Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberikan keterangan pers seusai melakukan rapat koordinasi bersama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta (15 Februari 2016).
Sebuah surat dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencuri perhatian publik intenet. Mereka menyoroti kekeliruan penulisan kepanjangan KPK dalam amplop surat itu.

Pada kolom "kepada" alih-alih tertulis "Komisi Pemberantasan Korupsi", lembaga antirasuah itu justru disebut sebagai "Komisi Perlindungan Korupsi".

Meujuk laporan detikcom, foto surat itu sudah beredar di kalangan wartawan pada Rabu (8/6).

Adapun Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati membenarkan bahwa surat itu telah diterima pihaknya. Sebagaimana terlihat dalam foto yang ramai beredar di media sosial, ada stempel yang menjelaskan bahwa surat itu diterima KPK pada 7 Juni 2016.

"Surat diterima KPK 7 Juni, tapi karena kelalaian maka kemudian ditarik untuk direvisi," kata Yuyuk.

Di media sosial, kekeliruan ini langsung disambut keriuhan percakapan. Walhasil, kata kunci "Perlindungan Korupsi" ikut mencuat dalam Tren Twitter Indonesia, sejak Kamis (9/6) dini hari.
Whuahahahhaah KPK dah ganti namaaa nih???? [URL="https://S E N S O RhHfEFaW6AG"]pic.twitter.com/hHfEFaW6AG[/URL]
— Kent ARock'ers (@reporterjail) June 8, 2016Maaf itu sengaja typo biar lucu ????????????"@reporterjail: Whuahahahhaah KPK dah ganti namaaa nih???? [URL="https://S E N S O Rbw40OfQgmw"]pic.twitter.com/bw40OfQgmw[/URL]"
— Merdeka??? (@masdanimartin) June 8, 2016KPK: Komisi Perlindungan Korupsi? Makanya korupsi sulit diberantas ya krn dilindungi... [URL="https://S E N S O RmvsQXkzkmF"]pic.twitter.com/mvsQXkzkmF[/URL]
— M. Ismail Yusanto (@ismailyusanto) June 8, 2016Mslnya gini: ada Komisi Perlindungan Anak pd rentet surat sblmnya. Nah, pas ada KPK-nya, lantas yg terganti hanya "Anak"nya jd "Korupsi".
— $ang Tinta Merah..!! (@IndraJPiliang) June 9, 2016Sudah jadi Doktrin alam bawah sadar di kalangan Birokrat kalau KPK itu Komisi Perlindungan Korupsi!! Wkwkwkwk
— Rezim yang Gagap (@titorachman1) June 8, 2016
Kamis (9/6), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan pernyataan soal kekeliruan itu.

Akun Twitter @tjahjo_kumolo (59 ribu pengikut) --yang dipercaya publik miliknya-- mengirimkan sembilan kicauan bertagar #InsidenSurat.

@tjahjo_kumolo dalam kicauannya menyebut bahwa insiden itu sebagai bentuk sabotase, yang telah membawa malu pada kementerian yang dipimpinnya. Ia pun memutuskan untuk memecat pegawai yang mengetik amplop surat itu.

Pemecatan, kata @tjahjo_kumolo, merupakan pemberian efek jera agar tidak ada staf yang melakukan sabotase lagi. Meski demikian, @tjahjo_kumolo tidak memerinci motif sabotase itu.
1. Insiden salah ketik surat Kemendagri “Komisi Perlindungan Korupsi”, ini merupakan sabotase di dalam Kementrian. #InsidenSurat
— Tjahjo Kumolo (@tjahjo_kumolo) June 9, 20165. Saya memerintahkan kpd Sekjen dan Dirjen Politik, pegawai tsb hrs segera di BAP, dan hari ini segera dipecat tdk hormat. #InsidenSurat
— Tjahjo Kumolo (@tjahjo_kumolo) June 9, 2016 8. Hr ini Kemendagri jg memecat pegawai yg mengetik amplop surat kpd KPK tsb yg indikasinya disengaja disalahkan/diplesetkan. #InsidenSurat
— Tjahjo Kumolo (@tjahjo_kumolo) June 9, 2016
Memelesetkan kepanjangan KPK sudah sering terjadi. Anda bisa melihat satu laman di Kompasiana, yang memuat sejumlah pelesetan atas kepanjangan KPK.

Sekadar contoh, Desember 2015, aktivis Indonesian Corupton Watch (ICW), Emerson Yuntho, juga pernah memelesetkan KPK, saat mengomentari komposisi pimpinan KPK hasil pilihan DPR. "Saya khawatir KPK bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi Komisi Pelindung Koruptor," kata Emerson, dikutip Kompas.com (19 Desember 2015).

Namun, konteks penyebutan macam itu lebih berupa sindiran. Pun tidak dilakukan oleh lembaga negara, macam kementerian.

Sebagai pengingat, kekeliruan penulisan macam ini pernah terjadi sekitar setahun silam. Juli 2015, kekeliruan terjadi dalam undangan pelantikan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), yang dirilis oleh Kementerian Sekretaris Negara.

Dalam surat itu, kepanjangan BIN keliru dituliskan menjadi "Badan Intelijen Nasional" yang sontak disambut olok-olok netizen. Namun, kekeliruan itu tidak bermuara pada pemecatan. Saat itu, Setneg sekadar menyampaikan ralat dan permohonan maaf terbuka atas kekeliruan mereka.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ngga-pemecatan

---