Ruhut: Jokowi Presiden, tapi Jadi RI-4, Bukan RI-1
Senin, 26 Mei 2014 | 17:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pernyataan pedas terus dilayangkan juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul terhadap bakal calon presiden yang diusung poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo. Kali ini, Ruhut meragukan performa Jokowi jika terpilih sebagai presiden. Menurut dia, anggapan orang yang mengatakan bahwa jika Jokowi menjadi presiden, dia tak akan menjadi RI-1 yang sesungguhnya, ada benarnya.

"Enggak salah juga kalau ada yang bilang Jokowi kalau jadi presiden bukan RI," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Ruhut mengatakan, pendapatnya ini berdasarkan situasi internal PDI Perjuangan yang dinilainya sangat berjenjang dengan keberadaan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan putrinya, yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P, Puan Maharani. Ruhut menilai, dua sosok ini akan mempersulit posisi Jokowi. Apalagi, kata dia, dengan keberadaan calon wakil presidennya, Jusuf Kalla, yang dianggapnya dominan.

"JK kan kadang-kadang juga jadi the real president. RI-1 nya bisa bisa Bu Mega, bisa JK. RI-3 kan ada Puan, bos. Ada yang bilang Jokowi RI-4. Aku bilang biar sama nomor urut PDI-P," kata Ruhut.

Partai Demokrat sendiri memilih netral pada Pemilu Presiden 2014. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini tak berkoalisi dengan dua poros koalisi yang dibangun PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra.
http://nasional.kompas.com/read/2014...I-4.Bukan.RI-1

Jokowi Presiden, Megawati yang Kendalikan Pemerintahan
Selasa, 13 Mei 2014, 16:20 WIB


Calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (kanan) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) menghadiri pengukuhunan A.M. Hendropriyono sebagai profesor bidang intelijen di Jakarta, Rabu (7/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jokowi dinilai tidak sepenuhnya memimpin pemerintahan jika terpilih sebagai presiden. Gubernur DKI Jakarta itu hanya akan menjadi pemimpin di atas kertas. Yang mengendalikan pemerintahan nantinya adalah Megawati.

Wasekjen PAN, Kuntum Khairu Basa, menjelaskan, Kalau Jokowi yang jadi presiden maka Republik Indonesia menerapkan pemerintahan bayangan. Secara de facto Jokowi presiden namun secara de jure, sama halnya perdana menteri, Megawati akan berposisi sebagai ratu yang mengendalikan Jokowi. Indonesia akan kembali kepada kepemimpinan seperti ketika Sutan Syahrir menjadi perdana menteri.

"Saya mengibaratkan kelak Jokowi jika terpilih akan menjadi seorang perdana Menteri bayangan," jelasnya, di Jakarta, Selasa (13/5). Sedangkan Megawati ibarat ratu. Dalam dunia permainan catur, Jokowi diibaratkan pion yang hanya bergerak ke depan dan makan pion lawan dengan silang.

Sedangkan posisi partai - partai koalisi PDIP diibaratkan dengan banteng, kuda dan peluncur dengan gerakan yang berbeda. Sesungguhnya kalau diamati maka gerakan tersebut hanya untuk satu tujuan yaitu melindungi si ratu. Kehebatan ratu jangan dianggap remeh. "Dia bisa melakukan lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan," jelasnya. Kuntum menjelaskan Bagaimana Julius Caesar menaklukkan Asia dan Eropa dalam sekejap, akhirnya tunduk di hadapan Cleopatra, si Ratu Mesir.
http://www.republika.co.id/berita/pe...n-pemerintahan

Puan Disiapkan Jadi Pengganti Mega?
Rabu, 5 Januari 2011 | 12:53 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana calon presiden muda yang dikemukakan politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufiq Kiemas, kemarin, terus bergulir. Taufiq mengatakan, Megawati Soekarnoputri mungkin tak akan maju dalam pencalonan presiden pada pemilihan tahun 2014 mendatang.

Siapa calon yang disiapkan, Taufiq belum mau menjawabnya. Meski pemilihan masih jauh, Taufiq berpandangan, pihaknya harus mempersiapkan dengan matang siapa dan dengan siapa akan berkoalisi. Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan, putri Mega, Puan Maharani, sangat mungkin disiapkan sebagai penerus Mega.

