REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi sayap partai Satuan Pelajar Mahasiswa (Sapma) Hanura menggalang kekuatan dengan organisasi sayap kepemudaan partai politik pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Untuk meningkatkan koordinasi, Ketua Umum DPP Sapma Hanura M Pradana Indraputra mengadakan buka puasa bersama dengan organisasi sayap partai lain, termasjk Muda-Mudi Pendukung Ahok.

Menurut Pradana, sampai saat ini organisasinya masih fokus membantu mengumpulkan dukungan untuk Ahok, yang sudah melebihi 1 juta KTP. "Kita juga diundang untuk melakukan verifikasi faktual besok," kata Pradana dalam buka bersama lanjutan di Jakarta, Selasa (28/6).

Pradana mengingatkan para pendukung Ahok agar jangan sampai kehabisan nafas, karena pertarungan di Pilgub DKI 2017, belum dimulai. "Penndaftaran saja belum, jangan sampai bensin habis duluan. Jadi pengumpulan KTP adalah ranah Teman Ahok, nanti kita bantu maksimal pada saat sudah didaftarkan," katanya.

Menanggapi kesan perpecahan dalam tubuh Teman Ahok, Pradana menilai, pihaknya tidak merasa hal tersebut adalah sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Karena, apapun yang besar, organisasi atau keluarga, memang rentan pecah. Jadi, kata dia, kalau ada relawan yang memutuskan keluar, hal itu sudah biasa. "Jadi enggak gimana-gimana, kita fokus pemenangan, satu dinamika yang wajar dalam pemilihan gubernur." kata Pradana.

Wakil Ketua Umum DPP Hanura Chairuddin Ismail menyatakan, partainya sejak awal mendukung Ahok, ,arena melihat kinerja sang gubernur memiliki kemampuan yang mumpuni untuk kembali memimpin Jakarta. "Kalau istilah Pak Wiranto, (Ahok) itu cara berpikirnya tak biasa."

Sementara, Juru Bicara Teman Ahok Amalia Ayuningtyas mengatakan, isu miring mengenai santer komunitas pendukung Ahok, yaitu Teman Ahok yang terdengar akhir-akhir ini adalah bagian dari politisasi. Menurut Amalia, isu tersebut di antaranya seperti yang diembuskan oleh mantan penanggung jawab salah satu Posko Teman Ahok, Richard Sukarno, yang menyebut Teman Ahok melakukan sejumlah kecurangan dalam proses pengumpulan KTP.