Liputan6.com, Jakarta - Setelah pemerintah memastikan pemangkasan anggaran pada APBNP 2016, seluruh kementerian/lembaga harus berpikir keras mengatur kembali keuangan mereka.

Tak bisa dipungkiri, pemangkasan ini berdampak ke semua sektor, termasuk subsidi. Karena itu, pemerintah meminta semua kementerian/lembaga harus berhemat.

"Semua pokoknya sudah diperintahkan harus menghemat," tegas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

JK memastikan banyak yang akan terdampak dari pemangkasan anggaran ini. Salah satunya besaran subsidi yang juga terpangkas. Pemerintah terpaksa melakukan ini agar defisit anggaran tidak lebih dari 3 persen sesuai dengan undang-undang.


"Ya memang begitulah, ya namanya keadaan seperti ini. Subsidi harus dikurangi, subsidi listrik harus dikurangi. Jangan lupa kita ini bergerak sesuai aturan yang dibikin oleh DPR, yaitu tidak boleh lebih dari 3 persen (defisit). Undang-undang kan pemerintah dengan DPR. Jadi justru kita ingin memenuhi aturan undang-undang yang disetujui bersama DPR, maka terpaksa begini," jelas Wapres JK.

Mantan Ketua Umum Golkar itu menilai, kementerian/lembaga harus pintar menyiasati anggaran mereka. Biaya rutin seperti rapat, seminar, dan anggaran lainnya bisa dihilangkan untuk mengurangi kebutuhan anggaran. Termasuk mengurangi anggaran pembelian barang.

"Ini bukan situasi yang gampang. Di seluruh dunia, jangan lupa ya. Di sini, Tiongkok, Malaysia, Eropa, Amerika, terjadi ini, bukan di sini saja," pungkas JK.

hemat pangkal kaya