19 Proyek Pembangunan Kereta Api Ini Dipercepat
Kamis, 28 Januari 2016 − 16:21 WIB

JAKARTA - Pemerintah memasukkan 19 proyek pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api di berbagai daerah di tanah air sebagai proyek strategis nasional, yang pembangunannya perlu dipercepat.

Seperti dikutip dari laman Setkab, Kamis (28/1/2016), ke-19 proyek itu tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 8 Januari 2016.

Ke-19 proyek pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api yang masuk dalam kelompok proyek strategis nasional yang perlu dipercepat pelaksanaannya itu adalah:

1. Kereta Api Makassar-Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi bagian Selatan), Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kereta Api Prabumulih-Kertapati (80 km-bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) Provinsi Sumatera Selatan
3. Kereta Api Kertapati-Simpang-Tanjung Api-Api (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera), Provinsi Sumatera Selatan
4. Kereta Api Tebing Tinggi-Kuala Tanjung (Mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera), Provinsi Sumatera Utara
5. Kereta api Purukcahu-Bangkuang, Provinsi Kalimantan Tengah
6. Pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur
7. Double track Jawa Selatan Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur
8. High Speed Train Jakarta-Bandung Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Jawa Barat
9. Kereta api Muara Enim-Pulau Baai Provinsi Bengkulu-Provinsi Sumatera Selatan
10. Kereta api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api Provinsi Sumatera Selatan
11. Kereta api Jambi-Pekanbaru Provinsi Jambi-Provinsi Riau
12. Kereta api Jambi-Palembang Provinsi Jambi- Provinsi Sumatera Selatan
13. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North-South Provinsi DKI Jakarta
14. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East-West Provinsi DKI Jakarta
15. Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta – Sudirman) Provinsi DKI Jakarta
16. Jabodetabek Circular Line Provinsi DKI Jakarta
17. Penyelenggaraan kereta api ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Jawa Barat
18. Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
19 Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Metro Palembang) Provinsi Sumatera Selatan
http://ekbis.sindonews.com/read/1080...pat-1453970833


Dengan Utang Membangun Mercusuar
August 3, 2015



IndonesianReview.com -- Proyek pembangunan jalur kereta super cepat Jakarta-Bandung tampaknya bakal menjadi kenyataan. Pemerintah juga tampak masih gandrung pada Cina.

Di atas kertas, menempuh perjalanan Jakarta-Bandung dalam waktu setengah jam memang luar biasa. Masyarakat akan berbondong-bondong memanfaatkan kereta api berkecepatan 200 KM per jam ini. Maka, masa jaya perusahaan angkutan umum, yang biasa disebut travel, di jalur ini bakal berakhir.

10 Agustus ini Cina akan merampungkan studi kelayakan proyek canggih ini. Soal dana bukanlah persoalan. Dua bank BUMN Cina, ICBC dan Development Bank of China, mengaku telah siap untuk mendanai megaproyek bernilai miliaran dollar tersebut. Pemerintah Cina juga mengaku siap untuk menggelontorkan lebih banyak duit untuk membiayai berbagai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.

Janji-janji Cina memang menggiurkan. Negara berpenduduk 1,3 miliar ini seolah siap menggusur negara-negara maju dari proyek-proyek besar infrastruktur di Indonesia. Selain duit, yang membuat Presiden Jokowi makin kasmaran pada Cina, adalah harga yang sangat murah.

Namun, megaproyek ini tak membuat gentar para eksekutif perusahaan travel yang melayani jalur Jakarta-Bandung. Ini karena kereta super cepat memiliki kelemahan sangat besar. Yakni hanya punya satu atau stasiun di Jakarta. Sedangkan travel punya lusinan titik keberangkatan, dan beroperasi 24 jam sehari.

Maka tak mengherankan bila para eksekutif tersebut percaya bahwa proyek kereta api supercepat tersebut akan bernasib sama dengan KA Parahyangan. Pada 27 April 2010, setelah 39 tahun melayani jalur Jakarta-Bandung, KA ini dipensiunkan. Alasan PTKA, sejak tol Cipularang dibuka, KA tersebut tak sanggup bersaing dengan travel.

