PARIS, KOMPAS.com - Meminta pegawai Muslim untuk membuka jilbab saat berurusan dengan klien adalah bentuk diskriminasi langsung yang melanggar aturan.
Penasihat hukum pengadilan tinggi Uni Eropa mengungkapkan hal itu dalam opini tertulisnya pada Rabu (13/7/2016).

Kasus itu mencuat ketika seorang pegawai perempuan sebuah perusahaan konsultansi Perancis dipecat karena menolak membuka jilbab saat bertemu klien.
Perempuan itu kemudian membawa kasus ini ke pengadilan Perancis yang kemudian melimpahkannya Mahkamah Eropa.

"Tidak ada indikasi pegawai itu tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai insinyur desain karena ia memakai jilbab," tulis Advokat Umum, Eleanor Sharpston.

Opini-opini dari advokat umum bersifat saran, tapi biasanya pengadilan mengikuti saran tersebut dalam mengambil putusan.

Meskipun perusahaan dapat memberlakukan aturan berbusana yang netral, Sharpston mengatakan sulit melihatnya sebagai hal yang proporsional dalam kasus ini.

Perancis melarang pegawai negeri mengenakan busana yang mengindikasikan kepercayaan agama, seperti jilbab atau topi Yahudi, tapi aturan itu tidak berlaku di sektor swasta.

Perusahaan-perusahaan dapat menetapkan aturan berbusana tapi status hukumnya diperdebatkan.

http://internasional.kompas.com/read/2016/07/14/17294911/penasihat.uni.eropa.minta.pegawai.buka.jilbab.adalah.diskriminasi