Gelombang PHK Mengintai Industri Perbankan Nasional
Selasa, 9 Februari 2016 − 08:58 WIB



JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai anjloknya harga minyak dunia ditengarai akan membuat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air masih akan terus berlangsung. Pasalnya harga minyak yang terus merosot hingga sempat menembus level di bawah USD30 per barel berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi global, termasuk negara berkembang seperti Indonesia.

Jika sebelumnya dua perusahaan elektronik raksasa asal Jepang yang telah cukup lama beroperasi di Indonesia yakni Panasonic dan Toshiba menutup pabriknya dan memangkas karyawannya, akibat omzet penjualan yang semakin menurun. Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang menuturkan PHK kini mengintai industri perbankan nasional.

"Berbagai isu menyebar melalui medsos (media sosial) akan terjadinya PHK massal akibat daya beli masyarakat global yang semakin menurun. Bahkan ada beberapa bank nasional yang berencana akan melakukan gelombang PHK secara besar besaran," jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Dia menambahkan ‎penurunan harga minyak dunia ini berdampak pada daya beli global yang kian menurun dan mengakibatkan banyaknya produk yang tidak terjual serta mengancam kelangsungan berbagai sektor industri.

"Setidaknya ada lima sektor industri yang terancam sebagai dampak semakin merosotnya harga minyak dunia antara lain industri padat karya, otomotif dan turunannya, elektronik dan turunanya serta migas," sambungnya.

Lanjut dia pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan instansi terkait lainnya jangan menganggap isu PHK masal hanya sekadar isu yang tidak berdasar. Kemenaker harus kerja pro aktif melakukan pengawasan dan kunjungan ke berbagai industri yang terancam kelangsungan usahanya.

"‎Di kala kondisi ekonomi global dan nasional yang belum kondusif, isu ini harus disikapi serius," tuturnya.

Dengan adanya pengawasan tersebut, sambung dia, diharapkan pemerintah akan mampu mencegah terjadinya gelombang PHK dengan melakukan mediasi dan mencari solusi terbaik. Misalnya dengan mengurangi jam kerja, sistem shift, atau merumahkan untuk sementara waktu sambil menunggu kondisi ekonomi kembali normal.

"Di sini sangat penting peran pemerintah untuk dapat melakukan perundingan dengan serikat pekerja untuk saling memahami akan kondisi yang dihadapi pengusaha dan mencari solusi yang terbaik. Jangan sampai saat terjadi PHK, baru pemerintah mengetahui dan turun kelapangan. Lebih baik mencegah dari pada terjadi," tandasnya.
http://ekbis.sindonews.com/read/1083...nal-1454983110


Gelombang PHK Tahap II Siap-Siap Terjang Indonesia
Kamis, 4 Februari 2016 - 14:01 wib

JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini masih menghantui Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, setelah terjadi pada sektor industri elektronik, Indonesia harus bersiap menghadapi gelombang PHK tahap II pada sektor automotif.

"Potensi PHK ini akan terjadi pada industri komponen automotif dan sepeda motor. Ini bisa terlihat dari penurunan penjualan sepeda motor contohnya,"‎ ujar Iqbal saat ditemui di Hotel San Pasific, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Iqbal mencontohkan, penjualan sepeda motor pada semester I-2015 hanya mencapai 3,59 juta unit. Padahal, secara year on year penjualan sepeda motor pada tahun 2014 telah mencapai 4,73 juta unit.

Namun, lanjut Iqbal, potensi PHK ini terjadi pada karyawan kontrak. Iqbal memperkirakan karyawan tetap tidak akan terkena dampak dari PHK pada sektor automotif.

‎"Ini tidak terjadi pada karyawan tetap, tetapi di karyawan kontrak. Biasanya kalau kontraknya habis kan diperpanjang. Potensi PHK-nya bisa sampai puluhan ribu," tukasnya
http://economy.okezone.com/read/2016...jang-indonesia


Gelombang PHK Hantui Indonesia
02 Feb 2016 at 20:20 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantui Indonesia. Lambatnya laju perekonomian berdampak serius pada banyak sektor.

