Dia lahir dengan nama Muhammad Tito Karnavian di Tangga Buntung, Palembang, 51 tahun lalu. Penamaan Tito merujuk pada Presiden sekaligus pemersatu Negara Federasi Yugoslavia, Josip Broz Tito. "Kalau Karnavian itu diambil dari kata karnaval," kata Tito.

Pasca Perang Dunia II Tito berpidato di depan rakyatnya secara berapi-api tentang komitmen dirinya; "Akan kupersembahkan seluruh hidupku demi membangun kejayaan Yugoslavia," katanya.

Pidato ini begitu terkenal dan terbukti di kemudian hari. Di bawah kendalinya Yugoslavia jadi garda depan Gerakan Non-Blok (GNB) di kawasan Balkan.

Heroisme itu membuat Achmad Saleh, sang ayah, terpukau sehingga menamakan anaknya Tito. Dengan harapan, ia sanggup jadi pemimpin besar--yang menjadi jalan tengah bagi pihak-pihak yang bertikai.

Harapannya terbukti. Tito bermetamorfosa menjadi polisi berprestasi. Yang menonjol adalah menangkap Hutomo Mandala Putra alias Tommy, membongkar jaringan dr. Azhari, juga menumpas jaringan teroris nomor satu di Indonesia, Noordin M Top.

Puncaknya, ketika menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Tito dicalonkan Presiden Joko Widodo menjadi Tribrata 1. "Ini adalah kuasa Tuhan," ujar Tito yang akan dilantik menjadi kepala kepolisian pada 12 Juli mendatang.

Terpilihnya Tito sebenarnya di luar dugaan. Ia tak terlalu diunggulkan karena masih cukup belia ketimbang perwira tinggi lain yang lebih senior. Apalagi masa jabatannya masih panjang, yaitu enam tahun lagi.

Para jenderal dari empat angkatan yang masih aktif yakni angkatan 83-86 pun harus memupus harapan. Pasalnya, jika berjalan lancar, jenderal Angkatan 87 tersebut akan menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia sampai 2022.

"Polri itu solid. Para senior akan tetap mendukung saya," katanya kepada Wicaksono, Heru Triyono dan fotografer Wisnu Agung Prasetyo dari Beritagar.id, Jumat (1/7/2016) di sebuah rumah di Jakarta, yang oleh Tito dirahasiakan alamatnya.

Rumah itu adalah safe house BNPT, dengan gerbang tinggi yang tertutup rapat. Gerbang hanya dibuka bila ada mobil atau motor petugas masuk. Orang luar dapat mengintip bagian dalam melalui celah sempit di pintu gerbang.

Di dekat pintu gerbang terdapat pos keamanan, tampak beberapa petugas memakai safari berjaga-jaga. Sementara di beberapa sudut dipasangi kamera pengintai. "Tolong jangan foto saya juga di rumah ini," katanya.

Dalam perbincangan kurang dari satu jam, ia banyak bicara soal reformasi dan kesejahteraan di tubuh Polri tepat di hari ulang tahun Bhayangkara ke-70. "Sampai kini budaya setoran masih ada," kata Tito sembari menghirup inhaler khusus pilek. Berikut petikan wawancaranya:

Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Presiden Joko Widodo mengajukan nama Tito ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang akan pensiun bulan depan.

Selamat Anda akan menjadi Kapolri. Apa resep agar semua partai politik menyetujui pencalonan Anda?Saya hanya melakukan komunikasi politik dengan mendatangi semua ketua partai. Ya hitung-hitung sowan kepada mereka yang merupakan para tokoh bangsa.

Saya hormat kepada mereka, sekaligus minta arahan. Saya juga bertemu dengan Presiden setelah diumumkan (pencalonan dia sebagai Kapolri).

Apa pesan Presiden untuk Anda?Presiden minta saya mereformasi Polri. Tujuannya agar institusi ini bisa berubah ke arah yang baik, sehingga mendapat legitimasi publik.

Kira-kira seberapa cepat perubahan itu bisa dilakukan...Dalam tiga bulan pertama saya akan menyamakan persepsi dulu soal reformasi ini ke semua tingkatan. Saya ingin jelaskan bahwa ada ancaman terhadap eksistensi Polri.

Muaranya adalah legitimasi terhadap Polri yang cukup rendah. Beberapa survei juga menunjukkan bahwa institusi ini adalah salah satu lembaga yang kurang dipercaya.

