Berdasarkan penyidikan yang dilakukan KPK, tidak ada dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

Keputusan lembaga yang dikepalai oleh Agus Widjojo ini berbanding terbalik dengan hasil audit BPK, yang menyebut ada kerugian negara sebesar Rp191 miliar dalam pembelian lahan itu.



Kepala Biro Humas BPK Yudi Ramdhan mengatakan, tetap bersikukuh jika audit investigasi yang dihasilkannya adalah valid, dan tidak mungkin adanya kesalahan.


"Kita yakin apa yang kita hasilkan," ujar Yudi dalam diskusi Redbons yang bertemakan Misteri Kasus Sumber Waras di Redaksi Okezone, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (16/6/2016).

Yudi juga mengaku siap, jika nantinya akan dikonfrontasi dengan KPK. Hal ini dikatakannya untuk membuktikan hasil audit BPK adalah benar.

"Oh iya siap, BPK kan harus siap, dalam pemeriksaan negara karena memang tugas BPK memastikan pemeriksaan pengelolaan negara ini," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR mengatakan, lembaganya tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok.

Karenanya, dari hasil tersebut, KPK tidak akan meningkatkan status proses hukum tersebut ke dalam tahap penyidikan.

Agus juga menjelaskan, pihaknya sudah mengundang ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut.

Di antaranya ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi). Hasilnya, tambah Agus, tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit BPK terkait pembelian lahan Sumber Waras. (fid)


http://m.okezone.com/read/2016/06/16...t-sumber-waras


KPK dan BPK: dua lembaga negara dengan peran vital dalam pemberantasan korupsi. Kita tak bisa menerima adanya keretakan integritas di sana.Tak bisa ada wilayah abu-abu: Entah Pimpinan KPK mundur atau pimpinan BPK dipecat. Masalah serius dalam integritas tidak bisa dibiarkan. Dalam benturan antara KPK dan BPK, tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti salah satu salah. Temukan, lalu tagih pertanggungjawaban! Masalah utama bukan Ahok bersalah-tidak. Tapi siapa di KPK-BPK yang menyapu keadilan serta kepercayaan publik ke balik karpet kompromi.