Kalangan pengembang perumahan atau developer di Sumatera Utara kini semakin resah dengan kondisi ekonomi yang terus melemah. Akibatnya daya beli masyarakat rendah, yang berdampak kepada tidak terjualnya rumah yang dibangun para pengembang di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Sepanjang tahun 2015, setiap developer bahkan hanya bisa menjual di bawah 10 unit rumah.

"Tahun 2015 paling laku lima atau tujuh unit, tidak sampai 10 unit," kata seorang pengembang di Tapanuli Utara kepada SIB, Gabriel Nainggolan, Rabu (27/1). Gabriel yang juga anggota Real Estate Indonesia (REI) Sumut ini mengatakan pengembang lainnya mengeluhkan hal sama. Dan ini menjadi kekhawatiran para pengembang, khususnya yang masih bermodal kecil. "Daya beli masyarakat sangat rendah saat ini, berbeda tiga tahun lalu. Berapapun kita bangun, semua terjual," ujarnya.

Ia berharap, kondisi perekonomian di negeri ini segera membaik sehingga daya beli masyarakat akan lebih baik. Banyak yang mengantisipasinya saat ini, lanjut Gabriel, dengan membangun unit rumah dalam jumlah lebih sedikit. "Namun demikian, kita tetap pasarkan. Walau dengan harga yang lebih murah nantinya, itu menjadi resiko," ujarnya. Senada juga disampaikan Ketua REI Sumut Umar Husein, bahwa sejak tahun 2014 daya beli masyarakat menurun.

Sementara menurut prediksi ekonom, kata Husein, ekonomi di Indonesia akan membaik di semester kedua 2016. "Kita harap daya beli masyarakat juga akan lebih baik nantinya," katanya. Terkait untuk rumah murah bersubsidi (RMB) sebagaimana dicanangkan pemerintah, sudah tidak diperkenankan dibangun di Kota Medan sejak April 2015. Sehingga banyak dikembangkan di Deliserdang, Binjai, Langkat, Rantauprapat, dan kabupaten kota lainnya di Sumut.

Dijelaskannya, khusus yang dibangun anggota REI untuk RMB di tahun 2015 sebanyak 3.924 unit dari target 3.500 unit dan rumah non subsidi 2.219 unit dari target 10 ribu hingga 2016. Untuk saat ini, selain rendahnya daya beli masyarakat, menurut Husein masalah perizinan dalam pembangunan RMB di pemerintah daerah masih perlu penyesuaian.

"Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar proses perizinan disamping cepat juga tidak terlalu mahal," ujarnya. Juga dikatakannya kiranya perizinan untuk rumah MBR dibedakan prosesnya dengan rumah komersial. Hal ini sudah disampaikan ke Plt Gubernur Sumut, dan dalam waktu dekat akan ada regulasi yang akan mengaturnya karena sedang digodok di pemerintah pusat. "Hambatan lainnya bagi pengembang karena ketersediaan lahan semakin langka dan mahal," ujarnya sembari mengatakan harga RMB di Sumatera sesuai penetapan dari pemerintah Rp 116,5 juta. (A22/ r)

http://hariansib.co/view/Medan-Sekit...t-Menurun.html