BERITA TERATAS FRIDAY, JUNE 17, 2016 FADLI ZON, POLITIK


Beritateratas.com - Fadli Zon sering sekali 'ngurusi' masalah Ahok. Mulai dari penggusuran, reklamasi, RS Sumber Waras, dan terakhir dugaan aliran suap ke teman Ahok.

Apakah fungsi pengawasan DPRD DKI sudah mandul? Sehingga semuanya permasalahan DKI Fadli Zon harus turun tangan?

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon kembali mengurusi dugaan aliran dana dari para pengembang reklamasi, yang disalurkan kepada relawan Teman Ahok. Sepertinya tak ada lagi orang lain yang ngurus jadi Fadli Zon langsung turun tangan mendesak Polisi agar pihak kepolisian segera mengusut adanya dugaan aliran dana tersebut, karena sudah banyak hal yang menurutnya berjalan tidak sesuai aturan dalam pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama ini.

"Polisi harus usut itu. Karena memang banyak kejanggalan yang dilakukan Gubernur DKI itu terkait reklamasi," kata Fadli di DPR RI Senayan, Jumat (17/6).

"Barter kan enggak dikenal dalam sistem kita, dan kalau terjadi di bupati atau wali kota lain pasti sudah ditangkap. Ini diskriminasi hukum namanya," ujarnya menambahkan.

Fadli menilai, ketika Gubernur bisa bertindak dan berkebijakan seenaknya, merupakan preseden buruk bagi tata laksana hukum dan perundang-undangan negara.

Apalagi, dengan mengutamakan pemberian CSR dari korporasi-korporasi rekanan sang Gubernur untuk program-program Pemprov DKI sementara penyerapan APBD-nya sangat minim.

"Kalau dibiarkan bisa ada hukum rimba. Ini warning bagi para penegak hukum agar jangan sampai melakukan diskriminasi hukum," ujar Fadli.

"Termasuk soal barter-barter itu. Dana CSR kan ada aturan mainnya. Jangan seenaknya Jakarta mau dibangun dengan dana-dana CSR. Kalau Jakarta dibangun pemodal, untuk apa bikin negara? Suruh aja korporasi bangun semua," pungkasnya.

Seharusnya Fadli Zon adil dalam melakukan pengawasan. Lalu bagaimana dengan anggota DPRD terima Rp. 5 M per kepala? Kalau dijumlah maka duitnya pasti lebih dari Rp 30 Milyar.

Sebelumnya dugaan suap dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara bukan isapan jempol. Dugaan makin kuat setelah Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Diduga Sanusi tidak bermain sendiri. Kini, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang telah menerima uang muka untuk meloloskan dua Raperda itu panik. Mereka takut terseret pusaran dugaan suap yang menimpa M Sanusi.



"Ada anggota yang minta Rp 5 miliar per kepala buat dia dan gerbongnya. Jika tidak dikabulkan, dia mengancam akan membatalkan pengesahan dalam rapat paripurna," ujar sumber yang menolak disebutkan namanya, akhir pekan lalu.

Belum puas 'ngrecokin Teman Ahok' dan masih penasaran Fadli Zon kembali turun tangan 'ngurusin' perkara audit BPK terhadap RSWW. Fadli Zon menilai, bahwa hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah benar. Sebelumnya BPK menduga adanya pelanggaran hukum dalam transaksi jual beli lahan Rumah Sakit Sumber Waras sudah benar.

"Apa yang dilakukan oleh BPK juga sudah jelas, menurut saya benar. Sampai saat ini pun saya berpendapat seperti itu," kata Fadli, di Komplek DPR RI, Jakarta, Jumat (17/6/2016).

Sebab itu, Fadli sangat meragukan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus RS Sumber Waras tersebut.

Fadli Zon bersuudzon dengan sikap Agus Rahardjo yang berbeda dengan KPK Selama Ini
Fadli Zon kembali bersuudzon jika KPK hanya dijadikan alat oleh kelompok yang berkepentingan.

"Sehingga jangan sampai KPK ini hanya menjadi alat kekuasaan untuk melindungi orang tertentu, atau untuk menarget orang lain," kata Fadli.

Mulai putus asa, Fadli menyarankan supaya segala gerak-gerik KPK juga dipantau. Katanya, KPK yang sekarang, sudah sangat bebeda dengan KPK yang sebelumnya, yang dia nilai lebih profesional.

"Jadi saya ini melihat bahwa KPK ini juga harus dipantau sekarang, karena KPK agak berbeda dari yang dulu," kata Fadli.

Padahal yang memilih pejabat KPK siapa? Kalau bukan komisi III yang berada dibawah naungan Fadli Zon.
Bila KPK 'berbeda dari yang dulu' , itu artinya Fadli Zon yang gagal dan tak becus dalam memilih pejabat KPK, bukan?

Buntutnya Fadli Zon baper dan minta BPK dibubarkan saja!


"Kalau BPK sudah tidak dianggap lagi ya bubarkan saja. Jadi kita melihat disini BPK bisa dikalahkan oleh suatu pendapat dari lembaga lain. Kalau seperti itu, kalau tidak di-dudukkan, adu saja, dikonfrontasi data-data yang ada, saya kira itu akan lebih bagus untuk mencari kebenaran," kata Fadli.

Jadi, sebenarnya Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI Atau Wakil Ketua DPRD DKI ?
Menurut anda?

Dalam Talk Show di Mata Najwa, Ruhut Sitompul pernah mengkritik Fadli Zon yang dianggapnya terlalu bermanuver karena hal - hal yang terjadi di DKI Jakarta masih dalam ruang pengawasan DPRD DKI sehingga Fadli Zon harusnya tak perlu bersusah payah turun tangan.

Tapi lagi - lagi Fadli Zon, beralasan 'untuk dan demi kepentingan RAKYAT', sebagai wakil rakyat tidak menutup kemungkinan DPR bisa langsung turun tangan.

Buktinya.............'turun tangan' hanya untuk DKI Jakarta yang ada 'Ahok' nya. Sementara daerah lain sepertinya tidak sampai sedetail DKI Jakarta. Menurut anda?