Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa curiga pemilihan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon kapolri hanya untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Jokowi. Maka dari itu pihaknya akan bersikap keras saat uji kelayakan Tito di DPR.

"Apakah penunjukan dia sebagai Kapolri ini dalam rangka mengamankan kepentingan-kepentingan Pak Jokowi seperti kapolri-kapolri sebelumnya? Inilah penilaian terhadap Pak Tito, ini dia berpihak ke kepentingan kekuasaan Jokowi atau tidak? Kalau ini yang terjadi, kami di Partai Gerindra akan bersikap keras tentang ini," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6).

Jika itu menjadi landasan Jokowi, maka dikhawatirkan berdampak pada persoalan hukum dan keamanan yang nantinya hanya berpihak ke penguasa. Kondisi ini bisa berimbas ke pelanggaran undang-undang dan mengesampingkan kepentingan rakyat.

"Apakah Pak Tito ini akan menjadi Kapolri yang lebih baik dari Kapolri sebelumnya. Dia bekerja untuk kepentingan masyarakat? Memberi rasa aman?" tanyanya.

Meski Tito sempat menjadi Kepala Densus 88 Anti Teror, Desmond tak tertarik melacak rekam jejak pelanggaran HAM yang kemungkinan dilakukan Tito. Menurutnya hal tersebut tak akan menjadi tolak ukur dalam uji kompetensi dan kelayakan di DPR.

"Bagi saya kita tidak bicara tentang HAM. Karena HAM, saya pun korban pelanggaran HAM. HAM itu kan ada beberapa catatan, dalam konteks negara yang mencari bentuk kayak Indonesia dengan kepastian hukum yang seperti sekarang, dengan ekonomi yang amburadul kayak gini, yang jadi soal ini kan kesadaran manusianya untuk tidak melakukan pelanggaran HAM," ungkapnya.

Mapol Gugat Presiden Tunjuk Tito Karnavian Sebagai Kapolri

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah orang yang mengatasnamakan Masyarakat Pemerhati Kepolisian (Mapol) menggugat keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. "Presiden telah menyalahi prosedur pengangkatan kapolri," kata Rudi Kabunang, salah satu penggugat, kepada Tempo pada Kamis, 16 Juni 2016.

Menurut dia, seharusnya penunjukan kapolri berasal dari nama yang diajukan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri. Sebelumnya, Wanjakti telah mengajukan tiga nama kepada presiden, yaitu Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Komisaris Jenderal Budi Waseso, dan Komisaris Jenderal Syafrudin.

Sementara nama Tito tidak ada dalam bursa ketiga kandidat yang disodorkan ke Presiden Jokowi. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebelumnya telah mendapat tiga nama itu dari Wanjakti. Wanjakti adalah organ di dalam kepolisian yang dianggap mengetahui figur calon kapolri yang memenuhi syarat.

Dia khawatir penunjukan Tito sebagai kapolri akan berimplikasi pada soliditas dalam lembaga kepolisian. Karena nama Tito tidak berada dalam bursa calon kapolri yang diajukan. Pengusulan Tito sebagai calon tunggal juga dapat merusak regenerasi di kepolisian.

Jika Tito terpilih sebagai kapolri, dia telah memangkas lima generasi di angkatan lulusan akademi kepolisian. Diperkirakan ini akan berdampak pada kinerja polisi yang tidak efektif. Karena hal itu telah menabrak undang-undang dan tradisi organisasi yang berlaku.

Presiden seharusnya memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan calon kapolri sesuai dengan tata cara dan mekanisme dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Meskipun presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih siapa calon pembantunya dalam hal keamanan nasional.

Karena itu dia menggugat presiden ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap telah melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Tidak hanya itu, Mapol juga menggugat Kompolnas, DPR, dan Kepolisian. "Ini satu-satunya jalan yang bisa kami lakukan," ujar dia.

Penunjukan Tito Karnavian sebagai calon tunggal kapolri mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menjelaskan penunjukan Tito adalah hak prerogatif presiden.