Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR RI 18 Juli 2016. Rapat tersebut membahas asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017.


Catatan keuangan negara paruh pertama tahun ini masih saja tekor alias defisit. Jumlahnya lumayan, Rp230 triliun. Bagaimana defisit ini bisa terjadi?

Tahun ini, dari Januari hingga Juli, pendapatan negara baru mencapai Rp634,6 triliun. Duit sebanyak ini sebagian besar diperoleh dari pajak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan, penerimaan perpajakan per 30 Juni lalu mencapai Rp 518,4 triliun.

Suahasil menjelaskan penerimaan pajak cenderung mandek hingga paruh pertama tahun ini karena minimnya penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas (migas). Bahkan, penerimaan PPh dari sektor tersebut menurun 40 persen dibandingkan Juni 2015, yakni menjadi Rp 16,3 triliun. "Ini karena harga minyak yang cukup rendah dibandingkan setahun lalu," kata Suahasil seperti dikutip dari Katadata.co.id.

Walau negara sudah memperoleh pendapatan Rp634,6 triliun tapi nilai ini baru 35,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Berbeda dengan pendapatan, di rentang waktu yang sama, pengeluaran negara justru sudah mencapai 41,5 persen dari anggaran. Jumlahnya, mencapai Rp865,3 triliun. Nah, selisih antara pendapatan dengan pengeluaran ini yang membuat pemerintah defisit. Jumlahnya, Rp230 triliun.

Kenapa defisit ini bisa terjadi?

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, defisit anggaran tersebut dipengaruhi oleh realisasi pendapatan negara yang lambat, namun penyerapan belanja negara justru dipercepat. Ringkasnya, pendapatan seret namun pengeluaran justu makin lancar.

Seretnya pendapatan negara ini dipengaruhi banyak faktor. Seperti pertumbuhan ekonomi domestik yang belum optimal, ekonomi global yang melambat hingga membuat ekspor dan impor melemah, hingga rendahnya harga minyak mentah dunia, serta penurunan permintaan dari negara maju, dan rendahnya harga komoditas dunia terutama batubara.

Realisasi pendapatan negara semester ini lebih rendah Rp33,3 triliun dibanding realisasi yang sama tahun lalu. Pada semeseter 2015 sebesar negara mampu mengantongi Rp667,9 triliun atau 37,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015.

Sedangkan realisasi belanja negara yang lebih tinggi dibanding tahun lalu, menurut Bambang juga disebabkan banyak hal. Misalnya, percepatan penyerapan anggaran, hingga perubahan pola penyaluran Dana Desa menjadi dua kali dalam setahun. "Dana desa menjadi penyebab utama perbedaan realisasi belanja. Karena dana desa semester I 2016 ini tersalurkan Rp 26,8 triliun, sedangkan periode sama tahun lalu hanya tersalurkan Rp 7,9 triliun," ujar Bambang seperti dinukil dari Kompas.com.

Realisasi belanja negara tersebut secara nominal lebih tinggi sebesar Rp113,1 triliun dari realisasi belanja negara pada semester I tahun 2015 sebesar Rp752,1 triliun atau 37,9 persen dari pagu APBNP tahun 2015. Alhasil, anggaran dalam semester I tahun 2016, tekor Rp230 miliar

Bagaimana cara menutup tekor ini?

Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut, menurut Menteri Keuangan, pemerintah berupaya menutupnya dengan utang dan sumber nonutang.

Menurut Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan dari Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, awal Juni lalu, pemerintah telah menerbitkan surat berharga negara (SBN) atau obligasi mencapai Rp340,1 triliun atau 61,2 persen dari proyeksi APBN sebesar Rp555,7 triliun.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...n-dengan-utang

---