Daya beli turun, harga komoditas lemah menyebabkan banyak perusahaan terpukul. Mereka memutar otak, mencari strategi untuk melakukan efisiensi. Efisiensi dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari biaya operasional dipangkas, hingga yang paling parah adalah pemutusan hubungan kerja. Alhasil, banyak orang kehilangan pekerjaan.

Fenomena itu kini tengah menghantui sejumlah perusahaan di Indonesia. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan ribuan buruh bakal kehilangan pekerjaannya terhitung mulai Januari-Maret 2016. Buruh-buruh tersebut berasal dari berbagai sektor seperti tekstil, otomotif sampai tambang.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, beberapa perusahaan akan melakukan PHK dengan tidak memperpanjang kontrak ribuan karyawannya.

Adapun perusahaan tersebut antara lain PT Panasonic, PT Toshiba, PT Shamoin, PT Starlink, PT Jaba Garmindo, PT Ford Indonesia. Kemudian PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, PT Hino, PT AWP, PT Aishin,PT Mushashi, PT Sunstar.

"Ke semua pabrik tersebut berlokasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Pasuruan, Medan, bahkan anggota KSPI yang kena PHK di industri pertambangan dan perminyakan (KKKS) sudah mulai melaporkan ancaman PHK terhadap puluhan ribu buruh," kata dia.

Dia menuturkan, banyak jumlah karyawan yang kehilangan pekerjaan karena pemerintah tak memberikan informasi mengenai hal tersebut. Kemudian, karena formula upah dianggap tak bisa menaikkan daya beli masyarakat.

"Kebijakan upah murah pemerintah melalui PP No 78/2015 tentang pengupahan, faktanya semua harga barang, ongkos transportasi tetap mahal, dan sewa rumah mahal walaupun harga BBM sudah diturunkan tidak ada efek," jelas dia.

Oleh karena itu, pihaknya meminta untuk membatalkan formula upah tersebut. Dia bilang akan menggelar aksi turun ke jalan pada 6 Februari 2016.

"20 ribu buruh akan kembali aksi turun ke jalan menolak PHK dan menolak upah murah pada 6 Februari di istana dan MA serta aksi serempak puluhan ribu buruh di Surabaya, Batam, Bandung, Medan, Aceh, Makassar, pada tanggal tersebut," tandas dia.

PHK Chevron

Salah satu perusahaan yakniChevron dikabarkan telah melakukan PHK sebanyak 1.500 orang karyawannya. Menteri Tenaga KerjaHanifDhakiri memanggil perusahaan minyak tersebut.

Jika memang Chevron benar telah melakukan PHK karyawannya, sedikit tak mengejutkan. Pasalnya harga minyak tak juga berada di level yang dinilai aman. Harganya terus turun lantaran kelebihan pasokan. Bahkan beberapa pengamat meramal harga minyak bisa sentuh US$ 20 per barel.

Vice President Policy Government and Public Affairs Chevron Pacific Indonesia,‎ Yanto Sianipar membenarkan perusahaannya sedang melakukan efisiensi. Namun dirinya enggan menyebut langkah yang dilakukan ini merupakan pemutusan hubungan kerja.

"Sebenarnya lebih bagus efisisensi," kata Yanto, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Yanto tak mau memberikan informasi lebih lanjut mengenai kabar ribuan karyawan Chevron bakal di-PHK. Dia juga enggan menyebut Chevron telah melakukan perampingan jumlah karyawan.

"Dalam perubahan model bisnis terkait perubahan struktur dan ukuruan organisasi saya tidak bisa menyebut perampingan, ini sedang berjalan prosesnya, kami tidak bisa jauh memberi informasi," terang Yanto.

