Senin, 18 Juli 2016 | 21:29 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta begitu kacau pada 2013. Hal ini dia sampaikan ketika ditanya mengenai anggaran renovasi gedung DPRD DKI yang dilakukan tiap tahun.

"Saya enggak tahu (soal anggaran itu), makanya tahun 2013 saat itu memang banyak sekali kekacauan yang enggak bisa dikontrol (karena) belum ada e-budgeting," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (18/7/2016).

Pada tahun itu, sistem e-budgeting belum ada. Anggaran yang belum pernah dibahas bisa muncul tiba-tiba ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Basuki mengatakan hal tersebut sempat membuat dia ribut dengan DPRD DKI karena dia bersikeras menggunakan e-budgeting.

Menurut Basuki, tahun anggaran 2014 merupakan tahun terakhir sebelum Pemerintah Provinsi DKI menerapkan e-budgeting.

Atas dasar itu, ia mensinyalir pada masa itu telah dimanfaatkan banyak oknum untuk menyelewengkan anggaran.

"Itu yang saya bilang, 2014 saya mau buat (sistem itu) tapi ditolak menggunakan e-budgeting," ujar Basuki.

Namun, kini Pemprov DKI sudah menerapkan sistem e-budgeting dalam proses penyusunan APBD. Semua anggaran yang masuk dalam APBD DKI juga pasti melalui proses pembahasan terlebih dahulu. (Baca: Ahok Cerita Usaha Jokowi Bongkar Bobrok APBD DKI)


Penulis : Jessi Carina
Editor : Fidel Ali

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/18/21294531/ahok.apbd.dki.2013.banyak.kekacauan.yang.tidak.bisa.dikontrol

Kamis, 4 Februari 2016 | 11:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut Joko Widodo saat masih menjabat gubernur berupaya membongkar berbagai dugaan penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Untuk membuktikannya, pada tahun 2013 lalu, Jokowi menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan anggaran tiap tahunnya.

"Pak Jokowi kan orangnya pintar nih, dia panggil BPKP dan minta teliti semua anggaran," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (4/2/2016).

Akhirnya, BPKP mengungkap ada anggaran siluman pada APBD 2013. Kepala BPKP saat itu, Mardiasmo, menyebut banyak anggaran siluman di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI, seperti di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lain-lain.

"Saat itu, Pak Jokowi bilang, 'Ya sudah masa lalu kita lupakan saja, lihat ke depannya saja,'" kata Basuki.

Jokowi-Basuki saat itu menganggap SKPD sudah menyusun anggaran dengan baik. Namun, masih pada tahun yang sama, Dinas Kebersihan tidak memasukkan usulan pengadaan truk sampah.

Padahal, Basuki sudah menginstruksikan pengadaan truk sampah dan berhenti menyewa truk sampah dari pihak swasta.

"Begitu (APBD) keluar (evaluasi) dari Kemendagri, hilang (usulan anggaran) truk sampahnya. Akhirnya, Pak Unu (mantan Kepala Dinas Kebersihan) mengaku kalau memang dia enggak masukin anggarannya. Saya pecat saja," kata Basuki.
.
Penulis : Kurnia Sari Aziza
Editor : Ana Shofiana Syatiri

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/04/11271061/Ahok.Cerita.Usaha.Jokowi.Bongkar.Bobrok.APBD.DKI?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd