Dalam APBN-P 2016, subdisi energi disunat dari Rp 102,1 triliun menjadi Rp 94,355 triliun. Hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga BBM, terutama solar yang subsidinya sudah dipotong dari Rp 1.000 menjadi Rp 500 per liter.

Wakil Ketua Komisi VII Fadel Muhammad juga memprediksi bakal terjadi kenaikan BBM dalam rentang Juli sampai Desember nanti. 

"Ya, mungkin bakal terjadi penyesuaian. Apalagi untuk solar yang subsidinya sudah dipotong," jelas Fadel saat dihubungi (Minggu, 3/7).

Meski begitu, Fadel mengajak masyarakat bisa memahami kondisi ini. Sebab, tahun ini kondisi keuangan negara sedang tidak baik. Penerimaan pajak menurun, pendapatan dari sumber daya alam juga berkurang. Sedangan pendapatan dari pengampunan pajak alias tax amnesty masih belum jelas.

"Kita harus mengerti, karena kelihatannya negara sedang kekurangan duit. Kita harus maklumi situasi ini. Karena kondisi sekarang ini berat sekali," imbuh politisi Golkar ini.

Mengenai kenaikan BBM ini, terang Fadel, sempat dibicarakan Menteri ESDM Sudirman Said dalam rapat dengan Komisi VII dan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dengan kondisi keuangan negara sedang seret, DPR juga tidak bisa memaksa-maksa agar tidak ada kenaikan. DPR hanya berpesan, kenaikan itu jangan sampai memukul daya beli masyarakat. Makanya, pemerintah wajib berinovasi agar kenaikan itu tidak begitu terasa bagi masyarakat bawah.

"Pendapatan masyarakat di bawah juga menurun. Jadi, sebelum menaikkan harga BBM pemerintah harus diberinovasi dulu agar pendapatan masyarakat naik. Bisa dengan meningkatkan program untuk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) atau program pertanian dan nelayan yang mendorong peningkatan penghasilan masyarakat," ucapnya.

Untuk besarnya kenaikan BBM dan waktu pelaksanaannya, Fadel mengaku belum tahu. Dia memilih menyerahkan hal itu kepada pemerintah. "Untuk teknis, pemerintah yang tahu. Kita serahkan ke pemerintah saja. Pesan saya tadi, jangan sampai membebani rakyat," tandas mantan Gorontalo ini. [zul]


http://www.rmol.co/read/2016/07/03/2...kan-Harga-BBM-

PDIP sudah harus berpikir untuk menarik mandat petugas PARTAI kepada JOKOWI. Kalau tidak mau DIGEMBOSIN akibat kegagalan Demi kegagalan JOKOWI dalam sektor ekonomi dari awal JOKOWI kerja