Ada langkah konkret di awal masa jabatan Anda?Saya akan membuat sistem pencegahan untuk menekan budaya korupsi. Di antaranya meminta kepada semua anggota, dimulai dari perwira menengah dulu, untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kemudian anggota lain menyusul.

Pelaporan harta kekayaan itu nantinya akan diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?Bukan, tapi kepada bagian pengawas internal, seperti Inspektur Pengawas Daerah (Polda) dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum). Jika tidak mengisi formulir LHKPN akan ada sanksi yang menunggu. Misalnya tidak boleh ikut pendidikan, mutasi ataupun promosi.

Pertanyaannya, kenapa LHKPN, apa pentingnya...Laporan kekayaan itu memiliki efek untuk mengerem budaya korupsi. Karena orang harus mengisi dengan jelas dari mana hartanya berasal. Tujuan saya, dengan sistem seperti itu, budaya pamer antar anggota minimal akan hilang.

Maksud Anda budaya pamer kekayaan antar polisi?Ya, karena memang ada kecenderungan begitu. Contohnya, jika ada yang punya rumah atau mobil baru, maka biasanya ditunjukkan ke teman seangkatannya, dan dengan bangga menyatakan bahwa memiliki mobil dan rumah itu adalah sebuah kesuksesan. Seolah sukses, tapi tidak bisa menjelaskan sumber hartanya dari mana.

Masa ada polisi berpangkat tinggi masih pamer rumah dan mobil segala?Saya tidak bicara semua. Kalau sumber kekayaannya resmi kan tidak masalah. Tapi kalau tidak? Kan enggak boleh.

Meskipun ada kewajiban mengisi LHKPN, tapi nyatanya tetap saja ada yang tergoda korupsi...Adanya LHKPN bukan berarti korupsi tidak akan ada. Masih, tapi apakah terbuka seperti dulu? Enggak kan. Korupsi ada tapi lebih tersembunyi. Saat ini sudah tidak ada lagi yang berani terbuka memberi parsel dan menerimanya.

Begitu juga rumah mewah yang dimiliki para pejabat. Mana ada sekarang yang berani memperlihatkan perilaku koruptif begitu.

Seruan bersih-bersih dari perilaku koruptif ini sudah sering digaung-gaungkan. Apa di internal Polri itu Anda akan didukung?Yang pasti saya sendiri tidak merasa sok bersih. Tapi ingat, reformasi adalah kebutuhan organisasi Polri. Kalau korupsi jalan terus, sama saja kita mengorbankan generasi Polri ke depan.

Tentunya kita tidak ingin tercipta krisis kepercayaan kepada Polri yang berakibat kewenangannya terus dikurangi atau dihilangkan, bahkan direstrukturisasi--seperti wacana berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Anda khawatir kewenangan Polri dipangkas?Saya melihatnya memang wacana pengurangan kewenangan Polri terus terjadi. Semisal wacana polisi di bawah kementerian atau tugasnya bakal didesentralisasi di bawah kepala daerah. Bahkan ada yang menyebut agar polisi melebur kembali ke TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Munculnya KPK juga menandai publik tidak percaya Polri. Juga di bidang tertentu Polri tidak diberi kewenangan lagi, seperti perkara pajak, bea cukai dan perikanan.

Apa tantangan terbesar membangun kepercayaan terhadap Polri di usianya masuk ke-70?Kami menghadapi tanggungjawab besar di tengah kepercayaan publik yang rendah. Tapi ini tantangan yang harus dijawab. Di era demokrasi itu kekuasaan ada di tangan rakyat, bukan di tangan satu orang otokrasi atau di tangan satu kelompok oligarki.

Pasca 1998 peran rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi amat menonjol. Terlihat dari menguatnya peran parlemen ketimbang eksekutif, suara publik, juga peran media

Artinya semua elemen bangsa, pemerintah maupun non pemerintah, yang ingin bertahan, maka mereka harus mendapat legitimasi publik. Seandainya tidak, maka tidak akan bertahan. Nah, polisi harus berupaya mendapatkan legitimasi itu.

Meraih kepercayaan publik kan butuh waktu lama, apalagi beberapa waktu silam berita rekening gendut Polri begitu masif?Benar. Butuh waktu dan semuanya harus bertahap. Seperti saya katakan tadi, dalam jangka pendek saya harus menyamakan persepsi dulu. Pasti ada yang paham, ada yang cuek, serta tidak peduli.