Nasib sama juga menimpa Rail Bus Batara Kresna yang digagas oleh Jokowi. Kendaraan seharga Rp 16 miliar ini, ketika berhenti beroperasi pada Oktober 2012, hanya beroperasi selama setahun. Sama dengan Parahyangan, Batara Kresna tak sanggup bersaing melawan angkutan umum.

Membuka jalur kereta super cepat Jakarta-Bandung memang membuat banyak orang sulit paham. Ini karena investasinya sangat besar, sementara penumpangnya terbatas. Maklumlah, bagi kebanyakan orang Jakarta, Bandung adalah tujuan wisata. Mereka hanya berbondong-bondong kesana pada akhir pekan.

Sulit dibayangkan berapa harga tiket yang harus dibayar penumpang bila pemerintah sungguh-sungguh tak bersedia memberikan subsidi. Jangan-jangan bisa lebih mahal dari pesawat terbang. Ini mengingatkan pada rail bus. Meski jauh lebih sederhana dari kereta super cepat akhirnya harus ditutup karena harga tiketnya terlalu mahal.

Sejauh ini pemerintah tampaknya masih konsisten. Yakni menganggap proyek kereta api super cepat sebagai prioritas tertinggi. Menteri perencanaan pembangunan nasional, Adrinof Chaniago, pernah mengatakan bahwa kereta api super cepat hanya untuk kelas menengah ke atas. Prioritas pembangunan kereta api, menurutnya harus untuk kelas menengah ke bawah.

Namun bila pembangunan jalur kereta super cepat Jakarta Bandung sesungguhnya cuma proyek mercusuar, secara politik memang penting. Setidaknya sejarah akan mencatat, siapa yang meletakkan batu pertama dan meresmikan proyek kereta api supercepat pertama di Indonesia itu.

Bagi Cina, proyek kereta super cepatnya ternyata hanya seumur jagung, tak jadi soal. Maklum, duit yang telah digelontorkan ke proyek prestisius tersebut sesungguhnya utang. Maka, pemerintah Indonesia harus tetap melunasinya.

Bila usul Jokowi untuk menghidupkan lagi pasal karet “penghinaan terhadap kepala negara’’ sukses, mereka yang tak setuju pada proyek tersebut hanya bisa meringis tentunya. Bila protes, apalagi mengecam, bisa kena jepret pasal karet tersebut, yang ancaman hukuman maksimalnya adalah 15 tahun penjara.
http://indonesianreview.com/gigin-pr...ngun-mercusuar


Kereta Api Cepat (High Speed Train), Kebutuhan atau Pencitraan?
Selasa 01 Sep 2015, 11:32 WIB

Jakarta - Sebuah negara dengan jumlah penduduk sangat besar, seperti Indonesia, harus mempunyai infrastruktur angkutan publik yang memadai untuk melayani pergerakan manusia setiap saat. Salah satu angkutan publik yang paling cocok adalah kereta api atau angkutan publik yang berbasiskan rel, seperti kereta komuter, Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT) dan sebagainya.

Negara-negara yang sudah lama mengandalkan dan bergantung pada angkutan publik berbasis rel, baik untuk penumpang maupun barang, adalah Jepang, negara-negara Eropa, China, Singapore dan lain-lain.

Mereka menghabiskan miliaran dollar untuk pengembangan angkutan publik berbasis rel ini. Dampaknya, ekonomi mereka kuat dan pelayanan publiknya optimal.

Hari-hari ini Pemerintah Indonesia tengah demam pembangunan high speed train/rail (HST/HSR) atau kereta cepat yang menghubungkan Jakarta-Bandung. Untuk itu sudah ada dua negara yang bersedia membantu Indonesia mewujudkannya, yaitu Jepang dan China. Persaingannya sudah melibatkan kekuasaan administrasi negara dan politik yang jika tidak hati-hati akan merugikan rakyat Indonesia ke depan.

