Pasal 3 ayat 2 UU Perkimpoian yang mana memperbolehkan Pengadilan Agama memberikan ijin berpoligami kepada suami bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat 1 UU Perkimpoian yang mana mewajibkan seorang suami mendaftarkan permohonan berpoligami ke PA dan PA juga berhak menolak permohonan apabila alasan tidak cukup.

Pasal 4 ayat 2 UU Perkimpoian dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang mana menjelaskan alasan yang bisa dijadikan suami untuk mengajukan poligami yaitu
-istri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri
-istri mendapat cacat badan atau menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan
-istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5 ayat 1 UU Perkimpoian dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang mana menjelaskan syarat-syarat pengajuan permohonan poligami ke PA yaitu:
-adanya persetujuan dari istri/istri-istri (wajib ditegaskan secara lisan di PA)
-adanya kepastian bahwa suami akan mampu memenuhi keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
-adanya kepastian bahwa suami akan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

Pasal 279 KUHP memberi ancaman sanksi pidana 5 tahun kurungan apabila suami terbukti menyembunyikan asal-usul perkimpoian (mengaku lajang atau duda padahal masih sah berstatus suami orang).

Pasal 284 KUHP memberi ancaman sanksi pidana 9 bulan kurungan bagi mereka yang terbukti melakukan zina (kumpul kebo) padahal masih terikat dalam perkimpoian yang sah.



Sangat disarankan bagi seorang perempuan hendaknya benar-benar mencari tahu identitas dan status perkimpoian calon suaminya karna menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pembatalan perkimpoian yang tidak memenuhi syarat-syarat diatas. Pembatalan ini jelas-jelas akan merugikan pihak perempuan apalagi jika kemudian mereka punya anak dari hubungan tersebut. Perempuan tersebut tidak akan mempunyai dasar hukum untuk menuntut haknya ataupun hak anaknya baik berupa pengakuan maupun nafkah wajib. Malah perkimpoian tersebut akan dianggap tidak pernah ada.

Jadi intinya... Jadi perempuan itu harus bijak. Selama pacaran telusuri baik-baik status dan identitasnya, jangan mau dibodohin. Bahkan pasal 279 KUHP pun tidak dapat dipakai untuk menuntut pria tersebut, pasal ini hanya bisa digunakan oleh istri terdahulu yang tidak dimintai ijinnya untuk dipoligami. KUA juga tidak bisa dituntut karena hanya sebagai media pengesahan apabila jelas-jelas ada pria yang sudah memalsukan identitas, hal seperti ini tidak masuk ke dalam tugas KUA.

UU tersebut dibuat mengacu kepada alasan pada poin 2,3 dan 4 yang ada diatas

Pernah mikir ga sih kenapa poligami dibatasi maksimal 4?!
Sebenarnya kalau ditelaah dari sisi ilmu kejiwaan ada alasannya. Pada jaman turunnya ayat itu, nabi adalah role model. Nabi dengan niat menyebarkan agama dan melindungi janda (pada jaman dulu janda dipandang rendah oleh orang) banyak menikahi para janda ditinggal mati (ditinggal mati loh). Sementara mereka yang bukan nabi banyak melakukan poligami hanya untuk kepentingan diri sendiri. Coba pikir apa jawaban mereka kalau pada waktu itu nabi menegur mereka untuk tidak melakukan poligami! Tentu mereka bakalan bilang kalo sekelas nabi aja bisa poligami kenapa kami tidak?. Akhirnya diperbolehkanlah poligami tersebut tapi dengan batasan maksimal 4.
Kenapa diberi batasan sampai 4?Ada beberapa orang yang mengalami ketidakpuasan hanya memiliki 1 pasangan, entah itu karna faktor seks atau juga kepribadian, akhirnya mencari pasangan lagi. Orang yang normal kejiwaannya ataupun nafsunya pasti akan berhenti di angka 3 kalau perhitungannya dimulai dari angka 0 dan 4 kalau perhitungannya dimulai dari angka 1. Kalau memang sudah menyimpang biasanya poligami malah jadi hobi dan susah untuk berhenti. Jadi kalau nurutin kemauan yang menyimpang udah pasti salah donk. Yang perlu dilakukan disini adalah memeriksakan diri ke psikiater tapi kalau faktor penyebabnya adalah hypersex boleh konsultasi ke ahli seksolog.
Coba aja liat, yang namanya SP (surat peringatan) pasti mentoknya di angka 3 juga. 1 kali mengacuhkan teguran itu masih biasa, 2 kali mengacuhkan teguran sudah mengkhawatirkan, 3 kali mengacuhkan teguran itu artinya sudah bebal dan susah untuk diluruskan. Perlu diambil tindakan untuk meluruskannya biar ada efek jera.
Tapi sampai sekarang masih banyak yang menganggap sepele hal ini. Perlu pemikiran yang benar2 terbuka untuk bisa memahami ini.

Nanya donk bang, pengadilan ngasi ijin poligami itu dasarnya apa?
Yang tercantum di UUP pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1.

Mengenai butir kedua di pasal 5 ayat 1 itu, gimana memastikan kemampuan materinya bang?
Yah diliat income tetap bulanannya.

Ada rumus itungannya ga bang untuk menentukan income tersebut cukup buat poligami?
Ada donk. Di kacamata hukum semua itu pake logika, ada angka yang jelas bukan cuma sekedar bilang sudah ada niat dan usaha seperti yang sering terjadi.

Bagi rumusnya donk bang?
Penghasilan tetap lebih besar dari penjumlahan UMR+10%UMR+perkiraan biaya lainnya dikalikan jumlah istri setelah poligami.

Kenapa harus UMR bang?
UMR itu kan dibuat mengacu kepada minimal uang belanja. Itu sebabnya PNS sebenarnya dipersulit mendapat ijin poligami karena gajinya aja beda tipis sama UMR.

Trus yang 10% itu untuk apa?
Untuk biaya tak terduga. Ini harus dihitung biar jelas kalau pendapatan tersebut cukup untuk mensejahterakan istri dan anaknya.

Biaya lain itu apa? Dan gimana ngitungnya?
Biaya lain itu biaya yang harus dikeluarkan selain biaya untuk makan. Contohnya biaya pendidikan. Ngitungnya agak susah.

Trus, kenapa nilai pendapatan tetapnya harus lebih banyak dari pengeluaran bang?
Ya harus donk. Yang kita itung kan biaya untuk istri dan anak, kalo biaya suami kan lain lagi biasanya. Jadi ya harus lebih.

Jadi begitu ternyata. Susah juga!
Ya susah. Makanya banyak permohonan ijin poligami yang ditolak akhirnya milih nikah siri. Kalo nikah siri kan yang dirugikan pihak perempuannya, sementara pihak laki2 dapat keuntungan duniawi yg gede. Itulah mental orang Indonesia walaupun ga semua nikah siri berakhir buruk tapi kebanyakan begitu.