TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengangkat dan memberhentikan Kepala Polri (Kapolri) memang adalah hak prerogatif Presiden.
Tapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan dalam institusi Bhayangkara.
‎Menurut Ketua Presidium Indonesian Police Watch Neta S Pane, Presiden Jokowi harusnya mengacu pada amanat pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.
Khususnya pertimbangan jenjang karir dan kepangkatan ketika mengajukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri.
"Artinya kalau Tito dijadikan Kapolri tentunya harus diperhatikan dia masih terlalu muda," ujar Neta ketika dihubungi Tribun, Rabu (15/6/2016).
Kata Neta, masih ada lima angkatan di atasnya.
Belum lagi Tito sendiri baru akan pensiunnya masih sangat panjang sampai 2022 mendatang.

Neta melihat dampak keputusan ini adalah kurang sehatnya organisasi Polri.
"Masih banyak senior yang jauh di atas Tito. Sehingga mantan Kapolda Metro Jaya itu perlu lebih dulu mendukung perwira yang senior untuk menjadi Kapolri," katanya.
"Tito terlalu yunior dan masih banyak senior di atasnya. Sehingga tidak baik bagi organisasi Polri, kalau dipaksakan dan didorong Tito untuk menjadi Kapolri," ujarnya.
Kalau pun Tito menjadi Kapolri, dia memperkirakan, dipastikan ia tidak akan nyaman memimpin para seniornya.
"Kalaupun Tito akan menjadi Kapolri, mungkin bisa saja di masa mendatang, mengingat masa pensiunnya masih lama, yakni 2022. Tapi karena ini hak prerogatif presiden sebagai rakyat kita mau bilang apa, meski presiden bisa dinilai merusak tatanan dan sistem kaderisasi di polri," katanya.

http://m.tribunnews.com/nasional/2016/06/15/ipw-presiden-jokowi-ajukan-tito-merusak-tatanan-dan-sistem-kaderisasi-polri?page=2