Ahok Meluruskan Salah Kaprah soal Kebijakan Ganjil-Genap



Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut banyak warga masyarakat yang salah kaprah menangkap informasi seputar rencana penerapan pembatasan kendaraan berdasarkan pelat ganjil genap.

Sebab, kata dia, banyak yang mengira kebijakan ini diberlakukan di seluruh wilayah Kota Jakarta. Padahal, penerapan ganjil genap hanya diberlakukan di empat ruas jalan, yakni Jalan MH Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto, dan Rasuna Said.

"Ganjil genap kalau tanggalnya ganjil bukan berarti kamu enggak boleh pakai mobil seluruh Jakarta. Ini hanya menggantikan three in one saja. Jalur yang dipakai three in one saja," ujar Ahok di Balai Kota, Senin (20/6/2016).

Tidak hanya itu, Ahok menyebut banyak yang mengira penerapan ganjil genap diberlakukan selama seharian. Padahal, kebijakan ini hanya berlaku pada pukul 07.00-10.00 dan 16.00-20.00.

"Jadi kalau kamu udah lewat jam three in one, boleh enggak pakai kendaraan kamu yang genap di tanggal yang ganjil? Boleh. Persis kalau three in one kalau kamu bawa penumpang three in one boleh enggak bukan jamnya? Boleh," kata dia.

Penerapan ganjil genap merupakan kebijakan transisi sebelum diterapkannya jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP). Tidak hanya itu, bagi Ahok, penerapan ganjil genap bertujuan untuk menggantikan penerapan three in one yang dinilainya sarat dengan masalah sosial.

"Ini kan untuk menghindari joki yang tak manusiawi, ngasih obat anaknya," ujar Ahok.

Secara teknis, pembatasan kendaraan dengan sistem pelat ganjil-genap akan dilakukan dengan hanya memperbolehkan kendaraan dengan pelat genap melintas pada tanggal genap. Sebaliknya, kendaraan dengan pelat ganjil hanya diperbolehkan melintas pada tanggal ganjil.

Sebelum resmi diterapkan pada 23 Agustus 2016 mendatang, rencananya sistem tersebut akan disosialisasikan pada 28 Juni hingga 19 Juli 2016. Setelah tahap sosialisasi akan dilanjutkan ke tahap uji coba pada 20 Juli hingga 20 Agustus 2016.


Pemprov DKI terus kembangkan sistem Bus Rapid Transit

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan sekaligus mengembangkan layanan transportasi massal melalui sistem Bus Rapid Transit (BRT).

"Saat ini, kami terus fokus untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan BRT Transjakarta kepada masyarakat. Ini demi pelayanan yang lebih baik lagi," kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Ahok, layanan transportasi massal di wilayah ibukota saat ini masih jauh dari idaman, sehingga pihaknya fokus mengembangkan sistem BRT Transjakarta.

"Layanan transportasi massal di Jakarta masih jauh banget dari idaman. Mass Rapid Transit (MRT) masih dibangun, Light Rail Transit (LRT) juga masih dibangun. Jadi, sekarang kami fokus mengembangkan BRT saja," ujar Ahok.

Salah satu upaya pengembangan layanan BRT yakni dengan terus menambah jumlah armada bus Transjakarta. Bus-bus yang dibeli juga menggunakan karoseri lokal.

"Bus-bus yang kami beli menggunakan karoseri lokal, sehingga sekaligus memajukan produk dalam negeri. Makanya, proses pembelian membutuhkan waktu yang lama. Yang pasti, bus akan terus kami perbanyak," tutur Ahok.

Pemprov DKI juga berencana menerapkan pola tap in pada saat naik bus dan tap out ketika keluar dari bus, sehingga dapat diketahui pola perjalanan para penumpang.

"Kemudian, layanan tidak lagi difokuskan di koridor, tetapi lebih ke rute perjalanannya. Dulu, kami terus terpaku pada layanan koridor, tapi sekarang kami akan fokuskan sistemnya menjadi layanan rute," katanya.


Jakarta akan terapkan sistem ERP yang telah teruji

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menerapkan sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) yang telah teruji di negara-negara maju.

"Kami tidak ingin memakai sistem ERP yang baru-baru atau masih dikembangkan. Kami mau pakai sistem ERP yang sudah dipakai di negara-negara maju," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.

Sistem ERP yang masih dalam tahap pengembangan saat ini, menurut dia, tidak menjadi pilihan Pemerintah Provinsi karena belum diketahui kualitasnya, sehingga dikhawatirkan akan berisiko jika diterapkan di wilayah ibu kota.

"Kami tidak mau ambil risiko. Jadi, dari pada kami pakai teknologi terbaru tapi belum diketahui kualitasnya, lebih baik kami pakai yang sudah ada saja, yang sudah dipakai lebih dulu," ujar Basuki.

Di sisi lain, dia mengaku telah menyetujui permintaan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk melakukan studi mengenai ERP dan dia meminta hasil studi itu segera dilaporkan secara menyeluruh.

"Kami setujui usulan studi ERP oleh DTKJ. Tapi, kami minta studi ERP yang sudah digunakan di negara-negara maju. Apalagi, ERP ini bukan barang murah, harganya sekitar Rp2 sampai Rp3 triliun, studinya harus lengkap," tutur Basuki.

Dia mengatakan sambil menunggu realisasi penerapan sistem ERP, Pemerintah Provinsi DKI terlebih dahulu akan memberlakukan sistem plat nomor ganjil genap untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi.

"Rencananya, uji coba sistem ganjil genap itu akan dilaksanakan mulai Juli 2016 oleh kepolisian. Setelah itu, kami akan melakukan evaluasi. Kami berharap ganjil genap itu bisa membantu mengurangi kemacetan di Jakarta," ungkap Basuki