Pasca lebaran, pertarungan menuju kursi Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 semakin seru. Berbagai komentar, polemik, dan klaim dengan mengatasnamakan hasil survei ramai bermunculan ke publik. Suasana sudah mirip pada pertarungan pilkada lima tahun silam atau pada Pemilu Presiden 2014.

Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyatakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok janganterlalu ke-pedhe-an atau jumawa bila saat ini masih diunggulkan karena menurut survei dianggap belum ada saingan. Apalagi, lanjut dia selama ini sudah ada pelajaran pahit bahwa semua pihak harus berhati-hati ketika membaca hasil survei. Pelajaran di Pilkada DKI lima tahun silam mengajarkan pihak yang selalu unggul dalam survei belum tentu menang pada akhir pertarungan pemilihan gubernur.

''Apalagi saya yakin PDI Perjuangan tidak akan mengusung atau mendukung pejabat gunberur incumbent, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dalam pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 mendatang. Inilah tantangan besar dari Pak Ahok,'' kata Siti Zuhro, di Jakarta (22/7).

Menurut dia, banyak alasan yang secara logika tidak bisa diterima jika PDI Perjuangan mengusung Ahok.

“Secara logika tidak mungkin PDI Perjuangan akan mengusung Ahok. Banyak hal yang akan dipertimbangkan PDI Perjuangan untuk tidak memilih petahana itu meski dikatakan Ahok adalah calon kuat saat ini,” ujar Siti di Jakarta, Kamis (21/7).

Megawati Punya Banyak Kader dan Ahok Bukan Orang yang Loyal

Alasan pertama yang menurut Siti yang akan membuat Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri tidak akan mengusung Ahok adalah karena Ahok sendiri bukanlah kader. Sementara PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu secara nasional maupun DKI Jakarta memiliki banyak kader yang bisa diusung.

“Selain itu sejarah Ahok yang tidak pernah loyal pada partai yang pernah mengusungnya mulai dari ketika menjadi Bupati Belitung Timur, anggota DPR sampai ketika menjadi calon wakil gubernur. Dia selalu meninggalkan partai-partai itu,” tambahnya.

Faktor Ahok yang di awal selalu menggembargemborkan maju menjadi calon independen dan menjelek-jelekan partai politik dan mengelu-elukan teman Ahok yang katanya mampu mengumpulkan 1 juta KTP dukungan, tentunya juga telah membekas tidak baik buat PDI Perjuangan.

“PDI Perjuangan tentunya tidak mau dijadikan seperti sekoci ketika ternyata muncul keraguan dalam proses pengumpulan 1 juta KTP dan dikabarkan bermasalah karena banyak manipulasi. Ketika bermasalah baru Ahok mendekat, tentunya PDI Perjuangan tidak mau diperlakukan seperti itu,” tegasnnya.

PDI Perjuangan tentunya juga mempertimbangkan resistensi masyarakat Jakarta terhadap Ahok. “Dulu ketika Fauzi Bowo jadi petahana, resistensi itu hanya pada soal powerfullnya saja dan tidak ada sentimen-sentimen ataupun isu-isu lain. Namun dalam kasus Ahok, banyak sekali resistensi seperti adalah permasalahan hukum, silang pendapat dengan berbagai pihak termasuk institusi baik di pusat maupun daerah sendiri. Dulu era Foke tidak ada sampai gerakan anti Foke, tapi sekarang banyak sekali gerakan anti Ahok.Ini tentunya juga akan menjadi pertimbangan,” tegasnya.

Wahai Lembaga Survei Jujurlah ke Publik!

Terkait banyaknya survei termasuk survei SRMC yang mengatakan bahwa 87 persen pemilih PDI Perjuangan akan memilih Ahok, Siti tidak mempercayainya. Dirinya mengaku sangat selektif dengan hasil-hasil survei yang dipublikasikan karena kebanyakan hanya merupakan upaya mempengaruhi opini publik itu sendiri.

“Sejak 2008 saya tidak percaya survei begitu saja, karena banyak survei pesanan.Kalau sekarang dikatakan Ahok nomer satu, yah jelas saja karena memang belum ada lawan yang sudah mendeklarasikan diri dan mendapat cukup dukungan partai. Kalau mau hasil survei benar, maka seharusnya calon itu seimbang,sama-sama punya dukugan partai, dikontestasikan, baru disurvei.Lah ini belum ada lawan kok disurvei, yah jelas menang, wong belum apa-apa sudah dilakukan penilaian,” tegasnya.

Dia mengatakan semua lembaga survei hendaknya mengutamakan kejujuran ketika hendak mengumumkan hasil survei pilkada ke publik. Bila ada yang menjadi tim sukses seorang calon maka hendaknya hasil syrvei itu tak usah dipublikasikan dan cukup hasil survei yang dipunyainya menjadi bahan evaluasi calon peserta pilkada yang didukungnya.

''Jadi lembaga yang akan mengumumkan hasil survei pilkada jelaskan dulu posisinya, apakah dia tim sukses atau bukan. Kalau ternyata tim sukses ya jangan umumkan ke publik sebab akan melakukan pembohongan publik. Itu saran saya,'' katanya.

Siti sendiri yakin bahwa jika PDI Perjuangan mengusung kadernya sendiri seperti Jarot atau Risma, maka akan lebih mendapatkan dukungan karena resistensi terhadap mereka sangat kecil.Risma terutama menurut Siti dikenal sebagai pemimpin yang lugas dan jujur serta mampu mengeksekusi kebijakan tanpa harus ribut dengan lembaga-lembaga lainnya.

”Kalau survei di Surabaya, Risma dijagokan,yah wajar karena memang tidak ada lawan dan Risma tidak memiliki resistensi seperti halnya Ahok di Jakarta. Sama seperti survei Bupati Banyuwangi, Azwar Anas juga seperti survei Risma,” imbuhnya.

Ditanyakan mengenai faktor SARA yang bisa dimainkan terhadap Ahok, Siti menilaia isu SARA dimanapun di dunia ini termasuk di negara maju seperti Amerika Serikat sekalipun adalah hal yang alamiah.Isu SARA selalu dijadikan komoditiy dan digunakan oleh pihak manapun.

“Di AS saja, Donald Trump memainkan isu anti Islam dan anti imigran karena dia berpikir bisa menarik dukungan kaum kulit putih. Itu dijadikan komodity. Nah di Indonesia isu ini tidak begitu bisa dimainkan karena ada Bhineka Tunggal Ika, namun karena sikap dan perilaku Ahok yang selalu menuai perlawanan, dan Ahok nampaknya memang berinvestasi di hal-hal yang sangat sensitif, maka isu SARA kembali akan dimainkan. Tingkah laku Ahok akan jadi bumeran sendiri untuk dirinya,” ujar Profesor Riset ini lagi.

Sikap PDI Perjuangan yang menurutnya akan menolak Ahok sendiri menurut Siti tentunya berbeda dengan sikap Partai Golkar yang meski memiliki kader-kader yang kuat,tapi tetap mendukung Ahok yang non kader.

“PDI Perjuangan itu pemanang pemilu berbeda dengan Golkar. PDIP dengan jumlah kursi 28 dari 22 kursi yang disyaratkan tentunya mampu mengusung sendiri calonnya sama seperti PKS di zaman dulu. Partai pemenang tentunya juga memiliki obsesesi untuk mengusung calonnya sendiri,” tandasnya.

http://nasional.republika.co.id/beri...endirian-part2