Jakarta - Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menilai terjadinya kesalahan pembelian lahan Cengkareng Barat disebabkan oleh lemahnya pendataan aset oleh Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD), lembaga yang kini dipimpin Heru Budi Hartono.

"Aku enggak bela BPKAD ya, tetapi BPKAD juga lemah. Karena dia belum membuat satu sistem yang bagus. Sekarang sedang dibuat e-Aset itu. Ini juga belum selesai," kata Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Rabu (29/6/2016).

Bukan hanya BPKAD, namun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dinilainya masih kurang maksimal bekerja. Akibatnya, aset-aset DKI tak terdata dengan baik.

"Termasuk juga beberapa SKPD. Karena dia enggak bisa mengelola asetnya juga. Tidak hanya BPKAD. Ini kelemahan kita semua. Karena itu kan melekat di masing-masing SKPD. Kadang-kadang enggak dilaporkan. Kan begitu kan ya," tutur Djarot.

Namun demikian, bukan berarti posisi Heru sebagai Kepala BPKAD perlu dievaluasi. Ini bukan salah Heru semata, namun salah semua fungsi yang terkait.

"Bukan kepala BPKAD-nya, tapi juga seluruh peran fungsi dan orang-orang di BPKAD ini. Karena dari dulu kacau," kata Djarot.

Pemprov DKI membeli lahan yang diduga milik Pemprov DKI sendiri. Sayangnya, kepemilikan Pemprov DKI itu baru disadari saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit. Lahan di Jalan Kamal Raya, Cengkareng Barat, Jakarta Barat seluas 4,6 hektare itu akhirnya dibeli dari perseorangan yang memegang Sertifikat Hak Milik (SHM), dengan harga Rp 668 miliar.

http://news.detik.com/berita/3245178...at-bpkad-lemah