JawaPos.com - Serbuan tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok, akibat ‘kesepakatan’ kerjasama antara pemerintah Tiongkok dengan Pemerintah Indonesia terkait pembangunan infrastruktur di negeri ini terus menuai kecaman didalam negeri.

Tidak hanya kehadiran buruh kasar, ternyata TKA China juga ada yang dari kalangan profesional, yakni dokter. Sontak saja, kehadiran dokter asal Tiongkok ini membuat geram Komisi IX DPR RI, yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja.

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago, tidak sepantasnya dokter asal negeri tirai bambu itu didatangkan, mengingat negeri ini masih banyak dokter yang bisa diberdayagunakan.

Terlebih lagi, beberapa proyek infrastruktur yang bekerjasama dengan perusahaan China itu ternyata dikelola oleh para BUMN. Sepertihalnya di PT Shinohydro PP Consortium, yang saat ini sedang membangun proyek PLTA di Jatigede area Sumedang, pemiliknya adalah PT PLN.

"Apa kita sudah tidak punya SDM dokter lagi yang mampu bekerja di konsorium itu, sehingga PLN harus merekrut dokter dari China," kata Irma kepada INDOPOS (Jawa Pos Group), di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin (19/7).

Politisi NasDem ini pun mendesak agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dakhir tidak mudah memberikan izin pada TKA. "Kita ini tidak anti tenaga kerja asing, tapi jangan masukkan tenaga asing dengan melabrak aturan dong, untuk itu kita minta kebijakan yang baik," tandas dia.


Sebaiknya, lanjut dia, pemerintah harus memikirkan ketersediaan lapangan kerja yang masih kurang di Indonesia. "Tenaga kerja Indonesia sendiri mau kerja apa kalau gitu. Saya mengecam loh tindakan di Sumedang itu," tegasnya.

Dia pun mengaku kecewa dengan pernyataan dari Menaker bahwa kehadiran TKA asal China lebih sedikit dibanding kehadiran tenaga kerja Indonesia di Tiongkok.

"Menaker bilang dengan Komisi IX bahwa TKI kita masih lebih banyak di Tiongkok dari pada TK Tiongkok di Indonesia. Saya bilang eggak benar pernyataan Menaker itu. Mana ada TKI kita kerja di China. Ternyata yang dimaksud menteri itu yang kerja di Hongkong," ucapnya.

Dirinya pun menyampaikan bahwa Hongkong beda dengan Tiongkok, meski saat ini Hongkong jadi koloni China tetapi mereka punya Pemerintahan sendiri.

"Lagi pula TKI bekerja di Hongkong karena memang Hongkong butuh TKA. Beda dengan Indonesia. Kita nggak butuh TK asing yang levelnya buruh. Karena SDM dalam negeri kita banyak, sedangkan lapangan kerja kita sedikit," tandasnya. (dil/yuz/JPG)