JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil reses kedua anggota DPRD DKI dibacakan oleh anggota DPRD DKI Taufiqurahman dalam sidang paripurna yang digelar Jumat (22/7/2016) ini. Reses tersebut dilakukan anggota DPRD DKI elama satu pekan pada Juni 2016.

Ada beberapa permasalahan yang menjadi poin dalam reses DPRD DKI kali ini. Hal yang pertama adalah soal Kartu Jakarta Pintar.

"Di pasar-pasar ditemukan ada toko yang memasang plat 'Menerima Pembelian dengan KJP' akan tetapi yang terjadi adalah KJP ditukar dengan uang tunai dengan selisih 3 hingga 10 persen," kata Taufiqurahman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jumat.

Taufiqqurahman mengatakan hal itu terjadi di Pasar Cengkareng (Jakarta Barat), Pasar Palmerah (Jakarta Barat), dan Mal Cityloft Jakarta Pusat.

Taufiqurahman mengatakan, bukan tidak mungkin praktik semacam itu juga terjadi di pasar-pasar yang lain. Menurut Taufiq, hal itu sangat memprihatinkan. Apalagi anggaran KJP dalam APBD DKI 2016 cukup besar, yaitu Rp 2,3 triliun.

Terkait masalah itu, DPRD DKI menyarankan agar koperasi di sekolah-sekolah diaktifkan. Koperasi tersebut dibekali mesin EDC agar siswa bisa berbelanja kebutuhan sekolah di koperasi tersebut.

"Sehingga barang-barang kebutuhan pendidikan dapat dibeli di koperasi sekolah masing-masing," ujar Taufiq.

Perbanyak RPTRA

Penyediaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) juga diminta untuk diperbanyak. Taufiq mengatakan, DPRD mendukung Pemprov DKI untuk menyediakan RPTRA lebih banyak lagi di kelurahan-kelurahan.

"Karena sangat diperlukan oleh warga," ujar Taufiq.

DPRD DKI juga meminta agar Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) tetap dilaksanakan. Program tersebut dinilai sangat membantu masyarakat.

Hal lain yang juga menjadi aspirasi masyarakat dalam reses DPRD DKI adalah persoalan Qlue. Masalah itu pernah dikeluhkan para ketua RT dan RW beberapa waktu lalu.

"Gubernur harus berkonsultasi dengan DPRD apabila ingin mengambil kebijakan seperti permasalahan tentang RT dan RW," ujar Taufiq.

Permasalahan lain

Masalah lain yang disampaikan DPRD DKI adalah hal-hal yang bersifat pembangunan. Sejumlah daerah meminta untuk dibuatkan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) karena dibutuhkan masyarakat sekitar.

Beberapa daerah yang warganya meminta untuk dibuatkan JPO adalah di Jalan Kolonel Soegiono Kecamatan Duren Sawit, di Kelurahan Mampang Prapatan, dan di kawasan Pejaten.

"Di wilayah Kelurahan Mampang Prapatan tepatnya di perlintasan antara RW 05 dan RW 06 khususnya, mengingat sampai saat ini sudah ada 15 orang yang meninggal dunia akibat tertabrak saat menyebrang," kata Taufiq.

Semua hasil reses tersebut disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Selanjutnya, hasil reses bisa digunakan sebagai bahan masukan pada tahapan perencanaan program musrenbang dan penyusunan RAPBD Pemprov DKI Jakarta.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...gaspalan.jalan

oh begitu , klo keliling jakarta ya ketauan deh..

jangan2 anggota DPRD nya kasih laporan palsu ?