Pembangunan infrastruktur harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara lebih merata, khususnya di luar Jawa. Pertanyaannya, apakah kita memang sudah membutuhkan kereta api cepat (HST/R) di P. Jawa (Jakarta – Bandung – Surabaya) ? Untuk pemerataan pertumbuhan, bukannya lebih baik jika anggaran pemerintah (APBN) untuk membangun HST/R digunakan untuk membangun infratruktur non HST/R di Sumatra dan atau pulau-pulau lain, supaya partumbuhan ekonomi di Indonesia merata? Mari kita bahas singkat dan padat keberadaan HST/R bagi kita.

Perlukah Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung Dibangun?

Rencana pembangunan HST/R memunculkan dua pendapat yang berbeda, setuju dan tidak setuju. Yang setuju tidak perlu dibahas lebih lanjut karena alasannya perjalanan kita dengan HST/R akan lebih efisien dan cepat karena kereta api biasa banyak obstacle-nya dan angkutan jalan raya sudah parah macetnya. Selain gengsi. Jakarta-Bandung dapat ditempuh dalam waktu sekitar 35 menit. Lalu apa alasan para pihak yang tidak setuju HST/R dibangun saat ini?

HST/R tahap I yang akan dibangun adalah Jakarta-Bandung, hanya sepanjang sekitar 140 Km (Jepang) atau 173 Km (China). Saya baru saja selesai membaca dua Feasibility Study (FS) dari HST/R milik Jepang dan China sedikit terkesima karena isinya mirip. Saya tidak tahu siapa mencontek siapa. Silakan publik mengira-ngira sendiri.

Besaran investasinya pun tidak berbeda jauh, Jepang sekitar USD 6,223 juta atau Rp 87 Triliun dan China sekitar USD 5,585 atau Rp.78 Triliun (1 USD = Rp 14 ribu). Begitu pula dengan tarif (dihitung saat 1 USD sekitar Rp. 11.000). Untuk tahap awal tarif/pax sekitar Rp. 130.000 – Rp. 200.000 ribu (dengan kurs 1 USD masih di bawah Rp. 13.000) dari Jakarta (Gambir) ke Bandung (Stasiun Gedebage). Pertanyaannya, mau berapa puluh tahun modal tersebut kembali dengan EIRR sebesar 12% (Data dari FS yang dibuat JICA)?

Kalau investasi sebesar lebih dari Rp 75 triliun itu diambil dari APBNP (multi years) dan berasal dari utang, tentu saya dan beberapa pihak sangat keberatan. Bisa dibayangkan betapa dasyatnya jika dana sebesar itu digunakan untuk meningkatkan sarana kereta api yang ada, sehingga kecepatan kereta api bisa meningkat hingga 160 km/jam. Selain itu dana tersebut juga dapat digunakan untuk membangun sarana kereta api di daerah lain demi pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Katakan setiap tahun hingga tahun 2019 (masa akhir tugas Kabinet Kerja), per tahunnya dialokasikan oleh APBN dana sebesar Rp 30 triliun untuk pembangunan infrastruktur kereta api non HST/R. Tentunya selain akan memperbaiki kualitas pelayanan kereta api yang sekarang ada di Pulau Jawa, juga bisa dipakai untuk membangun jaringan kereta api, misalnya di Sumatera. Mari kita buat hitung-hitungan kasar secara sederhana.

Untuk meningkatkan kemampuan rel dan fasilitas yang ada diperlukan Rp 1 triliun, kemudian untuk peningkatan persinyalan dibutuhkan investasi sebesar Rp 1 triliun, peningkatan jembatan sebesar Rp 1 triliun, pelebaran radius lengkung sebesar Rp 1 triliun. Kemudian untuk pembelian/pembuatan 10 rangkaian kereta baru seharga Rp 1,2 triliun dan penambahan 10 lokomotif baru seharga total Rp 500 miliar. Maka total biaya untuk peningkatan prasarana dan sarana kereta api yang ada hanya diperlukan Rp 5,7 triliun.

Jadi sisa dana yang ada sekitar Rp 24 triliun di tahun 2016 yang bisa digunakan untuk membangun jaringan kereta api sekelas yang ada sekarang di Pulau Sumatra (yang sebagian sudah ada tetapi belum tersambung dari Lampung sampai Banda Aceh). Jika dimulai pada APBN 2016 maka pada 2019 akan ada dana untuk pembangunan prasarana dan sarana kereta api sekitar 3 x Rp 30 triliun + Rp 24 triliun = Rp 114 triliun. Bayangkan berapa potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan jika jaringan rel di P. Sumatra atau bahkam lainnya terbangun. Dari pada membenamkan dana sekitar Rp. 80 Triliun hanya untuk HST/R Jakarta – Bandung.

