Jakarta - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditegur Presiden Jokowi soal adanya saldo Rp 13,9 triliun yang mengendap saja di bank. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono menjelaskan soal data yang dikemukakan Jokowi itu.

"Pak Jokowi enggak salah. Orang tulisannya 'yang tersimpan di bank umum'," kata Heru di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Pagi tadi, Jokowi mengungkap 'Tabel 10 besar simpanan dana pemerintah daerah di perbankan sesuai dengan lokasi bank', per Juni 2016. Di situ terlihat, ada duit Rp 13,955,0 triliun dari DKI Jakarta.

Lalu duit apa sebenarnya Rp 13,9 triliun itu? Itu adalah duit APBD DKI 2016. Heru menegaskan itu adalah 'dana saldo APBD'. Namun di tabel yang menyebut Rp 13,9 triliun itu ditulis keterangan 'simpanan di bank umum'.

"Harusnya sih 'dana saldo APBD' itu boleh. Disangkain saya nyimpan. Mungkin Pak Ahok menyangkanya saya menyimpan Rp 13 triliun," kata Heru.

Ahok telah menegur Heru, mempertanyakan soal hal itu. Padahal uang itu adalah uang pembiayaan per bulan untuk membiayai pemerintahan daerah Jakarta. Uang itu memang perlu ada dengan nominal yang rasional, supaya Jakarta tidak kehabisan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan.

"Ini dana dipakai untuk listrik, busway, pelayanan sampah sampai ke Bantargebang. Ini semua untuk kepentingan pembiayaan DKI," kata Heru.

Saldo sebesar itu, menurut Heru, diperlukan ada dan wajib tersedia. Dia mengemukakan, penilaian soal ini perlu berdasarkan grafik yang terukur. Yakni, grafik berisi garis maksimal anggaran untuk membiayai pemerintahan, garis aman alias safety, dan garis minimum yang menunjukkan keadaan bahaya karena pemerintahan terancam tak punya duit membiayai pemerintahan.

"Kami masih ada di (garis) safety. Kalau DKI hari ini (hanya) punya saldo Rp 5 T, maka saya enggak bisa tidur," kata Heru.

"Berapa biaya telepon dan listrik setahun DKI? Rp 1,2 T. Kalau enggak ada uang, mati lampu semua," imbuhnya.

Uang Rp 13,9 triliun itu disimpan di Bank DKI. Ahok sudah menanyakan ke Heru, soal kenapa sampai ada banyak uang tersimpan di bank. Heru kemudian menjelaskan, kolom di tabel itu salah karena tertulis 'simpanan di bank umum'.

"Pak, itu Rp 13,9 triliun ya uang APBD kita. Mereka buat kolom salah. Harusnya dana APBD atau saldo APBD yang ada di bank," kata Heru membacakan balasan WhatsApp-nya ke Ahok.

Heru menjelaskan, bahkan saat ini saldo sudah berkurang dari nominal Rp 13,9 triliun, karena sudah digunakan. Terakhir, jumlahnya Rp 11,1 triliun. Jumlah ini, yang jelas, memang harus terjaga ketersediannya.

"Kalau saldo saya Rp 2 triliun, besok apa tidak dimaki-maki karyawan karena tidak bisa menggaji mereka?" ujar Heru.


(dnu/Hbb)

Rp 13,9 T Masih Mengendap di Bank, Ahok: Sekarang Sudah Rp 11 T

Jakarta - Presiden Jokowi menyatakan ada duit Rp 13,9 triliun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih mengendap di bank dan belum terserap. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, itu memang data bulan lalu.

"Kan Pak Jokowi enggak punya data bulan Juli," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Jumlah itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi dalam 'tabel 10 besar simpanan dana pemerintahan daerah di perbankan sesuai dengan lokasi bank', per Juni 2016. DKI masih punya Rp 13,955,0 triulun yang belum terserap. Ahok menyatakan, nominal APBD 2016 yang tersisa saat ini sudah berkurang dari Rp 13,9 triliun menjadi Rp 11 triliun.

"Itu kan kemarin. Kita kan setiap bulan terpakai Rp 2,5 triliun untuk membayar macam-macam. Jadi sekarang posisinya Rp 11 triliun," kata Ahok.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono sebelumnya juga menyampaikan, uang Rp 13,9 triliun itu adalah saldo Jakarta untuk membiayai roda pemerintahan. Heru diperintahkan Ahok untuk mengirim surat penjelasan soal ini ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Pak Jokowi enggak salah," kata Heru.


(dnu/Hbb)