Filipina akhirnya mengizinkan tentara kita masuk ke wilayah mereka untuk membebaskan WNI yang disandera Abu Sayyaf. Sikap ini pun dipertanyakan. Mereka nyerah apa mau ngetes kekuatan TNI nih. Soalnya, sudah 20 tahun pemerintah Filipina tak bisa memberantas kelompok ini.

Kabar ini disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. Kesepakatan ini merupakan salah satu hasil pertemuan dengan Menteri Pertahanan Filipina Voltaire T Gazmin, Minggu (26/6). Keduanya membahas soal penyanderaan yang kembali terjadi terhadap WNI di perairan Filipina Selatan. Mereka juga membicarakan tindak lanjut kesepakatan antara Indonesia, Filipina dan Malaysia soal patroli keamanan bersama di perbatasan ketiga negara. "Kami sudah sepakat, kalau nanti ada penyanderaan lagi kami boleh masuk," kata Ryamizard di kantor Kemenpolhukam, kemarin.

Menurut dia, Pemerintah Filipina mengizinkan pengejaran terhadap perompak dan teroris di Filipina Selatan hingga melintasi perbatasan laut RI-Filipina. "Filipina sangat positif dan terbuka dalam menyelesaikan persoalan keamanan di Kepulauan Sulu," puji Ryamizard. Kabar ini telah dilaporkan kepada Kemenlu dan Kemenkopolhukam serta Mabes TNI.

Untuk diketahui, ada 7 WNI yang disandera kelompok militan Filipina, Abu Sayyaf. Mereka disandera dalam dua waktu berbeda oleh dua kelompok berbeda, yaitu pada 21 Juni 2016. Mereka dibawa ke dua tempat terpisah. TNI sudah berhasil melacak salah satu kelompok, yang disebut Al Habsyi.

Menurut Ryamizard, saat ini pasukan Filipina sudah mengepung tempat persembunyian kelompok militan itu. "10 ribu pasukan Filipina sudah kepung kelompok Abu Sayyaf, tempatnya di utara Sulu itu dan di selatan Panadao," ungkapnya. Dia memastikan pemerintah tak akan membayar tebusan.

Lalu, apakah operasi militer akan dilakukan? Ryamizard bilang, belum akan dilakukan. Baik Indonesia maupun Filipina masih mengupayakan jalur diplomasi dan negosiasi untuk menghindari jatuhnya korban jiwa.

"Kalau terpaksa operasi militer, pasti ada korban. Nah, korban itu yang kita hindari. Kalau tentara ya tidak apa-apa, tapi kalo sandera dibunuhin semua gimana? Itu menjadi perhatian utama," tuturnya.

Menkopolhukam Luhut Panjaitan menyatakan, pemerintah tengah membahas kemungkinan militer Indonesia masuk ke perairan Filipina. "Sedang finalisasi soal itu. Kita lagi merancang sekarang detailnya bagaimana," ujar Luhut. Dia enggan memberitahu bagaimana operasi militer Indonesia di Filipina akan dilaksanakan. "Kita belum mau buka secara detail. Kita melihat dulu rencana setelah pemerintahan baru berlangsung," tandasnya.

Dengan mengizinkan tentara Indonesia masuk wilayahnya, apakah itu berarti Filipina menyerah? Anggota Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengamini.

"Kalau Pemerintah Filipina buka militer asing masuk ke wilayahnya apa semudah itu? Berarti Pemerintah Filipina nggak sanggup amankan wilayah teritorial mereka," ujar Ketua DPP Gerindra itu di Gedung DPR, kemarin.

Sementara, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Charles Honoris meminta TNI tak sekadar membebaskan sandera, tetapi memberantas kelompok itu. "Kalau memang perlu, bagaimana menghentikan atau menyelesaikan permasalahan Abu Sayyaf ini secara permanen," ujarnya. Dia mengapresiasi langkah Filipina membuka wilayahnya untuk mengatasi kelompok militan lawas itu.

Pengamat terorisme Mardigu WP menyebut, dengan memberikan izin masuk kepada TNI, pemerintah Filipina bisa menghemat anggaran. Menurutnya, sudah 20 tahun lebih pemerintah Filipina tak mampu memberantas kelompok Abu Sayyaf. "Terlalu besar biaya dan risiko buat Filipina. Jadi lebih baik TNI masuk," katanya, kemarin.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi Sulu, Filipina Selatan, Abdusakur Tan II juga menegaskan, strategi perang total yang dijalankan pemerintah Filipina telah gagal memberantas kelompok Abu Sayyaf. Menurut dia, pengentasan kemiskinan adalah strategi yang tepat untuk menghilangkan gerakan separatis maupun militan di Filipina Selatan.