HABADAILY.COM - Provinsi Aceh
merupakan daerah yang berpotensi
dimanfaatkan oleh pihak-pihak
tertentu untuk membentuk kelompok
teroris. Sebagai daerah yang memilki
sejarah konflik yang panjang dengan
sistem politik yang masih lemah dinilai
mudah untuk disusupi oleh pengaruh-
pengaruh radikalisme.

Beberapa contoh kasus yang pernah
ditangani di Aceh seperti di kawasan Jalin, Jantho, Kabupaten Aceh Besar yang pernah digunakan oleh kelompok Jama'ah Islamiyah saat melakukan pengkaderan pada tahun 2010. Terdapat 14 orang narapidana kasus Jalin yang saat ini sudah bebas bersyarat.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten
Intel Kodam Iskandar Muda, Kolonel Inf. Hendriadi dalam seminar publik yang digelar Pusat Studi Demokrasi dan
Pembangunan (PSDP) Universitas Syiah
Kuala dengan tema “Menangkal Sel
Terorisme di Indonesia: Menakar Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Tororisme” di ruang Balai Senat, Biro Rektorat Unsyiah, Rabu (27/07/2016).

Menurut Kolonel Inf. Hendriadi yang
menjadi pemateri pada seminar ini, aksi teror yang terjadi di Indonesia akibat isu sosial, ekonomi, politik dan demografi. Selama ini negara menangani aksi terorisme dengan tujuan untuk memberikan perlindungan untuk negara dan korban. Disamping itu, negara juga melakukan upaya penyadaran terhadap pelaku teror.

Di Aceh menurut Hendriadi, masyarakat melakukan penolakan terhadap pembentukan sel terorisme.

“Ada resistensi terhadap terror,” kata
Kolonel yang pernah bertugas di Timor
Timur, Papua dan Aceh ini.

Menurut Hendriadi, menjelang pilkada
2017, sampai saat ini berdasarkan data di lapangan memang belum ditemukan
intimidasi, tetapi secara potensinya
memang ada. Beberapa isu teror yang
sering muncul ke permukaan di Aceh, kata Hendriadi, merupakan isu-isu yang kecil seperti, masalah masjid, gereja, dan organisasi Islam.

Narasumber lainnya, Mukhlissuddin Ilyas, MPd berpandangan tatakelola sistem perpolitikan di Aceh masih rapuh, sehingga situasi politik di Aceh terkadang mempengaruhi aksi-aksi kekerasan atas nama agama.

Mukhlisisuddin Ilyas menyebutkan banyak pihak yang memanfaatkan isu agama untuk membuat kekacauan di provinsi Serambi Mekkah ini.

“Di Aceh dalam beberapa tahun terakhir dijumpai gerakan-gerakan keagamaan yang menggunakan agama sebagai alat kekerasan yang mengarah pada aksi-aksi radikalisme,” jelas Mukhlissuddin yang menjadi peneliti di Forum Koordinasi Penanggunangan Terorisme (FKPT) Aceh.

“Sayangnya, pemerintah Aceh belum
memiliki formula yang ampuh dalam
menyelesaikan perpecahan di kalangan
ummat beragama. Penanganan masalah keagamaan di Aceh belum dilakukan melalui kebijakan yang komprehensif,” tambahnya.

Sementara itu, Kasubdit Keamanan
Negara Direktorat Intelkam Polda Aceh,
AKBP Drs. H Sulaiman YS dalam
pemaparannya menyebutkan hingga saat ini Polri telah menangkap 1.164 orang tersangka teroris di seluruh Indonesia. Penanganan tersangka teroris ini juga dilakukan melalui proses deradikalisasi untuk merubah pola pikir pelaku terror.

“Keberhasilan Polri dalam mengungkap
jaringan teroris di Indonesia tidak luput
dari peran serta masyarakat, LSM dan
instansi terkait,” jelas Sulaiman.

Menurut Sulaiman, secara bertahap Polri melakukan upaya pre-emtif, preventif (pencegahan), referensif justisil, hingga rehabilitasi untuk menangani aktifitas terorisme. Penanganan ini dilakukan bersama. oleh Polri, TNI, dan pemerintah setempat dengan bersinergi bersama masyarakat.

“Potensi melakukan aksi teror itu
sebenarnya ada pada setiap individu. Jika tak terkendali, ini bisa membahayakan. Pengendalian emosi dan ideologi ekstrim seseorang tentu akan berujung pada keberhasilan mengontrol potensi aksi terorisme,” jelasnya. [din]

http://habadaily.com/polhukam/7555/a...n-teroris.html