Langkah yang Harus Dilakukan Pemerintah

Membangun HST/R di saat situasi perekonomian tidak menguntungkan dapat kontraproduktif. Kita tidak memerlukan pencitraan dan gengsi yang tidak ada manfaatnya bagi kebanyakan rakyat Indonesia.

Selain itu untuk membangun HST/R memerlukan pasokan listrik yang tidak kecil, sementara jaringan listrik Jawa-Madura-Bali (Jamali) per tahun 2017 akan defisit karena naiknya kebutuhan publik dan gagal/tertundanya pembangunan PLTU Batang (2 x 1.000 MW). Kondisi ini membuat persoalan baru ketika ketenagalistrikan yang kurang di Pulau Jawa masih harus berkurang karena digunakan untuk HST/R.

Melihat kondisi tersebut pembangunan HST/R dapat dilanjutkan jika dibangun dengan menggunakan 100% investasi swasta tanpa jaminan Pemerintah, namun Pemerintah bisa memberikan konsesi TOD (Transit Oriented Development) kepada investor.

Indonesia belum mampu secara finansial membangun dan mengoperasikan HST/R saat ini karena tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara merata, kecuali menjadi kebanggaan semu dan "makelarisasi" sekelompok orang di Republik ini.
http://news.detik.com/kolom/3006633/...tau-pencitraan


Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp 71 T, China Beri Utang Berbunga 2%
Selasa, 11 Agt 2015 19:24 WIB


KA Peluru milik China

MedanBisnis - Jakarta. China siap menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai US$ 5,5 miliar (Rp 71,5 triliun). China juga siap memberi pinjaman alias utang dengan bunga hanya 2%.

Pemerintah menyambut baik rencana ini karena proyeknya tidak melibatkan dana pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Dulu konsepnya pembangunan bersama pemerintah pakai APBN. Kalau pakai APBN memang belum ada agenda itu. Kalau swasta yang membangun atau pihak luar menguntungkan ekonomi, nggak masalah," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago usai bertemu Pihak China di bawah koordinasi National Development and Reform Commission (NDRC) di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/8/2015).

China sebagai kreditur menawarkan bunga 2% per tahun. Selain itu, China juga tidak meminta jaminan proyek ke pemerintah Indonesia seperti viability gap fund (VGF) alias Dana Dukungan Tunai Infrastruktur. "Mereka nggak minta jaminan," ujarnya.

Proyek high-speed railways (HRS) ini akan membentang 150 km menghubungkan dua kota besar tersebut. China menyatakan siap groundbreaking pada September 2015 dan rampung 2018.

Dengan kecepatan maksimal 350 km/jam, kereta cepat ini akan membawa penumpang dari Bandung ke Jakarta maupun sebaliknya hanya dalam waktu 30-40 menit saja.
http://www.medanbisnisdaily.com/news.../#.VeBbsyWqqko


Proyek Kereta Super Cepat Jakarta-Surabaya Pakai Dana Utang 40 Tahun Sebesar US$ 40 miliar
Selasa, 21/02/2012 12:36 WIB

Jakarta -Proyek kereta api super cepat 300 Km/jam Jakarta-Surabaya sudah masuk tahap perencanaan yang akan dimulai April tahun 2012 ini. Proyek ini didanai oleh Jepang dengan masa waktu pinjaman selama 40 tahun.

Proyek ini akan menelan dana US$ 14,3 miliar untuk kontruksi, belum termasuk lahan, dan detail engineering design, sehingga totalnya menelan dana US$20 miliar atau Rp 180 triliun.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengatakan, pembangunan kereta api super cepat Argo Cahaya sekelas kereta Shinkansen di Jepang adalah proyek yang sangat mungkin kita realisasikan. Ia memastikan kalau proyek ini bukanlah proyek mimpi.

