JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara "Teman Ahok" Singgih Widiyastono memastikan keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pindah dari jalur perseorangan ke partai politik, bukan dilatarbelakangi keraguan Ahok terhadap validitas 1 juta lebih KTP yang berhasil mereka kumpulkan.

Singgih menanggapi tudingan politikus Partai Gerindra Syarif, yang menyebut separuh lebih KTP dukungan yang berhasil terkumpul dapat lolos verifikasi KPU.

"Kalau ada usaha (serangan) gitu, tutup kuping aja enggak perlu didengerin," kata Singgih saat dihubungi, Jumat (29/7/2016).

Singgih mengatakan rekapitulasi KTP yang pernah mereka lakukan sudah cukup jadi bukti bahwa 1 juta KTP bukanlah klaim semata. Singgih juga mengungkapkan hingga saat ini belum ada orang yang menarik KTP dukungannya.

"Ya kalau mau yang data KTP-nya dikembalikan kami persilakan ke Markas Teman Ahok," ujar Singgih.

Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta, Syarif, sebelumnya meyakini separuh lebih data KTP dukungan yang dikumpulkan "Teman Ahok", tak akan lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kondisi itulah yang diyakininya telah membuat Basuki atau Ahok memutuskan maju melalui jalur partai politik.

"Yang 1 juta KTP itu, saya eggak percaya ada. Palingan di bawah 300.000 yang bakal terverifikasi," ujar Syarif saat dihubungi, Jumat (29/7/2016). (Baca: "Teman Ahok" Ungkap di Balik Trending Topics #BalikinKTPGue)

Meski telah berhasil mengumpulkan 1 juta KTP, Ahok akhirnya memutuskan maju lewat jalur parpol. Hal ini disampaikannya usai halalbihalal bersama Teman Ahok di Graha Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (27/7/2016) kemarin.

Ahok didukung oleh Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Ia menjelaskan bahwa gerak cepat ketiga partai politik pendukung telah membuatnya terpincut. Jumlah suara tiga partai itu pun cukup untuk mengantarkan Ahok bertarung dalam Pilkada DKI Jakarta.