Pemeriksaan dokumen kependudukan oleh petugas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di Apartemen Taman Rasuna, Jakarta, Kamis (9/6/2011). Operasi tersebut dilakukan Pemda DKI Jakarta dalam rangka pengendalian urbanisasi.

Selesai libur Lebaran, Jakarta akan selalu diserbu para pendatang dari berbagai daerah. Tujuannya rata-rata sama: ingin meraup rezeki dan hidup yang lebih baik.

Survei potensi pemudik 2016 menunjukkan akan ada 181.642 orang bermigrasi ke Jakarta dan kota sekitarnya. Yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Survei itu dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan.

Khusus Jakarta, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Edison Sianturi memprediksi jumlah pendatang tahun ini mencapai 68 ribu-70 ribu orang. Banyak di antaranya datang bersamaan dengan arus balik Lebaran.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak keberatan wilayahnya diserbu pendatang. Ia justru mempersilakan. Namun, dirinya menegaskan para pendatang harus menempati tempat tinggal yang legal dan memiliki kemampuan cari nafkah.

"Kalau tinggal di bangunan liar maka kami akan bongkar dan usir pulang," kata Ahok.

Salah satu pendatang yang diwawancarai Kompas, Afriadi, 38 tahun, mengaku diajak ke Jakarta oleh saudaranya. Saudaranya itu menawarkan pekerjaan sebagai kuli bangunan di proyek perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kebetulan, pekerjaan Afriadi di Kediri, Jawa Timur, di bidang yang sama.

"Penghasilan (kuli) di Kediri kecil. Beda dengan cerita saudara saya yang kerja bangunan di Jakarta," ujar pria lulusan sekolah menengah pertama itu.

Lain lagi cerita Amrul, 25 tahun, warga Muara Enim, Sumatera Selatan, yang memilih untuk ke Jakarta karena kesulitan cari pekerjaan di daerahnya.

Setelah lulus sekolah menengah kejuruan, orangtuanya tak punya biaya untuk meneruskan pendidikannya. Terakhir dia bekerja sebagai satpam sebelum kemudian menganggur karena perusahaannya bangkrut.

Jakarta memang sebuah provinsi yang memberikan janji akan kemakmuran. Diperkirakan putaran uang di Jakarta tiap tahunnya melebihi Rp2.000 triliun. Bahkan asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang Indonesia Kamar dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mencatat putaran uang di Ibu Kota bisa mencapai 70-80 persen dari total peredaran uang nasional.

Putaran uang itu menunjukkan peluang yang begitu besar. Bahkan dari soal sampah hingga lahan kosong bisa jadi uang. Ditambah lagi, Jakarta merupakan provinsi dengan upah minimum tertinggi di Indonesia.

Ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2016 di Jakarta mencapai Rp3,1 juta. Sangat jauh beda dari Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar Rp2,25 juta. Sedangkan Provinsi Banten Rp1,78 juta.

Tapi yang memprihatinkan, dari jumlah 70 ribu yang diperkirakan datang ke Jakarta, ternyata cuma 70 persen atau 49 ribunya tidak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan sisanya, yaitu 21 ribu orang sudah lulus tingkat SMA dan perguruan tinggi.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan laju migrasi ke Jabodetabek memang masih tinggi. Fakta itu menunjukkan program Presiden Joko Widodo dalam membangun dari pinggiran (desa) belum berhasil.

Selama ini pemerintah pusat menggelontorkan dana ke desa mencapai Rp770 triliun dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rp 2.000 triliun. Namun, besarnya dana yang dikucurkan ke daerah itu tanpa diikuti mekanisme kontrol dan evaluasi.

Sanksi juga tidak ada jika pemerintah daerah gagal memanfaatkan dana atau target pertumbuhan ekonominya tak tercapai. "Seharusnya jika target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, ada sanksi yang dijatuhkan," kata Robert.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...rbu-kaum-urban

---