Wiranto Menjadi Menkopolhukam, Jadi Sorotan Kemlu AS
KAMIS, 28 JULI 2016 | 18:00 WIB


Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia, Jenderal (Purn) Wiranto memberikan keterangan terkait dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 18 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Washington - Juru bicara Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Anna Richey-Allen, menyorot secara khusus tentang terpilihnya Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Ia juga menyampaikan harapan negaranya untuk bisa melanjutkan kerja sama strategis dengan Indonesia setelah perombakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, Rabu kemarin. “Kami melihat pengumuman 12 menteri baru Indonesia. AS mengharapkan peningkatan kemitraan strategis antarkedua negara (Indonesia dan AS), serta promosi atas kepentingan kita bersama,” ujar Richey-Allen lewat keterangan tertulis Kemlu Amerika, Kamis, 28 Juli 2016. BACA: Ditolak Aktivis HAM, Wiranto: Sudah Biasa

Richey-Allen menegaskan komitmen Amerika untuk mempererat bilateral Indonesia dan Amerika, yang didasari kepentingan dan minat bersama. Amerika, menurut dia, hanya fokus pada pertumbuhan kerja sama kedua negara. “Komposisi kabinet adalah urusan Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia,” kata Richey-Allen.

Dia pun menyampaikan poin khusus yang berkenaan dengan penunjukan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menkopolhukam menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan. Keputusan itu sempat diprotes, khususnya oleh para aktivis hak asasi manusia, karena Wiranto dianggap bertanggung jawab terhadap sejumlah pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia. BACA: Kontras: Wiranto Bertanggung Jawab Kasus Pelanggaran HAM

“Kami menyadari adanya dugaan pelanggaran HAM oleh militer Indonesia, saat Wiranto menjabat panglima angkatan bersenjata. Perlindungan HAM adalah landasan kebijakan luar negeri AS. Kami akan terus membahas pentingnya penyelesaian, dan pemenuhan tanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu,” kata Richey-Allen.

Terdapat sembilan menteri baru dan empat menteri yang digeser dalam kabinet Jokowi. Penunjukan Wiranto diprotes karena dia disebut bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran hak asasi, antara lain penyerangan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia pada 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti dan Semanggi, juga penghilangan aktivis.
https://nasional.tempo.co/read/news/...rotan-kemlu-as


Wiranto: Buktikan Kapan dan di Mana Saya Melanggar HAM, Saya Akan Jawab
Kamis, 28 Juli 2016 | 12:05 WIB


Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Menteri Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah tuduhan yang menyebut dirinya melanggar hak asasi manusia. Wiranto meminta agar pihak-pihak yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhan tersebut.

"Isu-isu HAM yang mengenai saya, saya harapkan harus jelas saatnya kapan, di mana, apa keterlibatan saya, saya akan jawab satu per satu," ujar Wiranto seusai serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Menurut Wiranto, Presiden Joko Widodo tentu telah mempertimbangkan berbagai hal saat menunjuk dirinya sebagai menteri, termasuk tuduhan mengenai pelanggaran. Presiden tentu melihat rekam jejaknya yang jelas.

Wiranto menyatakan bahwa ia akan melanjutkan program yang telah dijalankan sebelumnya terkait penyelesaian kasus HAM masa lalu.

"Saya akan lanjutkan menyelesaikan masalah HAM secara adil, secara transparan, serta bermartabat. Tapi, jangan merugikan kepentingan nasional," kata Wiranto.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengecam penunjukan Ketua Umum Partai Hanura tersebut sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan, Wiranto dianggap tak layak lantaran masih tersangkut kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu.

"Wiranto yang diketahui luas berada di deret depan dari nama-nama yang harus bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM," ujar Haris melalui pesan tertulis, Rabu (27/7/2016).

Diketahui, Wiranto kerap dikaitkan terlibat dalam peristiwa penyerangan markas Partai Demokrasi Indonesia pada 27 Juli 1996, Tragedi Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi tahun 1997-1998, serta Biak Berdarah.

Haris mengatakan, nama Wiranto disebut-sebut di dalam sebuah laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bawah mandat Serious Crimes Unit.

Laporan itu menyatakan bahwa Wiranto gagal mempertanggungjawabkan posisi sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di Timor Leste untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan gagalnya Wiranto dalam menghukum para pelaku.
http://nasional.kompas.com/read/2016...aya.akan.jawab


Wiranto Dicap Pelanggar HAM, Ini Tanggapan Akbar Tanjung
Rabu, 27 Juli 2016 − 17:56 WIB

[Akbar Tanjung kemeja batik

JAKARTA - Kritikan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan‎ (Menko Polhukam) ditanggapi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung.

Diketahui, Wiranto dianggap tidak layak menjadi Menko Polhukam karena menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Wiranto diduga terlibat banyak kasus Hak Asasi Manusia (HAM) saat menjabat Panglima ABRI.

