Metrotvnews.com, Jakarta: Pengungkapan vaksin palsu jadi momentum anggota Komisi IX DPR Irma Suryani mengritisi kinerja Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek. Irma menduga, kasus ini ada karena minimnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi.


Irma mendorong pimpinan Komisi bidang Kesehatan meminta keterangan Menteri Kesehatan terkait peredaran vaksin palsu. Politikus Partai Demokrat ini menilai, peredaran obat palsu merupakan masalah klasik.


Penyebabnya antara lain minimnya pengawasan terhadap obat-obatan oleh instansi yang berwenang dan dokter. Menurut dia, dokter spesialis banyak yang malas. Dokter menyerahkan tugas mereka ke perawat.


"Buka obat saja perawat, nanti baru dia (dokter) yang menyuntikkan. Bahkan, kadang-kadang yang nyuntik juga perawat," kata Irma kepada Metrotvnews.com, Jumat (24/6/2016).


Selain malas, ada juga dokter sibuk karena praktik di tiga atau empat rumah sakit. Hal itu membuat pelayanan terhadap pasien tidak maksimal. Ia menyontohkan, dokter tidak lebih dari lima menit saat kunjungan ke pasien rawat inap.


Di luar negeri, kata Irma, menimbang badan pasien pun jadi tanggung jawab dokter. Perawat hanya bertugas mencatat resep dan administrasi. "Itu alasan masyarakat Indonesia senang berobat ke luar negeri," ujar dia.


Lalu, Irma menilai, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak bekerja maksimal. BPOM hanya ada di tingkat provinsi. Di tingkat yang lebih rendah sangat jarang ada mobil laboratorium keliling memeriksa obat dan makanan.


"Maka, kalau banyak obat dan vaksin palsu, ya wajar saja," ujar Irma.


Irma tidak menyalahkan BPOM mengingat anggaran dan sumber daya manusia di lembaga ini terbatas. Selain itu, BPOM juga tidak punya kewenangan memberi sanksi kepada pemalsu obat dan makanan.


Irma menduga, vaksin palsu beredar juga karena lemahnya koordinasi antarlembaga terkait. Menurutnya, polisi cenderung menunggu laporan. Di sisi lain, tenaga medis atau BPOM sering tidak melapor ke polisi kalau mengetahui masalah pemalsuan obat.


Irma berharap Menteri Kesehatan bertanggung jawab atas masalah ini. Ia menegaskan, tugas Menteri Kesehatan bukan hanya memonitor rumah sakit pemerintah, tetapi juga rumah sakit yang dikelola swasta.


Dia menuntut Menteri Kesehatan bekerja lebih keras, jangan hanya duduk di belakang meja. "Ini masalah klasik yang tidak pernah selesai. Harusnya jadi perhatian pemerintah," kata Irma.


Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menangkap 10 orang pemalsu vaksin. Hasil pengembangan mengungkap tiga kelompok produsen vaksin palsu yang tidak saling mengenal satu sama lain.


Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigjen Pol Agung Setya menyampaikan, awalnya polisi menangkap J pada 16 Juni. J adalah pemilik Toko Azca Medical di Bekasi, Jawa Barat.


Berdasarkan keterangan J, polisi menemukan tiga titik yang diduga menjadi tempat meracik vaksin palsu, yakni di Jalan Serma Hasyim, Bekasi Timur; Puri Hijau Bintaro; dan Kemang Regency, Jakarta Selatan.


Dari tiga lokasi itu, polisi meringkus sembilan orang, terdiri dari lima produsen, dua kurir, satu pencetak label, dan satu penjual. Vaksin palsu itu, lanjut Agung, didistribusikan di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.


Agung menjelaskan, salah satu pelaku lulusan Akademi Keperawatan.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/read/201...tanggung-jawab

---

Kumpulan Berita Terkait PEMALSUAN :

- Vaksin Palsu Beredar, Anggota DPR Minta Menkes Tanggung Jawab

- Polisi Tangkap 10 Pembuat Vaksin Palsu di Bekasi

- Cegah Peredaran Vaksin Palsu, Dinkes DKI Gencarkan Sidak Apotek