CIBINONG – Asosiasi Pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia yang mengadukan untuk dijadikan review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU. No 23/2014, tentang kewenangan ESDM hingga kini masih menggantung. Asosiasi DPRD kabupaten/kota se-Indonesia (Adkasi) melakukan pra peradilan terkait undang-undang tersebut dan memenangkannya.

Gugatan itu pun membuat Pemerintah Kabupaten Bogor dalam jangka waktu dekat akan menghadap Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) Republik Indonesia.

Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan, saat ini untuk masalah tambang dan SOTK sudah dikembalikan ke daerah, meski belum ada payung hukum yang mengaturnya.

“Dalam waktu dekat ini saya akan ke Kemendagri, selain masalah tambang juga akan membahas KUA-PPAS,” ujar Yanti kepada Publik Bogor, (17/07).

Ia menerangkan, dalam pembahasan KUA-PPAS membutuhkan kepastian apakah ESDM sudah di kembalikan ke daerah ataukah masih mengikuti UU. No.23/2014.

Informasi sebelumnya, prapradilan terhadap UU No.23/2014 yang sebelumnya mendapat gugatan dari Asosiasi DPRD kabupaten/kota se-Indonesia (Adkasi) serta gugatan dari pemprov se-Indonesia atas UU 23/2014 pasca pengalihan kewenangan (Disdikbud soal SMA/SMK ke provinsi dan dinas ESDM soal izin pengelolaan SDA dan Tambang ke pusat) dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Telah dimenangkan yang menghasilkan kewenangan dikembalikan kepada pemerintah daerah.

Ketua Asosiasi Dewan kabupaten/kota Seluruh Indonesia (Adkasi) Nasarudin mengatakan, jerih payah atas perjuangan selama ini mendapat titik terang, dan sebagian kewenangan pengelolaan SDA dan kewenangan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2017 mendatang diambil alih Provinsi dikembalikan lagi ke Pemda kabupaten/kota.

“Kita masih menunggu arahan dari pusat, namun kita harus lebih siap mengelola SDA dan program lainnya kedepan. Semangat otonomi daerah harus menjadi pemicu untuk lebih baik dalam mengelola SDA dan pembangunan,” terang Nasarudin yang juga politisi Golkar. (Dede Mulyana).
http://publikbogor.id/2016/07/hore-e...mbil-provinsi/