Merdeka.com- Diberitakan CNN Money, Selasa (21/4/2015), mencatat beberapa koruptor kakap di tubuh militer yang sudah dicokok tim pemerintah. Salah satunya adalah Jenderal Xu Caihou.

Harta haram sang jenderal yang disita meliputi segepok uang tunai, tumpukan kotak perhiasan, patung emas 24 karat. Itu baru beberapa harta korupsinya yang disita oleh penyidik korupsi China. Dia terbuktimenerima sogokan supaya perwira cepat naik pangkat.

"Jumlahnya sangat masif, tak pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah China," kata salah satu sumber di pemerintahan.

Xu tertangkap dengan barang bukti lebih dari satu ton uang tunai di rumahnya. Jenderal angkatan darat ini juga memiliki simpanan tersembunyi seperti permata.

Saking banyaknya harta yang ditimbun oleh Xu, butuh seminggu untuk menghitung total korupsi yang dia lakukan. Pemerintah China mengerahkan 12 truk guna menyita uang sogokan Xu.

Merdeka.com - Letnan Jenderal Gu Junshan (58 tahun) dipastikan mendapat vonis mati, karena penyidikan di Mahkamah Militer menyimpulkan dia menerima suap "dengan jumlah amat besar". Pengembangan kasus sudah dilakukan sejak tahun lalu, sampai akhirnya lengkap bulan ini.

Junshan, adalah petinggi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), insitusi militer paling berpengaruh di China. Bila dibandingkan Indonesia, jabatannya setara KASAD.

Selain menilap beberapa aset angkatan darat, dia ternyata Junshan punya belasan rumah mewah di pelbagai provinsi. Bahkan salah satu kediamannya di Provinsi Henan meniru rumah kaisar China, dengan pilar bersepuh emas asli 24 karat.

Perwira yang dulu amat ditakuti ini sudah diincar sejak 2012. Pergantian presiden membuka semua boroknya.

Merdeka.com- Guo Boxiong divonis penjara seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Beijing. Dia terbukti menerima suap untuk memanipulasi kenaikan pangkat perwira menengah di Angkatan Darat Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA).

BBC melaporkan, Selasa (26/7), pria 74 tahun itu ditahan sejak akhir tahun lalu. Selain divonis penjara, seluruh aset kekayaan Boxiong disita oleh negara. "Terpidana tidak mengajukan banding serta menerima semua putusan hakim," seperti dikutip dari laporan kantor berita Xinhua.

Sepanjang kurun 2002-2012, Boxiong adalah Wakil Ketua Dewan Kepangkatan PLA. Pada masa yang sama, dia juga memiliki jabatan di Politbiro Partai Komunis China. Sejak 2015, statusnya sebagai anggota partai dicoret karena kejaksaan memeriksanya atas dugaan korupsi.

Merdeka.com- Tidak lama setelah menjabat Juli 2011 silam, Presiden Peru Ollanta Humala langsung membuat gebrakan buat memberantas korupsi di negaranya. Dia memecat 30 dari 45 jenderal di lembaga kepolisian.

Surat kabar milik pemerintah, El Peruano, melaporkan mereka yang diberhentikan karena diduga terlibat korupsi itu termasuk Kepala Kepolisian Peru Jenderal Raul Bacerra. Dia digantikan oleh Jenderal Raul Salazar yang ketenarannya meroket di masa pemerintahan presiden sebelumnya, Alan Garcia.

"Kita harus membuang pejabat-pejabat korup yang mencemarkan nama polisi," kata Jenderal Salazar, seperti dilansir koran the New York Times, Oktober 2011 lalu. "Tidak peduli Anda mencuri satu sol atau lebih." Sol merujuk pada mata uang Peru.

Kepolisian menjadi salah satu lembaga paling korup di negara Amerika Latin itu. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi dilansir Transparency International, Peru tahun lalu menduduki peringkat ke-80 dengan skor 3,4.

Posisi ini masih jauh lebih baik ketimbang Indonesia yang berada di rangking keseratus dengan nilai 3,0. Transparency International Indonesia juga menempatkan Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga terkorup di negara ini. Banyak kasus melibatkan sejumlah petinggi Polri, seperti rekening gendut dan terakhir simulator SIM (Surat izin Mengemudi).

Tetap saja gebrakan Presiden Humala dianggap belum cukup. "Saya merasa ada sedikit salah perlakuan karena mereka tidak menyebutkan siapa dipensiunkan karena usia atau siapa diganti karena terlibat korupsi," ujar Jenderal Horacio Huivin Grandez, 56 tahun. Bekas pejabat antinarkotika ini termasuk yang diberhentikan.

Wakil Presiden Peru Omar Chehade membela kebijakan Presiden Humala. Dia mengungkapkan selama beberapa pekan, Humala bersama menteri dalam negeri dan menteri pertahanan mengevaluasi kinerja polisi sebelum keputusan soal pemecatan besar-besaran itu keluar.

Hebatnya lagi, kebijakan Presiden Humala itu muncul sebelum para jenderal korup itu menjadi terdakwa, baru sekadar tersangka.

Merdeka.com - Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto yang juga seorang Presiden ke-2 Republik Indonesia yang menguasai pemerintahan selama 32 tahun ini diketahui sebagai 'bapak pembangunan'.

Namun, di balik jasa-jasanya, nyaris seluruh lembaga internasional sebagai pemimpin paling korup sepanjang sejarah.

Dominasi Soeharto, dan keluarganya, baru berakhir ketika krisis ekonomi menerjang pada 1997. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil melengserkan rezim Soeharto pada Mei 1998.

Seperti dilansir Transparency International pada 2004, total jumlah korupsi Soeharto dan keluarganya diperkirakan mencapai USD 35 miliar atau senilai Rp 453 triliun. Sampai akhir hidupnya, Soeharto tak pernah hadir di pengadilan. Pro-kontra di antara masyarakat terus terjadi menyangkut kehidupan mendiang orang kuat ini.