Kondisi sulit di sektor minyak juga terjadi tak hanya di Indonesia. Negara luar terutama penghasil minyak pun berteriak karena kejadian ini. Banyak yang menyebut mereka pun telah memberhentikan banyak karyawannya.

Sektor migas teriak, karyawan diberhentikan

Di dalam rumah bangsa Indonesia Sektor Hulu Migas ibarat sebuah 'dapur' negara.

Seperti yang dibilang tadi, harga minyak yang anjlok jadi mimpi buruk bagi para pekerja yang kerja di sektor ini. Bagi yang masih bekerja, ada yang mengatakan istilahnya mereka hanya tinggal menunggu waktu saja. Sejumlah karyawan pun sudah terlebih dahulu di-PHK.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara pernah mengungkapkan, di dunia, perusahaan minyak ditaksir sudah mem-PHK ratusan ribu karyawannya.

"Perusahaan minyak maupun industri yang berhubungannya, seperti kontraktor, industri pendukung di seluruh dunia tercatat sudah mem-PHK sekitar 250 ribu orang," katanya Senin pekan lalu.

Kebijakan pengurangan karyawan, kata Marwan, tidak bisa lagi terhindarkan meskipun beberapa perusahaan minyak maupun negara produsen minyak mentah mempunyai dana cadangan hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat (AS). Misalnya Arab Saudi, dan lainnya.

"Tapi tabungan (dana cadangan) itu untuk berapa lama sih mempertahankan operasional dan karyawannya, kan juga ada batasnya. Sedangkan perusahaan minyak maupun kontraktor di Indonesia tidak punya dana cadangan, sehingga jalan satu-satunya PHK," terang Marwan.

Pemerintah turun tangan

Aksi solidaritas itu terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerja tambang di Indonesia. Tampak salah satu simpatisan tampak memegangi salah satu makam sebagai simbol kesedihan terhadap nasib pekerja tambang (Liputan6.com/Andrian M T


Pemerintah menawarkan sejumlah insentif bagi perusahaan pencari migas. Penawaran tersebut diberikan sebagai salah satu usaha untuk mencegah terjadinya PH para pekerja di perusahaan pencari migas akibat adanya penurunan harga minyak dunia.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ‎I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, pemerintah saat ini sedang fokus untuk menghindari terjadinya PHK besar-besaran di sektor hulu migas di Indonesia.

PHK tersebut terjadi karena penurunan harga minyak yang mengakibatkan beberapa perusahaan pencari migas atau Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) harus melakukan efisiensi.

"Kami sangat konsen dengan keadaan di sektor migas saat ini. KKKS seperti Chevron dan sebagainya tersebut kami minta untuk tidak melakukan PHK besar-besaran," kata Wiratmaja.

Pemerintah akan menawarkan insentif untuk menghindari PHK ke KKKS. Insentif tersebut diharapkan akan mengurangi beban perusahaan dalam menghadapi anjloknya harga minyak ‎dunia.

"Dari situlah mereka butuh apa, sekarang lagi diskusi ada yang minta tax holiday, ada yang minta moratorium eksplorasi dan sebagainya ini sedang kami bahas, supaya industri hulu tetap jalan," tutur Wirat.

Menurut Wirat, jika perusahaan terpaksa melakukan PHK, dilakukan secara natural, seperti habisnya masa bakti pekerja. Bukan karena penurunan harga minyak dunia.‎ Pemerintah bisa campur tangan untuk urusan PHK tersebut, karena perwakilan pemerintah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah berkontrak dengan KKKS.

"Kalaupun ada pengurangan itu natural aja, artinya yang pensiun atau yang pindah kerja, jadi tidak ada pemberhentian besar-besaran," terangnya.

