Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kembali menjadi sorotan publik karena sikap dan tindakannya.
Ahok, sapaan akrab Basuki, dituduh melakukan tindakan anti demokrasi sebagai pejabat publik.
Tuduhan ini mencuat di masyarakat lantaran Ahok marah dan memaki-maki bahkan melarang seorang wartawan media online untuk meliput di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/6) lalu.
Ketua umum Badan Relawan Nusantara (BRN), Edysa Girsang menyayangkan sikap Ahok yang dianggap arogan terhadap wartawan yang bekerja untuk informasi publik.
"Ingat, Balikota itu bukan perusahan milik pribadi. Di era Reformasi, pejabat publik dituntut untuk tunduk terhadap undang-undang transparansi publik dalam menjalankan pemerintahan," ujar Edysa, Sabtu (18/6).
Untuk itu, lanjutnya, media sangatlah berperan penting mewujudkan transparansi publik itu.
Menurut Eq, sapaan akrab Edysa, seharusnya wartawan adalah teman bagi pejabat di negeri ini. Sehingga sangat tidak pantas memarahi wartawan di Balaikota.
Eq menegaskan, bahwa seharusnya Ahok sadar, bahwa Balaikota itu adalah milik publik, bukan perusahaan swasta atau asset pribadi, demikian juga dengan jabatan gubernur yang merupakan jabatan pemerintahan negara, bukan jabatan swasta yang bisa bertindak semena-mena terhadap publik, karena terikat peraturan perundangan.
"Anehkan, kenapa sih dia sepanik itu? Jangan-jangan benar pertanyaan wartawan soal aliran dana tersebut," Tegas Eq yang juga merupakan Bacagub DKI Jakarta dari PDI Perjuangan itu.‎
sumur