"Melihat trennya, sangat mungkin (Puan). Beliau adalah salah satu fungsionaris DPP, pimpinan fraksi, peraih suara terbanyak saat pileg (pemilihan legislatif), dan paling sering melaksanakan tugas partai ke daerah," kata Bambang, Rabu (5/1/2011).

Kemungkin bahwa Mega tak akan mencalonkan diri, seperti dikatakan Taufiq Kiemas, karena faktor usia yang sudah mencapai 67 tahun. Tahun 2014 mendatang dinilainya menjadi "tahun" para kader muda yang berada di range usia 40-50 tahun.

Mantan Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung berpendapat sebaliknya. Menurut dia, terlalu "pagi" membicarakan siapa calon presiden yang akan diajukan.
http://nasional.kompas.com/read/2011...ngganti.Mega-5




Pendukung Joko Widodo (Jokowi) melakukan aksi spontan mendukung pencalonan Gubernur Jakarta itu sebagai presiden atas). Jokowi cium tangan Megawati (bawah)

Waduh, PDIP Sebut Presiden Harus Tunduk pada Perintah Partai
Jumat, 04 April 2014, 18:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PDI Perjuangan menilai tidak ada presiden independen dalam sistem politik Indonesia karena terkait dengan pasal 6A ayat 2 UUD 1945 bahwa pasangan capres atau cawapres diusung parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. "Tidak ada presiden independen dalam sistem politik Indonesia saat ini kecuali Pasal 6A ayat 2 diubah dan mempersilakan capres independen diperbolehkan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Achmad Basarah di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan di dalam PDI-P, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri adalah mandataris kongres dan pemegang hak prerogatif partai termasuk diberikan kewenangan untuk memutuskan siapa capres/cawapres yang diusung partai tersebut.

Menurut dia Megawati merupakan tokoh sentral dalam pengorganisasian partai sesuai dengan keputusan-keputusan kongres."Siapapun petugas partai yang ditempatkan sebagai anggota Legislatif maupun sebagai Eksekutif adalah petugas partai yang wajib tunduk pada perintah partai," katanya. Achmad Basarah menilai apa yang dilakukan PDI-P adalah sejatinya menjalankan sistem kepartaian di Indonesia.

Menurut dia parpol bukan lembaga konsultan politik yang bertugas mengorbitkan seseorang menjadi pejabat publik lalu ditinggalkan. "Saya mau bertanya, apakah Prabowo dan Fadli Zon tidak terikat dalam peraturan Gerindra, lalu apakah Fahri Hamzah juga tidak terikat dengan aturan di PKS? Atau mereka menganggap parpol sama seperti perseroan terbatas yang maksud dan tujuan organisasi tergantung pemiliknya saja," ujarnya.

Sebelumnya, Wasekjen PKS Fahri Hamzah sepakat dengan tudingan Gerindra yang menyebutkan Jokowi mirip boneka dan tidak bebas melakukan kebijakan apapun tanpa seizin "pemiliknya". Fahri menilai Jokowi tidak independen sehingga drama pencapresan Jokowi mirip boneka.
Menurut Fahri, Indonesia merupakan negara berdaulat yang harus dipimpin presiden yang tidak diintervensi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon pun sebelumnya membuat puisi bertajuk "Sajak Tentang Boneka" yang isinya menyebutkan sebuah boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut Basarah masalah tersebut tidak bisa disederhanakan menjadi ada atau tidak intervensi Megawati terhadap Jokowi."Masalah capres Jokowi bukan urusan perseorangan karena ini urusan sistem ketatanegaraan dan sistem kepartaian di Indonesia," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/na...erintah-partai

--------------------------


Jokowi dan isteri ...

Itu masih bergantung bagimana status Jokowi dalam rumah tangganya selama ini, gan!. Kalau misalnya dia adalah type suami yang takut dan tunduk pada isteri, maka yang jadi RI-4 itu bukanlah si Jokowi, tapi isterinya. Baru setelah itu Jokowi di status RI-5