Sektor otomotif juga kena dampak perlambatan ekonomi

Suasana di salah satu dealer mobil Ford di Jakarta, Selasa (26/1). Ford memastikan para konsumen dapat tetap mengunjungi dealer Ford untuk layanan penjualan, servis, dan garansi hingga beberapa waktu ke depan di tahun ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Jika PHK di sektor minyak terjadi karena harga minyak yang terus anjlok, lain halnya di sektor otomotif dan elektronik.

Di sektor otomotif, sebanyak 2.200 karyawan terancam kena PHK karena Ford, perusahaan produsen mobil asal Amerika Serikat angkat kaki dari Indonesia.

Ford sejatinya tak punya pabrik produksi atau perakitan mobil di sini. Tapi mereka membuka 44 dealer resmi di Indonesia yang menurut Kementerian Tenaga Kerja menyerap 2.200 karyawan.

"Pihak Kemnaker telah mengirimkan tim untuk berkoordinasi langsung dengan manajemen FMI yang menutup kegiatan operasi di Indonesia. Kita ingin memastikan para pekerjanya mendapatkan hak-hak dasarnya bila terjadi proses PHK," kata Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (P3HI) Kemnaker, Sahat Sinurat.

Penjualan mobil Ford terus menurun seiring berjalannya waktu, apalagi diperparah dengan perlambatan ekonomi. Pengamat juga menghubungkan penurunan penjualan mobil Ford dengan turunnya harga komoditas tambang.

Sektor pertambangan juga termasuk yang tengah kesulitan. Harga komoditas yang rendah membuat para produsen mengerem produksinya. Nah jika dikaitkan, produk kendaraan Ford banyak dipakai untuk aktivitas tambang.

Jika aktivitas tambang tak lagi ramai, otomatis penjualan mobil Ford pun menurun. Namun itu hanya salah satu asumsi dari alasan kenapa pabrikan mobil ciptaan Henry Ford itu hengkang dari Indonesia.

2 perusahaan elektronik dikabarkan tutup

Sebagian besar yang dipecat bekerja di divisi lifestyle, dan diketahui memang bergerak memproduksi produk elektronik untuk konsumen.

Yang terbaru, ada kabar menyebutkan bahwa dua perusahaan elektronik yakni Toshiba dan Panasonic mulai menutup pabriknya di Indonesia. Jika benar itu jelas menyebabkan banyak orang bakal kehilangan pekerjaan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, Toshiba telah menutup pabrik televisi di Kawasan Industri Cikarang, Jawa Barat. Padahal satu pabrik ini yang tersisa dari enam perusahaan Toshiba lain yang sudah tutup sebelumnya dalam 10 tahun terakhir.

"Yang tutup ini adalah pabrik televisi Toshiba terbesar di Indonesia, selain di Jepang. Karyawan yang di PHK lebih dari 900 orang," katanya.

Saat ini, sedang terjadi proses negosiasi pesangon antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja pabrik tersebut.

Perusahaan lainnya, kata Said yang ikut terhantam pemburukan ekonomi adalah Panasonic lighting. Sebanyak dua pabriknya resmi ditutup, seperti Panasonic Lighting Indonesia (PLI) di Pasuruan, Jawa Timur di awal Januari ini dan satu pabrik lainnya di Kawasan Industri Bekasi pada Februari 2016.

"Pabrik di Pasuruan mempekerjakan lebih dari 600 orang dan sudah di PHK. Sedangkan pabrik yang di Bekasi PHK hampir 1.000 lebih karyawan," ucap Said.

Dengan demikian, Said menyebut, total karyawan atau buruh yang terkena PHK lebih dari 2.500 orang. "Ini jadi sinyal negatif bagi investasi di Indonesia," paparnya.

