KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Demi mengupayakan keamanan di laut lepas, akhirnya pemerintah Filipina sepakat untuk mengizinkan Indonesia, dalam hal ini TNI, untuk melakukan pengejaran terhadap perompak dan kelompok teroris jika terjadi pembajakan atau penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) di kawasan selatan Filipina hingga ke teritorial Filipina.

Kesepakatan ini tercapai setelah Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu bertemu dengan Menhan Filipina Voltaire T. Gazmin, Minggu (26/6) untuk membahas soal penyanderaan WNI di Filipina Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Ryamizard menyatakan ada sejumlah terobosan kesepakatan antara Indonesia dan Filipina terkait penyanderaan WNI oleh Abu Sayyaf.

“Pemerintah Filipina mengizinkan pengejaran terhadap perompak dan teroris di Filipina Selatan hingga melintasi perbatasan laut RI-Filipina. Semua dilakukan dalam kerangka semangat ASEAN, yakni keamanan dan stabilitas kawasan,” kata Ryamizard yang dihubungi di Manila.

Kesepakatan yang mengacu pada perjanjian bilateral RI-Filipina pada 1975 itu akan memungkinkan dilakukan pengejaran terhadap kelompok teroris dan perompak melintasi perbatasan, bahkan hingga ke daratan tempat mereka melarikan diri di kawasan Filipina Selatan.

Atas tercapainya kesepakatan tersebut, Ryamizard langsung menghubungi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Kemenko Polhukam), dan Mabes TNI.

Setelah itu, tim Mabes TNI direncanakan akan segera hadir di Filipina untuk membahas operasional dari kesepakatan tersebut, termasuk teknis pengejaran kelompok radikal Abu Sayyaf.

SUMBER