Jakarta - Kasus konflik suku, agama, dan ras (SARA) terjadi lagi di Indonesia. Tepatnya di Tanjung Balai, Sumatera Utara, ‎Jumat (29/7).

Politikus PKS Mahfudz Siddiq menyatakan bahwa pemerintah harus segera melakukan dua hal, pertama, menegakkan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dan bertanggungjawab atas kasus tersebut. Kedua, pemerintah harus melakukan langkah pencegahan meluasnya konflik tersebut ke daerah lain.

”Konflik SARA di Tanjung Balai tidak boleh dianggap sepele. Ada potensi letupan konflik yang lebih besar dan luas. Jika itu terjadi maka bisa menjadi pintu kekacauan politik dan ekonomi baru di negeri ini,” katanya, di Jakarta, Sabtu (30/7).

Apa pasalnya? Anggota Komisi IV DPR itu menjelaskan, pertama, konflik SARA sedang menjadi tren dunia. Kekacauan politik di kawasan timur-tengah yang melibatkan beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat telah memunculkan kekuatan teror baru yang menakutkan, yaitu ISIS.

Dikatakan, buah dari rangkaian aksi teror yang terus berlanjut adalah menguatnya sentimen negatif terhadap Islam dan umat Islam. Ini tercermin dari sikap politik kelompok ultra-nasionalis di beberapa negara Eropa, sikap politik capres Amerika, Donald Trump, dan meningkatnya tekanan terhadap kelompok muslim di India dan Tiongkok misalnya.

”Ada semacam cipta kondisi global untuk memosisikan Islam dan umat Islam sebagai musuh bersama. Dan pada saat yang sama ISIS dan unsur-unsur pendukungnya terus melakukan serangan terhadap siapapun yang dianggap lawan,” katanya.

Kedua, lanjutnya, menguatnya posisi dan peran politik kelompok minoritas yang mengusung isu anti-kemapanan. Keberhasilan partai politik ultra-nasionalis (sayap kanan jauh) menguasai pemerintahan dan mengubah kebijakan pemerintahan di sejumlah negara Eropa menjadi bukti nyata.

”Contohnya di Polandia, Italia dan juga kemenangan Brexit di Inggris. Menguatnya dukungan terhadap Trump juga menjadi indikasi tambahan. Kekuatan politik ini diprediksi akan mengusung isu yang berakibat meningkatnya konflik SARA di berbagai negara," katanya.‎

Ketiga, dalam konteks domestik Indonesia, kedua hal di atas juga sedang terjadi. Isu terorisme makin menguat dan tidak bisa dipungkiri bahwa isu ini menggiring opini luas bahwa Islam (umat Islam) sebagai ancaman. Ruang demokrasi juga sedang mencuatkan posisi dan peran politik yang lebih besar kepada unsur minoritas.

Keempat, harus diakui bahwa Indonesia menyimpan riwayat konflik SARA yang panjang dan tetap menjadi bahaya laten. Faktor kesenjangan sosial-ekonomi tetap menjadi pemicu paling mendasar.

Kelima, ini yg perlu dicermati serius. Munculnya gejala arogansi dan kontroversi kebijakan yang dipersepsikan oleh unsur mayoritas sebagai upaya untuk memenangkan agenda unsur minoritas.

Mahfudz mengemukakan, kelima faktor skala global dan domestik ini bisa bercampur-aduk sedemikian rupa dengan aneka bumbu. Hal ini berjalan di atas realitas: keberagaman masyarakat Indonesia, kesenjangan sosial-ekonomi yang menguat akibat problem ekonomi yang makin berat, riwayat panjang konflik bernuansa SARA, dan munculnya model kepemimpinan dan kebijakan yg dipersepsi sebagai pertarungan minoritas vs mayoritas.

"Peristiwa Tanjung Balai (jika benar) diawali oleh protes seorang warga keturunan terhadap azan dari sebuah masjid. Suatu yang mengagetkan karena rasanya belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yg mendorong warga tersebut melakukan protes yg memicu kemarahan? Dan kenapa reaksi balik dari ribuan warga lainnya begitu dahsyat? Kasus ini berpotensi menjadi apa bagi republik?" katanya.

Kasus Tanjung Balai, menurutnya, merupakan peluit peringatan yang sangat keras buat bangsa ini dan semua jajaran pemerintahan di pusat dan daerah. "Pilihan kita adalah berpihak pada kesatuan dan persatuan bangsa. Tetapi negara harus menegakkan hukum terhadap siapapun yang terbukti merusaknya. Siapapun dia. Sambil negara memastikan bahwa dirinya mampu menjadikan Indonesia sebagai tempat hidup yang harmoni bagi semua anak bangsa,” katanya.
http://www.beritasatu.com/hukum/3772...flik-sara.html