Namun belum ada konfirmasi dari pihak kedua perusahaan tersebut. Baik pemerintah hingga kalangan asosiasi pengusaha pun mengatakan baru mendengar kabar tersebut.
http://bisnis.liputan6.com/read/2427...ntui-indonesia


Kemnaker Catat 1.565 PHK pada Januari-Februari
Kamis, 25 Februari 2016, 19:01 WIB



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 285 kasus atau sejumlah 1.565 tenaga kerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari hingga Februari 2016. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menyatakan pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan strategi dalam menghadapi permasalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah pusat melalui Kemnaker tidak lepas tangan dalam mencegah terjadinya PHK terhadap para pekerja. Kami juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menghindari terjadinya PHK," katanya dalam acara temu media di kantor Kemnaker, Kamis (25/2).

Kemnaker mencatat pada bulan Januari terjadi 208 kasus PHK yang melibatkan 1.414 pekerja sedangkan pada bulan Februari terjadi 77 kasus PHK terhadap 151 pekerja. Kasus PHK itu terjadi di sektor perdagangan, jasa dan investasi, sektor keuangan, sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi serta aneka sektor industri dan industri dasar kimia.

Haiyani menekankan posisi pemerintah yang tidak menghendaki adanya PHK terhadap pekerja dan meminta pengusaha untuk menghindari terjadinya PHK.

"Jangan sampai terjadi PHK, usahakan dulu bipartit. Kalau salah satu pihak tidak sepakat, bisa sampaikan ke dinas tenaga kerja dan kita mediasi untuk mencari jalan keluar terbaik," ujarnya.

Beberapa hal yang dapat dilakukan perusahaan disebut Haiyani antara lain mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur dan mengurangi shift. Upaya lain yang bisa ditempuh perusahaan adalah membatasi atau menghapus kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Selain itu upaya lainnya adalah tidak atau menperpanjang kontrak pekerja yang sudah habis kontraknya serta memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

"Namun, kalau sudah mencegah, tapi PHK tetap dilakukan, Pemerintah berharap penyelesaian hubungan kerja diselesaikan secara musyawarah mufakat atau adanya dialog antara pengusaha dengan pekerja untuk menyelesaikannya dengan baik," kata Haiyani.

Pemerintah pun meminta agar terjaminnya pembayaran hak-hak bagi pekerja jika terjadi PHK.
http://nasional.republika.co.id/beri...anuarifebruari

----------------------------------

Siklus ekonomi tujuh tahunan, biasa ini, yang dalam teori makroekonomi dikenal sebagai teori 'bussines cycle'. Sebenarnya untuk Indonesia sudah mulai melanda sejak 2012, tapi waktu itu tanda-tandanya dilupakan banyak orang karena semua sedang asyik membicarakan pemilu dan Pilpres. Kalau menurut siklusnya, krisis ekonomi kali ini baru berakhir 2019 nanti untuk Indonesia, saat Pemilu dan Pilres 2019 dimulai kembali. jadi, bersiap-siaplah selama zaman Jokowi ini (kurang 3 tahun lagi), kehidupan ekonomi rakyat Indonesia terpuruk semacam krisis 1998 lalu itu.

Yang penting itu mencarikan solusi jalan keluarnya. Kalau belajar dari Presiden BJ Habibie ketika beliau punya PR menyelesaikan krisis ekonomi pasca krismon 1998, ada 2 langkah penting di sektor ekonomi yang beliau lakukan, yaitu program jaring sosial (social safety net) berupa pemberian pekerjaan padat karya dengan cara membangun infrastruktur ekonomi, terutama di daerah pedesaan (bukan proyek yang padat modal ala Jokowi saat ini, yaitu KA Cepat itu contohnya). Dan, yang kedua adalah, bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin, termasuk bahan pokok. BJ Habibie bisa berhasil dari krisis dengan segera, berkat do'a fakir miskin itu tampaknya! Tapi politisi PDIP nggak mau mengakui 'succes story'nya itu. Beliau malah dijegal di sidang umum MPR waktu itu, dengan menolak laporan pertangung-jawaban Mandataris MPR atas namanya. Akibatnya beliau gagal mengikuti Pilpres tahun 1999. Itulah liciknya orang-orang PDIP kalau kalian mau tahu