Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan mengambil sikap tegas terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait semua pelanggaran terhadap berbagai peraturan dalam kasus reklamasi pantai utara Jakarta.

Apa alasannya? Prof. Ryaas Rasyid punya analisa terkait hal tersebut. Menurutnya, Ahok hanya melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Karenanya, Ryaas menduga Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli tidak akan bertindak lebih jauh setelah menyatakan pembatalan pembangunan pulau G. Kasus reklamasi, lanjut Ryass, merupakan bagian dari skenario yang terindikasi manipulasi dan korupsi yang sistematik yang dibangun saat duet Jokowi-Ahok memimpin Jakarta. Selain kasus reklamasi, yang termasuk dalam skenario ini adalah kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dan kasus pembelian lahan di Cengkareng Barat.

"Kalau dipahami seperti ini akan jelas mengapa Istana dan pemerintah tidak menegur Ahok. Mengharap Presiden Jokowi menegur Ahok adalah sebuah ilusi. Meminta Rizal Ramli untuk beri sanksi ke Ahok adalah mustahil," ujar mantan Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Kemendagri yang juga pernah menjadi Menteri Otonomi Daerah itu.

"Tim Rizal Ramli tidak akan menerbitkan rekomendasi apa pun terhadap Ahok sebagai pihak yang menandatangani izin reklamasi," sambungnya.

Dia mengajukan pertanyaan kepada Rizal Ramli: mengapa kebijakan reklamasi dihentikan dengan setumpuk bukti kesalahan, namun otoritas pemberi izin tidak dapat sanksi.

"Jadi sia-sialah diskusi tentang peran yang diharapkan dari istana atau jajaran pemerintah nasional untuk menyelesaikan secara tuntas kasus reklamasi. Apalagi kasus RS Sumber Waras," pungkasnya.

sumber

Prof. Ryaas Rasyid nasbung