Yang saya harus camkan adalah kepentingan organisasi itu lebih besar ketimbang diri sendiri. Ibarat tenda, Polri ini adalah tenda yang menaungi kita, yang kalau roboh semua juga akan roboh.

Artinya Anda akan melakukan perombakan besar-besaran...Saya percaya kepemimpinan amat berpengaruh ke lingkungan. Jadi para KA, seperti kapolda, kapolres dan kapolsek itu adalah orang penting yang memengaruhi satuannya. Saya ingin pos-pos itu diisi orang-orang yang reformis dan yang satu visi dengan saya.

Karena kalau cuma saya sendiri yang bergerak tidak akan mampu. Gelombang reformasi hanya akan terjadi kalau para KA tadi memiliki pemikiran reformis, dan ini akan menjadi kunci.

Saya tidak akan melihat polisi reformis itu senior atau yunior. Tidak perlu itu. Sepanjang memiliki pemikiran perubahan, ingin mendekat ke masyarakat, merangkul anggotanya sebagai bapak dan mampu menjadi manajer yang baik, itu adalah orang yang akan saya ajukan.

Bagaimana caranya mencari figur polisi yang berjiwa reformis?Bisa dilihat dari rekam jejaknya. Saya sendiri sudah punya daftarnya, dan biasanya mereka ini tidak mendapat tempat. Saya masih agak prihatin dengan sistem pembinaan karier saat ini. Karena masih diwarnai kedekatan. Artinya masih melihat siapa yang dekat dan siapa yang terlihat.

Praktik nepotisme masih kental?Siapa yang lebih dekat itu yang dikasih. Tapi dengan saya itu tidak akan terjadi. Sebab itu ketika saya jadi Kapolda di Papua atau di Jakarta tidak ada satupun Kapolres dan Kapolsek boleh setor-setoran ke saya. Kenapa? Saya tidak akan bisa mencopot mereka kalau kinerjanya tidak sesuai. Saya akan diikat dan dijebak, kemudian terperangkap.

Saya hanya menuntut ke mereka untuk membuat perubahan agar satuannya baik. Itu sama saja memberi harta ke saya yang banyak sekali. Karena hal itu meringankan saya. Dibandingkan mereka memberi sesuatu tapi internalnya kacau, serta kasus Kamtibmas yang tidak tertangani.

Dengan kondisi itu pada akhirnya saya harus turun juga, lalu keluarkan biaya, dan jauh lebih besar kerugiannya di saya. Ya lebih baik saya ganti saja yang tidak reformis seperti itu.

Apakah fenomena setoran itu juga biasa terjadi di Polri?Masih ada. Padahal setoran itu amat tidak perlu. Saya selalu bilang ke mereka (satuan di bawah), setoran saja lewat kinerja. Ciptakan situasi Kamtibmas yang baik, jangan sampai kasus-kasus yang berimplikasi kontinjensi (bencana sosial) seperti kerusuhan terjadi. Menurut saya Kamtibmas adalah nomor satu.

Efek curanmor seribu kali dibanding teror bom Thamrin efeknya lebih besar bom. Itu sudah pasti. Saya selalu minta ke pimpinan satuan agar tidak boleh ada kerusuhan massal meledak.

Caranya bagaimana, kan terkadang tidak bisa ditebak?Langkahnya harus proaktif. Itu kuncinya. Kan polisi bisa memetakan potensi konflik di wilayahnya dan segera membuat langkah-langkah untuk menetralisirnya.

Rusuh pendukung Persija Jakarta baru-baru ini Anda anggap kecolongan karena polisi tidak proaktif?Saya tidak mengatakan itu.

Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Tito Karnavian bersama istri menerima kunjungan kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI di kediamannya, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (22/6/2016)


Apakah perombakan nantinya fokus di beberapa bagian, seperti di reserse kriminal atau polisi lalu lintas?Semua bagian akan dilakukan perbaikan secara bertahap. Tapi ketika waktunya tiba maka menempatkan orang-orang reformis pada posisi kunci adalah agenda utama saya. Tolong itu dicatat.

Perbaikan itu termasuk dalam hal kesejahteraan...Akan ada perbaikan juga. Saya paham bahwa salah satu budaya koruptif di Polri dan kinerja yang kurang dikarenakan faktor kesejahteraan.

