NEGARA BOKEK



NEGARA tidak punya uang? Hingga 31 Mei lalu, penerimaan negara 2016 baru mencapai Rp496 triliun. Padahal, belanja negara sudah mencapai Rp685,8 triliun. Artinya, ada defisit Rp189,1 triliun atau 1,49 persen. Lantas, bagaimana?

Untung saja, sementara ini masih ada SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun lalu Rp24,2 triliun. Jadi, khusus pegawai negeri bolehlah lega karena masih bisa menerima gaji ke-13 dan 14 (THR) bulan Juni dan Juli ini. Bagaimana dengan belanja untuk proyek infrastruktur?

Bisa saja pemerintah mengatakan bahwa belanja infrastruktur tetap menjadi prioritas dan tak akan terganggu oleh pembayaran THR dan gaji ke-13, tetapi kalau uang tidak ada mau apa? Menggenjot pajak? Sepertinya itu yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi, ternyata itu pun tidak mudah. Bayangkan, dari target penerimaan pajak Rp1.360,2 triliun, hingga 31 Mei lalu baru terealisasi Rp364,1 triliun atau 26,8 persen.

Capaian seperti itu, sebagaimana diakui oleh Kepala Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan Kementerian Keuangan, Luky Alfirman,‎ masih sangat jauh jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa faktor, salah satunya penerimaan pajak penghasilan dari sektor migas masih rendah seiring anjlokannya harga minyak dunia.

Langkah terobosan mau ditempuh oleh pemerintah, yakni menggulirkan rencana pengampunan pajak. Kebijakan ini dianggap sebagai salah satu obat ampuh untuk menggenjot penerimaan negara. Oleh pemerintah, kebijakan ini dirancang untuk menarik kembali uang pengusaha Indonesia yang tersimpan di luar negeri, yang diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun sampai Rp4.000 triliun.

Sebegitu sederhanakah? Tidak. Kebijakan ini ternyata bak pedang bermata dua, berpotensi memunculkan persoalan lain. Alih-alih untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang terjadi jangan-jangan hanya akal-akalan untuk menghapus jejak obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Seperti berulangkali dikemukakan oleh Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia, Sasmito Hadinagoro, pengampunan pajak sangat mungkin hanya sebagai alat kompromi pemerintah dengan pemilik dana haram hasil korupsi. Pengampunan tidak memberikan keadilan bagi wajib pajak yang taat membayar pajak.

Kita ingat, kebijakan seperti itu juga pernah dilakukan tahun 1984, tetapi target penerimaan pajak sebagaimana yang diharapkan tetap tidak tercapai. Memang pernah tercapai, ketika kebijakan serupa dilakukan tahun 2008, tetapi banyak yang menilai bahwa kebijakan itu mencederai prinsip keadilan antara pengusaha yang taat membayar pajak dan pengusaha pengemplang pajak.

Bagaimana mungkin, mereka yang mengemplang dan melarikan dana ke luar negeri malah diberi pengampunan, sedangkan yang taat pajak diberi sanksi? Tengok, misalnya, uang dari BLBI yang dikemplang oleh para pengusaha nakal malah diberi subsidi, sedangkan yang masih diputar di dalam negeri dikenai sanksi. Yang realistis, sebenarnya, stop saja pembayaran bunga subsidi BLBI oleh pemerintah yang setiap tahun mencapai Rp60-80 triliun.

Cara lain, apakah akan menambah utang ke negara lain? Ini tak kalah dilematisnya. Hingga Maret lalu saja, total utang pemerintah ke negara lain sudah menembus angka Rp3.263,52 triliun. Meski begitu, agaknya, ini masih dianggap sebagai salah satu solusi, di antaranya melalui instrumen SBN (Surat Berharga Negara).

Kita tidak ingin Indonesia menjadi negara bangkrut. Risiko pelebaran devisit tampaknya akan semakin besar, terlebih harga minyak mentah tahun ini masih rendah, sekitar 30-31 dolar AS per barel. Solusi lain, pemotongan anggaran kementerian perlu diintensifnya. Sedekah orang-orang kaya di Indonesia perlu digalakkan. Bahkan, kalau pemerintah mau, potong saja gaji para pejabat negara hingga 50 persen atau bahkan lebih. Saatnya pejabat pemerintah memelopori gerakan kencangkan ikat pinggang dalam kondisi negara yang sedang bokek seperti ini. Silakan! ( * )


http://poskotanews.com/2016/06/16/negara-bokek/










Jangan liat judulnya
Lihatlah saja sang TS






Regards,


Panasbung in Phd