Via YouTube, SBY Minta Proses Pencalonan Tito sebagai Kapolri Steril dari Politik
Kamis, 16 Juni 2016 | 19:03 WIB




Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapan atas pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta partai politik untuk tidak reaktif terhadap penunjukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri.

Menurut dia, melalui anggotanya di DPR, parpol bisa menyampaikan sikap saat uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito.

"Dalam konteks ini parpol tidak tepat kalau memberikan kami dukung atau kami tolak. Biarlah proses itu steril dari politik," ujar SBY, dalam video yang diunggah melalui akun resminya di YouTube, Kamis (16/6/2016).

Ia menanggapi beragam respons partai politik setelah Presiden Joko Widodo resmi mengajukan Tito sebagai calon Kapolri.

Menurut SBY, penunjukan Tito merupakan hak prerogatif presiden sehingga apapun keputusannya harus dihargai.



"Di undang-undang kalau sudah secara resmi oleh presiden siapa calon Kapolri, maka kepada DPR presiden meminta persetujuannya, di situlah DPR melalui pleno akan memberikan yang diharapkan persetujuan," kata SBY.

Dalam forum tersebut, lanjut Ketua Umum Partai Demokrat ini, baik politisi yang menerima ataupun menolak bisa menyatakan sikapnya beserta alasan.

Dengan demikian, ada sikap resmi yang bulat dari partai mengenai penunjukan Tito dan menilai apakah yang bersangkutan layak menjadi Kapolri.

"Saya ingin membawa kehidupan politik negeri ini pada arahnya yang benar," kata SBY.

Adapun uji kelayakan dan kepatutan terhadap Tito akan dilakukan pekan depan oleh Komisi III DPR.

Rapat Badan Musyawarah memutuskan penyelenggaraan rapat paripurna untuk membahas surat Presiden Joko Widodo terkait pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri, ditunda hingga Senin (20/6/2016).

Alasan penundaan karena waktu yang mendadak.

Meski paripurna mundur, hal itu dipastikan tak akan mengganggu tahapan fit and proper test yang akan dilakukan Komisi III terhadap Tito.



http://nasional.kompas.com/read/2016...l.dari.politik