Bila dibuat gambaran secara sederhana Badan POM melakukan pengawasan secara pre dan post market dengan artian Badan POM mengawasi sebelum produk tersebut dilempar ke pasaran secara detail dan melakukan pengawasan saat produk tersebut didistribusikan kepada masyarakat.

Dari segi penindakan terhadap pelanggaran, Bagaimana Badan POM melakukannya ?

Badan POM memiliki PPNS yang hampir tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia, walau jumlahnya sangat terbatas.
PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pengertian dalam ruang lingkup Penyidik Pegawai Negeri Sipil antara lain :
1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yg diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Wewenang PPNS Badan POM berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 7 ayat (2) serta UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah :
1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
4. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
5. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
6. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
7. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Dan kewenangannya ga seberapa dibanding penyidik POLRI.
Eh tapi jangankan dengan penyidik POLRi, dengan Penyidik Kepabeanan aja kalah wewenangnya gan
Pasal 112 UU no 10 Tahun 1995
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kewajibannya berwenang:
a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang
Kepabeanan;
b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana
di bidang Kepabeanan;
e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang
Kepabeanan;
f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
h. mengambil sidik jari orang;
i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
o. menghentikan penyidikan;
p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Beda bgt kan gan wewenangnya

Ditambah lagi dengan pembatas kewenangan badan POM dalam melaksanakan tupoksinya oleh Permenkes Nomor 35 Tahun 2014, pembinaan dan pengawasan terhadap apotek telah dilimpahkan kepada dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota. Akibatnya, Badan POM tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengawasi apotek. Demikian juga halnya dengan Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan kefarmasian di rumah sakit dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.

Makin runyam kan ?

Dengan segala keterbatasan tersebut TS melihat Badan POM tidak menjadikan ini alibi untuk tidak melakukan pengawasan dengan maksimal.

TS mencoba mengunjungi website si artis ini. dan menemukan Laporan Tahun 2014 Badan POM:
Berikut kutipannya :
"Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk obat dan makanan ilegal dan palsu serta obat keras di sarana yang tidak berhak, Badan POM telah melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana bidang obat dan makanan, secara khusus menindaklanjuti kasus pelanggaran bidang obat dan makanan termasuk yang dilakukan oleh instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, setiap tahun Badan POM juga melakukan operasi gebrak kejut gabungan nasional (Opgabnas) dan operasi gabungan daerah (opgabda) serta SATGAS pemberantasan Obat dan Makananilegaldengan melibatkan pihak terkait, antara lain Kepolisian Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan lain-lain.

Pada tahun 2014 ditemukan sejumlah 641 kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Dari total kasus pelanggaran tersebut, 291 kasus 45,40%) ditindaklanjuti dengan pro-justisia dan 350 kasus (54,60%) ditindaklanjuti dengan sanksi administratif. Dari 291 kasus yang ditindaklanjuti dengan pro-justisia, 25 perkara (8,59%) diantaranya telah mendapat putusan pengadilan.

Ditinjau dari jenis komoditi, pelanggaran terbanyak yaitu pelanggaran di bidang obat sebanyak 93 (31,96%) kasus, disusul pelanggaran di bidang kosmetika sebanyak sebanyak 65 (22,34%) kasus, di bidang pangan sebanyak 40 (13,75%) kasus, dan di bidang obat tradisional sebanyak 93 (31,96%) kasus. Dari kasus pelanggaran ini, sebagian besar merupakan kasus pelanggaran tanpa keahlian dan kewenangan.
Berikut adalah profil penyidikan obat dan makanan berdasarkan jenis komoditi.



Yang masih menjadi keprihatinan Badan POM adalah bahwa keputusan pengadilan yang dijatuhkan relatif ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Bahkan, dari 25 kasus pro-justisia tahun 2014 yang telah mendapat putusan, 13 diantaranya merupakan kasus Tipiring (tindak pidana ringan). Berikut ini adalah kisaran putusan pengadilan terhadap tindak pidana bidang obat dan makanan pada tahun 2014:"




ngenes ya gan