Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 diwarnai dengan pemangkasan sejumlah pos anggaran di mayoritas Kementerian/Lembaga (K/L). Sedikitnya Rp70 triliun bakal dipangkas dari APBN 2016 ini. Apa dampak politiknya bagi pemerintahan Jokowi?

Rapat kerja komisi-komisi di DPR RI dengan mitra kerjanya dari Kementerian dan Lembaga (K/L) diwarnai sejumlah catatan kritis dari parlemen. Pemangkasan anggaran yang mencapai angka Rp70 triliun dari APBN 2016 ini kerap menampilkan sisi paradoksal dari pemerintahan Jokowi.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Lukman Edy memberi catatan kritis atas pemangkasan sejumlah anggaran yang menimpa mitra kerja Komisi II DPR RI. Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) ini menyebutkan postur APBN Perubahan 2016 ini paling aneh. "APBN-P 2016 ini adalah APBN-P paling aneh. Karena biasanya APBN-P itu digunakan untuk menambah anggaran," ujar Lukman.

Pemangkasan anggaran ini dilakukan pemerintah lantaran target penerimaan negara dari sektor pajak hingga menjelang semester kedua tahun ini tidak memenuhi target. Seperti diketahui, target penerimaan pajak di 2016 ini sebesar Rp1.360 triliun. Namun pada kuartal I 2016, penerimaan pajak baru mencapai Rp194,2 triliun. Padahal di periode yang sama tahun lalu penerimaan pajak mencapai Rp198,22 triliun.

Menurut Lukman, kebijakan pemotongan anggaran sebaiknya tidak menyasar pada sektor birokrasi. Menurut dia, alokasi anggaran di sektor ini tidak seberapa namun bila terkena imbas pemangkasan maka bakal memengaruhi kinerja birokrasi.

"Untuk sektor tertentu seperti birokrasi itu sudah anggaran kecil dipotong, itu ganggu kinerja. Untuk menunjang pekerjaan baik, aparatur sipil negara ini harus baik juga," saran bekas Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Anies Baswedan belum disepakati pemotongan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6,6 triliun di APBN Perubahan 2016 ini dari pagu anggaran APBN 2016 sebesar Rp 42 triliun.


Bila pun terdapat pemotongan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maksimal pemotongannya sebesar Rp3 triliun. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program prioritas.

"Komisi X DPR memperkirakan, pemotongan anggaran yang dapat dilakukan adalah sebesar-besarnya Rp3 triliun," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah usai rapat kerja dengan Mendikbud, Kamis (9/6/2016).

Sementara terpisah anggota Komisi II DPR RI Misbahkun mengingatkan pemerintah terkait dengan pemotongan sejumlah anggaran negara akan berdampak pada investor dan pasar. "Terlepas dari apa pun alasannya, pasar dan investor akan memaknainya sebagai kontraksi pertumbuhan," ingat Misbakhun di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Karenanya, wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur II itu wanti-wanti kepada pemerintah agar sebisa mungkin menghindari pemangkasan anggaran. "Dalam teori ekonomi, sinyal kontraksi pertumbuhan merupakan hal yang sangat berbahaya sehingga sebisa mungkin harus dihindari oleh pemerintah," ujar mantan pegawai Ditjen Pajak tersebut.

Lebih lanjut anggota DPR dari Dapil Jatim II ini menambahkan, sinyal kontraksi akan menganggu psikologis pasar dan investor yang berdampak mengerem segala aktivitasnya."Jika pemerintahan Jokowi selalu merevisi anggaran belanjanya menjadi lebih rendah, maka lama-kelamaan kredibilitas Pak Jokowi akan jatuh. Pemerintahan akan diragukan kompetensi dan kemampuannya dalam merancang serta mengeksekusi anggaran," ingat Misbakhun.

Di bagian akhir Misbakhun menggarisbawah faktor kepercayaan menjadi hal penting bagi pemerintah. Oleh karenanya, sambung bekas pegawai pajak ini, pemerintah harus semaksimal mungkin menjaga kepercayaan pasar dan investor.

Peringatan dari sejumlah pihak terkait upaya memangkas anggaran ini semestinya direspons hati-hati oleh pemerintah. Pemangkasan anggaran hingga Rp70 triliun harus dipastikan tentang sejumlah program yang langsung terkait dengan kesejahetraan rakyat.

Pemangkasan anggaran ini selain berdampak pada faktor kepercayaan pasar dan investor, secara determinan pemangkasan anggaran ini akan berdampak langsung kepada masyarakat khususnya program-program pemerintah yang langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat. [mdr]

http://m.inilah.com/news/detail/2302...an-bagi-jokowi

MONGGO KEPADA PARA PANASTAX AHLI TAFSIR, KALAU MAU NANYA SOLUSI..SILAHKAN TANYA LANGSUNG SAMA DIA