"Kita akan buat rencana yang jelas dan rencana itu sangat masuk akal untuk di realisasikan. Sudah ada pembicaraan awal dengan pihak Jepang dengan loan (pinjaman) selama 40 tahun," kata Tundjung seperti dikutip dari situs kementerian perhubungan, Selasa (21/2/2012)

Tundjung mengatakan pihaknya bersama Jepang sudah melakukan studi kelayakan sejak 2008. Kereta ini akan melayani rute Jakarta-Surabaya sepanjang 685 kilometer (km) dan dapat ditempuh dengan waktu 2 jam 53 menit.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan sebelumnya mengatakan jalur Jakarta-Surabaya dipilih untuk proyek ini karena dapat menghubungkan dua pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, sehingga akan menghidupkan kota-kota lainnya yang dilalui.

Hal ini seperti mengikuti proyek kereta super cepat di sejumlah negara lainnya seperti di Jepang menghubungkan Tokyo dan Osaka, di China menghubungkan Beijing dan Shanghai dan di Amerika Serikat menghubungkan Boston dan Washington

Dalam studi awal kereta super cepat ini, kecepatan maksimal mencapai 300 km/jam dan rata-rata 250 km/jam. Sebagai perbandingan, saat ini untuk jalur Jakata-Surabaya yang dilayani dengan kereta Argo Bromo ditempuh dengan waktu hingga 9 jam karena hanya memiliki kecepatan 90 km/jam.

Rangkaian kereta super cepat Agro Cahaya akan digerakkan listrik, rencananya satu rangkaian terdiri dari 8-12 gerbong yang akan mampu mengangkut 600 penumpang. Pembangunannya membutuhkan jalur melayang atau elevated sehingga menghindari persinggungan dengan kendaraan bermotor di jalan raya.

"Soal rencana pembangunan kereta super cepat ini masih dalam tataran konsep awal, dan sudah kami lakukan pra FS bersama pihak Jepang yakni Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Japan Transport Consultant sejak 2008. Kami akan mengikuti konsep kereta Shinkansen di Jepang, kereta ini sudah 45 tahun tanpa ada kecelakaan atau zero accident," kata Bambang.

Dari studi awal itu,biaya pengerjaan per kilometernya kira-kira mencapai US$ 29 juta-US$30 juta/Km atau Rp 261 miliar per Km. Di China mencapai Rp 223 miliar/Km, di Taipei Rp 331 miliar/Km.

Untuk membangunnya diperlukan waktu sekitar 10 tahun yang terbagi dalam tiga periode, yakni, tiga tahun untuk masa desain, 5-6 tahun untuk konstruksi, dan sisanya untuk uji coba. Di negara tetangga juga sudah ada yang melakukan kajian untuk membangun kereta super cepat ini yakni Malaysia dan Thailand.

Perusahaan yang mengoperasikan kereta api cepat tersebut nantinya bisa PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau juga swasta. Harga tiketnya nanti lebih murah dari pesawat dan tidak akan mematikan kereta api jarak jauh lainnya karena pangsa pasarnya jelas berbeda. Nantinya proyek ini direncanakan menggunakan skema private public partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah swasta. Pemerintah turut andil dalam pembiayaannya.

Tundjung mengatakan, proyek ini memang program jangka panjang pemerintah. Karena yang menjadi prioritas saat ini adalah pembangunan kereta api bandara dan jalur ganda kereta lintas Utara Jawa."Kalau pembangunan jalur ganda kereta api lintas Utara Jawa sudah selesai pada 2014, kereta super cepat ini sudah dapat dijadikan prioritas untuk dibangun," katanya.
http://finance.detik.com/read/2012/0...utang-40-tahun

------------------------------------

Membangun proyek mercusuar demi menaikkan gengsi negeri meski dengan beban utang luar negeri yang semakin mencekik?
Ingat krismon 1998 lalu, yang berbuntut hilangnya BLBI ratusan triliun itu, itu pun latar-belakanya adalah demi menutupi utang-utang proyek mercusuar para konglomerat hitam masa itu. Dan, sampai sekarang pun masih dicicil APBN dari duit pajak rakyat, sekitar Rp 125 triliun setahunnya.