulai menurun penerimaan pajak juga meleset Rp 248,9 triliun dari target.

"Oleh karena itu, kami hari ini melaporkan kepada Presiden, Wapres dan sidang kabinet bahwa kami perlu untuk melakukan penyesuaian sehingga APBN kita menjadi kredibel karena tema dari Bapak Presiden adalah terus memperkuat kredibilitas, confidence, serta trust itu harus ditegakkan mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi," papar Sri Mulyani.

Namun, lanjut Sri Mulyani, bukan berarti pemerintah akan mengendurkan penerimaan pajak. Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi meminta dirinya untuk optimal meningkatkan pajak. Karena penerimaan pajak dibutuhkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kesenjangan.
(wdl/hns)


http://m.detik.com/finance/read/2016/08/03/201945/3267994/4/usai-rapat-dengan-jokowi-sri-mulyani-ungkapkan-beratnya-kondisi-ekonomi





Harga Bahan Komoditas Masih Ancam Ekonomi Indonesia hingga 2017



JAKARTA - Ekonomi Indonesia selama ini masih bertumpu terhadap sektor ekspor bahan komoditas. Hal ini pun berdampak pada sulitnya Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi ketika harga komoditas global anjlok.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan, saat ini ekonomi global belum menunjukkan pertumbuhan yang berarti. Hal ini terlihat dari prediksi IMF yang kembali memangkas pertumbuhan ekonomi global.

"Secara global memang gambarannya belum terlalu cerah. Kalau kita harapkan pada eksternal (luar negeri) tidak pada saat ini," kata Bambang di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Sejauh ini, harga minyak dunia masih belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Hal ini pun diperparah dengan masih belum pulihnya harga komoditas lainnya seperti baru bara dan sawit. Keadaan ini pun diprediksikan akan terus terjadi hingga tahun 2017 mendatang.

"Kenapa masih suram? Karena harga komoditas masih rendah seperti minyak bumi, tidak hanya batu bara dan sawit," imbuhnya.

Namun, Bambang sempat menyebutkan beberapa sektor yang dapat dipertimbangkan bagi kalangan investor. Di antaranya adalah sektor transportasi dan komunikasi. (dni)

http://m.okezone.com/read/2016/08/01/20/1451746/harga-bahan-komoditas-masih-ancam-ekonomi-indonesia-hingga-2017




Kadin: Keterlibatan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Rendah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni pembiayaan dan koordinasi antarkementerian yang masih sinergis.


"Kami harapkan swasta dilibatkan, kalau swasta tidak sanggup diambil alih BUMN. Itu wajar," ujar Rosan di Jakarta, Senin (1/8).

Rosan mengatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur selama lima tahun yakni sebesar Rp 5.500 trilun. Sedangkan pemerintah hanya mempunyai anggaran sebesar Rp 1.400 trilin, sehingga kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur harus didukung dengan keterlibatan investor lokal maupun asing.

Sektor swasta perlu diberikan kesempatan dan diprioritaskan dengan tetap mengacu para proyek yang sudah berjalan. Apalagi, pertumbuhan perekonomian Indonesia paling besar disumbang oleh swasta. Rosan mengatakan, proyek pembangunan infrastruktur sebenarnya bisa dikerjasamakan antara BUMN dan swasta. Dalam hal ini, swasta bisa menjadi subkontraktor dari BUMN yang bersangkutan. Menurut Rosan, sebaiknya BUMN melepaskan beberapa proyek infrastruktur yang sudah ada kepada swasta. Dengan demikian, profit yang didapatkan oleh BUMN tersebut bisa diputar lagi untuk membangun infrastruktur lainnya.

"Dengan begitu, BUMN kalau bangun infrastruktur nggak minta APBN lagi. Jangan dipegangin saja, jual, dapet duit bangun lagi. Itu tugas negara melalui BUMN ini, jadi mesti kreatif dan tidak memberatkan APBN," kata Rosan.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, pemerintah menekankan untuk membuka lebar pintu investasi bagi sektor swasta terutama bagi pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur dengan menggunakan APBN merupakan pilihan terakhir. Pemerintah memfokuskan pembangunan infrastruktur di sektor transportasi untuk mengurangi biaya logistik dan sektor listrik.

"Jadi, sudah sangat jelas yakni tawarkan ke swasta dulu, kalau swasta nggak bisa tawarkan ke public private partnership, kemudian nggak bisa ke BUMN. Kalau BUMN nggak bisa ke APBN," ujar Thomas.


http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/08/01/ob82w8382-kadin-keterlibatan-swasta-dalam-pembangunan-infrastruktur-rendah

Investor ya maunya yg balik modal cepet untung gede ngeliat daya beli rakyat.
Klo suruh bangun jalan2 deket kampung sama bendungan ya ogah!