berita sebelumnya

Pemprov Enggan Anggarkan Perbaikan Jalan Padang-Kerinci, Ini Penyebabnya

PADANG – Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Disprasjaltarkim) Sumbar enggan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan Padang-Kerinci, selama aktivitas tambang galian C di Kabupaten Solok tidak dihentikan.

“Setiap tahun dana dialokasikan untuk perbaikan jalan Padang-Kerinci Rp40 miliar tetapi belum sampai satu tahun sudah rusak lagi, karena aktivitas pertambangan di sekitar Alahan Pajang sampai Surian,” kata Kepala Disprasjaltarkim Sumbar, Suprapto.

Menurutnya, tidak mungkin dana pemerintah hanya diperuntukkan guna memperbaiki jalan yang sama setiap tahunnya karena kebutuhan bukan hanya di lokasi tersebut.

“Sebaiknya kami pindahkan dananya ke daerah lain sehingga bisa lebih bermanfaat daripada di lokasi yang sama tetapi tidak bertahan lama,” sebutnya.

Sejak tahun 2013 hingga 2015 pihaknya selalu mengalokasikan dana Rp40 miliar per tahun untuk Padang-Kerinci, tetap tidak bisa bertahan hingga lima tahun.

“Selama tambang sepanjang jalan tersebut dibiarkan saya tidak akan mengalokasikan dana untuk perbaikan,” ujarnya.
Menurutnya, daripada terus memperbaiki ruas jalan yang sama lebih baik pihaknya melanjutkan pengerjaan jalan Padang Aro-Pulau Punjung yang dinilai lebih bermanfaat.

“Di jalan tembus Padang Aro-Pulau Punjung sudah kami bangun jembatan dan lebih baik ini yang diselesaikan daripada terus memperbaiki jalan yang sudah pasti rusak,” sebutnya.

Prasjaltakrim, katanya, baru akan mengalokasikan dana untuk perbaikan apabila ada jaminan dari pemerintah setempat tambag liar tersebut dihentikan.(aci)

==> http://hariansinggalang.co.id/pempro...i-penyebabnya/

lalu

Dirancang Beberapa Hari, Operasi KPK di Padang Gunakan Sandi “Baralek”

PADANG – Operasi penangkapan KPK terhadap oknum pejabat eselone II Pemprov Sumbar berinisial S dan seorang pengusaha berinisial Y di Kota Padang, sudah dirancang beberapa hari.

Di kalangan penyidik KPK, operasi di Ranah Minang ini bersandikan “baralek”. Keberadaan sejumlah petugas KPK di Padang berembus sejak beberapa hari belakangan.

“Sekarang di Padang. Menyiapkan panitia “baralek”,” kata salah seorang sumber di lingkaran KPK pada Senin (27/6) malam.

Sebelumnya diinformasikan, Y ditangkap saat membezuk familinya di salah satu rumah sakit di Padang Selasa malam. “Yang bersangkutan, ditangkap saat membezuk familinya yang menjadi pasien,” tutur Pamen Polri berpangkat AKBP yang ikut dalam operasi KPK tersebut.

Kedua pria yang ditangkap KPK ini, pada tengah malam diperiksa di Mapolda Sumbar. Penyidik, mendapat izin langsung dari Kapolda Brigjend Basarudin. Untuk kemudian, pada Rabu (29/6) pagi, sekira pukul 06.15 WIB, tim penyidik membawa keduanya ke Jakarta via BIM.

Dari Jakarta dilaporkan, mereka yang diamankan di sejumlah lokasi itu masih berstatus terperiksa, dan rencananya pimpinan KPK baru akan menggelar konferensi pers sore ini. (bayu)
-
==> http://hariansinggalang.co.id/diranc...sandi-baralek/
-
baralek = perayaan / pesta

Yogan dan Suprapto Resmi Tersangka Dugaan Suap 12 Proyek Jalan



JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan enam orang terkait suap proyek pembangunan 12 ruas jalan di Sumatera Barat.
“KPK telah mengamankan enam orang dalam operasi tangkap tangan,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Rabu (29/6).

Keenam orang itu adalah I Putu Sudiartana (anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat), Yoga Askan (pihak swasta), Suprapto (Kadis Prasarana dan Permukiman Sumatera Barat), Noviyanti (sekretaris Putu), dan Suhaemi (orang kepercayaan Suprapto), dan Muchlis (suami Noviyanti).

Lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kecuali Muchlis yang akhirnya dilepaskan oleh KPK karena tidak terkait langsung dengan kasus ini.

“Namun, sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya, akan kami panggil,” ujar Basaria.

Wakil Ketua KPK Laode Syarif menjelaskan, proyek pembanguan jalan di Sumatera Barat ini memiliki nilai Rp 300 miliar yang berasal dari APBN-P 2016.

KPK masih mendalami peranan anggota Komisi III DPR, Putu Sudiartana dalam kasus ini. Pasalnya, Putu tidak bertugas di komisi yang membawahi infrastruktur dan tidak berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat.

“Oleh karena itu, ini masih didalami, kenapa kepala dinas dan beberapa pengusaha menyarahkan uang itu ke anggota dewan ini,” ucap Laode. (aci)

==> http://hariansinggalang.co.id/yogan-...-proyek-jalan/


warga Sumbar dan pengguna jalur Padang - Pekanbaru / Medan pasti tau lah sebenernya yang paling prioritas di Sumbar itu ngehidupin kereta Padang - Payakumbuh sama relokasi Pasar Koto Baru dan Padang Luar jadi semakin jelas kalo pejabat yg bertanggung-jawab utk proyek2 Indonesia selalu "liat2" dulu, nguntungin bwt dia dan kelompoknya atau tidak, kepentingan masyarakat selalu nanti dulu