Akbar Tanjung berpendapat, Wiranto belum bisa disebut sebagai pelanggar HAM. ‎"Karena sejauh ini belum ada putusan resmi yang mengatakan ada pelanggaran HAM dari aspek hukum," kata Akbar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

(Baca: Diselimuti Kasus HAM, Kontras Kritik Wiranto Jadi Menteri)

Dengan demikian Akbar mengatakan, belum bisa disebut terjadi pelanggaran HAM saat Wiranto sebagai Panglima ABRI.‎ Terlebih lanjut dia, situasi politik saat 1998 mengharuskan aparat melakukan langkah-langkah.

‎"Saya kira kita negara hukum. Oleh karena itu berkaitan dengan hal-hal pelanggaran hukum dan berkaitan dengan HAM tentu kita semua serahkan pada petugas hukum," pungkasnya.
http://nasional.sindonews.com/read/1...ung-1469616961


Ini Alasan Luhut Panjaitan Digeser dari Menko Polhukam
Kini ia menduduki jabatan sebagai Menko Kemaritiman.
Kamis, 28 Juli 2016 | 00:37 WIB


Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Menko Kemaritiman (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/nz/16)

VIVA.co.id - Dalam reshuffle jilid II, Luhut Binsar Panjaitan digeser posisinya ke Menteri Koordinator bidang Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. Posisi Luhut sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan digantikan Ketua Umum Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto.

Luhut mengaku ‘tersingkir’ dari jabatannya saat ini, tak lain karena konstelasi politik partai pendukung dalam kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). "Jam 09.30 WIB kemarin malam, Presiden manggil dan beritahu (digeser). Jadi ya artinya ada konstelasi politik. Hanura ada dua dikeluarkan dan satu diganti, masuk," ujar Luhut di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Rabu 27 Juli 2016.

Luhut mengungkapkan, penunjukan dirinya sebagai Menko Kemaritiman sebabnya tak lain karena penilaian positif oleh Presiden Jokowi. Selain memang tak ada pilihan sosok lain yang dianggap mumpuni untuk menggantikan Rizal Ramli."Ya pilihannya saya untuk mengurusi Menko Kearitiman dan di sini (Kemenko Polhukam) dianggap relatif baik," kata dia.

Untuk itu, sebagai tentara, Luhut menegaskan, bahwa ia siap bertugas dalam posisi apapun dan di manapun. Karena itu ia tak bisa menolak perintah atasannya, yakni Jokowi. "Jadi ya sudah, jadi saya jawabnya sebagai tentara, siap laksanakan itu saja. Tak ada jawab lain. Saya siap dengan keputusan atasan saya," ujar Luhut.

Untuk diketahui, hasil reshuffe jilid II kabinet kerja kali ini, membuat jatah wakil partai politik pengusung dan pendukung Jokowi-JK terpenuhi secara adil. Sebab, seluruh parpol tersebut mendapat kursi menteri di pemerintahan.

Parpol tersebut antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Golongan Karya (Golkar).
http://nasional.news.viva.co.id/news...menko-polhukam


Luhut Minta Publik Tak Hakimi Wiranto
Wiranto tak ambil pusing soal penolakan terhadapnya.
Kamis, 28 Juli 2016 | 00:14 WIB

VIVA.co.id - Ketua Umum Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto didapuk menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan.

Imbasnya, penunjukan Wiranto tersebut banyak mendapat penolakan dari berbagai pihak, seperti aktivis dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, Wiranto dinilai terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat di masa silam.

Terkait itu, Luhut yang saat kini ditugaskan menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman meminta publik tak ikut-ikut menghakimi Wiranto.

Menurutnya, masalah yang pernah ada tak perlu dirisaukan kembali. Sebab, upaya penyelesaiaan masalah tersebut telah dilakukan.

"Saya mengimbau jangan ikut-ikut soal pak Wiranto lah. Indonesia ini kan lagi baik. Indonesia suasana tenang. Kalau ada masalah ya biar saja, tak usah dianu (dihiraukan)," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juli 2016.

Luhut juga enggan menanggapi, larangan atau pencekalan Wiranto untuk bepergian ke sejumlah negara di luar negeri. "Saya tak mau berkomentar," tegas Luhut.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto menanggapi penolakan sejumlah pihak yang tidak menghendaki dirinya menduduki jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Luhut.
http://nasional.news.viva.co.id/news...hakimi-wiranto

------------------------------------

Wiranto itu seorang patriotik. Tidak ambisi dan rakus kekuasaan. Kalau saja dia mau melakukan kudeta kekuasaan di awal reformasi dulu, amat mudah baginya untuk menjadi orang paling kuat di negeri ini. Tapi dia justru seorang Jenderal yang santun dan demokratis. Dia rela mendirikan partainya sendiri, lalu ikut bertanding di Pemilu dan Pilres, sampai 2X, meski semuanya gagal. Lalu para penggiat HAM yang hanya bisa menyuarakan kepentingan "Tuannya di Barat" sana, kemana di saat-saat Republik ini genting di awal reformasi dulu? Kok pada tiarap? Kampret!