Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono (ketiga kanan), Menteri BUMN Rini Soemarno (kedua kiri), Wagub Jateng Heru Sudjatmoko (kiri) serta Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna (kedua kanan) memberikan keterangan pers usai meninjau proyek pembangunan Tol Pemalang- Batang dan Batang-Semarang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (16/6/2016).
Presiden Joko Widodo meminta kontraktor untuk menyelesaikan pembangunan ruas jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) pada 2018. Tenggat waktu itu dipercepat satu tahun dari target penyelesaian yang telah dirancang Trans Jabar Tol selaku pemilik ruas tol.

Alasan Jokowi hanya satu: proyek ini sudah mangkrak terlalu lama. Proyek Bocimi sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1997, bahkan sudah mengalami empat kali pemancangan tiang pertama atau groundbreaking. Namun, hingga saat ini pengerjaannya masih saja jalan di tempat.

Proyek Bocimi saat ini baru memasuki tahap konstruksi seksi 1 dengan panjang 15,35 kilometer. Seksi satu sendiri dibagi dalam tiga paket. Perkembangan masing-masing paket baru mencapai 18,7 persen untuk paket 1, 12 persen untuk paket 2, dan 6 persen untuk paket tia. Targetnya, 2017 seksi 1 sudah bisa beroperasi.

Secara keseluruhan proyek Bocimi dibagi menjadi empat seksi. Seksi 1 sepanjang 13,35 kilometer yang akan terbentang dari Ciawi-Cigombong, seksi 2 dari Cigombong-Cibadak, seksi 3 dari Cibadak-Sukabumi Selatan, dan seksi 4 Sukabumi Selatan-Sukabumi Tengah. Seksi 2 sampai 4 masih berada dalam tahap proses pembebasan lahan.

Proyek ini membutuhkan dana sedikitnya Rp7,7 triliun. Sedangkan untuk konstruksi seksi 1, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp1,8 triliun. Bocimi sebelumnya juga pernah dipegang oleh swasta, namun karena tidak juga jalan, akhirnya diambil alih pemerintah.

Jokowi juga meminta kepada PT Waskita Karya Tbk selaku penggarap proyek ruas tol ini untuk merampungkan proyek ini pada 2018, meski Waskita meminta pada 2019.

"Ini adalah jalur yang padat sekali. Dulu konsesinya diberikan kepada swasta. Tidak dikerjakan, kami ambil lagi," tegas Jokowi, dalam lansiran sindonews.com, Selasa (21/6/2016).

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hediyanto W Husaini, mengatakan molornya pembangunan ruas tol ini disebabkan oleh kontraktor asal Korea Selatan, PT Posko, yang sebelumnya mengambil alih proyek ini.

Selain masalah kelambanan dari kontraktor, Hediyanto mengatakan pembangunan jalan tol juga terganjal oleh tingginya curah hujan yang menyebabkan area pembangunan menjadi sulit untuk digarap.

Bukan hal baru jika upaya pemerintah menggenjot proyek infrastruktur nasional, termasuk jalan tol, tidak pernah berjalan mulus. Setidaknya ada tiga isu sensitif yang selalu membayangi: masalah pendanaan, pembebasan tanah, dan jaminan pemerintah.

Masalah pendanaan, misalnya, selama ini pemain jalan tol tidak banyak karena investasi proyek infrastruktur yang besar sementara pengembaliannya cukup lama, hingga puluhan tahun.

Soal pembebasan tanah, pemerintah hanya mengalokasikan dana senilai Rp1,4 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, padahal kebutuhannya ditaksir mencapai Rp16 triliun.

Lantaran dana pembebasan lahan yang minim, seperti yang dilansir dalam Kontan.co.id, dua pengelola tol, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan PT Waskita Karya (WSKT), harus turun tangan menyiapkan dana talangan masing-masing Rp3 triliun dan Rp5 triliun.

Isu ketiga adalah mengenai jaminan pemerintah. Biasanya, investor mengharapkan adanya jaminan dari pemerintah dalam proyek jalan tol, khususnya dalam hal kepastian politik dan kepastian hukum.

Sejak 1978 hingga 2015, ruas jalan tol yang sudah beroperasi sepanjang 949 kilometer. Dari jumlah itu, Jasa Marga mengoperasikan jalan tol sepanjang 550,33 kilometer, sementara investor swasta mengoperasikan sepanjang 398,67 kilometer.

Sampai saat ini, pemerintah dan badan usaha telah mengikat Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) sebanyak 25 ruas tol. Dari total itu, ruas tol yang akan dibangun sepanjang 905,15 kilometer dengan nilai total investasi mencapai Rp146,64 triliun.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...i-selesai-2018

---