Bukankah anggaran sudah dinaikkan untuk Polri?Sudah tapi masih belum proporsional. Karena 60 persen anggaran untuk gaji pegawai. Sedangkan operasionalnya sekitar 20 persen dan 10 persennya untuk belanja modal. Dari komposisi ini, potensi pelanggaran penyalahgunaan wewenang bisa terjadi.

Kalau boleh tahu berapa anggaran Polri tahun ini?Seingat saya Rp 73 triliun. Semoga dengan kenaikan itu pangkat terendah akan dapat dua kali lipat upah minimum regional. Sementara pangkat komisaris besar mungkin bisa mencapai Rp25 juta ke atas. Sehingga tidak perlu ada Bripka Seladi yang harus jadi pemulung.

Oh kegiatan Bripka Seladi dilarang...Tidak apa-apa, itu halal. Tapi kalau sudah mencukupi penghasilannya, masa harus memulung juga? Dia memulung kan karena kurang. Kecuali itu hobi, nah itu baru tidak bisa dilarang he-he. Artinya anggota tidak perlu lagi cari tambahan dengan menyalahgunakan kewenangannya, seperti pada kasus Labora Sitorus.

Labora memang punya insting bisnis. Tapi bisnisnya berbenturan dengan tugasnya sebagai polisi, yaitu di bidang distribusi bahan bakar minyak dan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) di wilayahnya.

Bagaimana sebenarnya aturan berbisnis anggota Polri?Intinya tidak berbisnis yang berpotensi merugikan keuangan negara dan yang bersinggungan dengan tugas dan kewenangannya. Jika ingin membuat inovasi untuk institusi juga harus dari sumber yang jelas. Misalnya dana CSR dari pihak ketiga yang tidak melanggar hukum.

Ngomong-ngomong ada empat angkatan Anda lompati, mulai 1982 sampai 1986, jadi beban?Pasti. Saya sendiri tidak berharap jadi Kapolri. Malah mendorong para senior untuk maju. Tapi ini perintah Presiden. Saya pasti melaksanakan dengan segala kemampuan.

Anda memiliki pengalaman membawahi senior...Ketika saya Mayor sudah ada senior yang jadi staf saya. Bahkan saya menggantikan senior Irjen Bigman Lumban Tobing, notabene angkatan 1976, berbeda 11 tahun dengan saya, ketika menjadi Kapolda Papua.

Bagaimana pola komunikasi Anda dengan para senior selama ini?Saya berhubungan amat baik dengan mereka. Menurut saya, senioritas merupakan satu kredit. Kredit itu yang dihargai yuniornya. Tapi, senioritas itu hanya kredit, bukan syarat mutlak untuk mendapatkan legitimasi.

Legitimasi itu muncul dari kinerja dan perilaku. Cukup banyak juga senior yang tidak menunjukkan komitmennya, dan tidak mampu menjadi contoh, justru lebih mementingkan diri sendiri. Saya pun mungkin tidak respek kepada senior itu.

Apa perkembangan terbaru perburuan Santoso?Mereka sudah terkepung, dan tidak bisa kemana-mana lagi. Tinggal main petak umpet saja dengan pasukan gabungan. Kami akui medannya sangat berat. Ada puluhan ribu hektar hutan yang amat lebat di Poso sana. Kami sudah berhasil memutus jalur informasi dan makanan mereka.

Targetnya kapan Santoso bisa ditangkap?Secepat mungkin. Untuk memburunya perlu komitmen, dan yang kedua adalah strategi pengejaran. Tapi faktor terpentingnya adalah kuasa Tuhan. Kalau Dia menghendaki pasti dikasih jalan.

Seperti ketika Anda menangkap Tomi Soeharto?Nah itu Tuhan yang punya kuasa he-he. Tentunya diiringi usaha ya. Teori kuasa Tuhan juga berlaku dalam penangkapan yang saya lakukan terhadap dr Azhari, Nurdin M Top dan Gunawan Santoso.

Diburu terus dan sedemikian lama, seberapa bahaya sebenarnya sosok Santoso ini?Dia bukan tokoh utama. Ada yang lebih tinggi lagi, dan orang ini sudah tertangkap.

Kira-kira sebulan lagi bisa tertangkap...Semua tergantung kuasa Tuhan.

https://beritagar.id/artikel/bincang/calon-kapolri-tito-karnavian-yang-tidak-reformis-akan-saya-ganti