JAKARTA, KOMPAS.com- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melakukan kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap masalah pangan.

Dari kerja sama itu, BPOM memuji Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagai figur paling reaktif jika ada kasus soal pangan.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pengawasan Keamananan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Suratmono, dalam jumpa pers di kantor BPOM RI.

"Dulu kita main sendirian, tapi sekarang dinas-dinas sudah aktif. Di DKI saja Pak Ahok begitu luar biasa mendukung kami, pokoknya kalau ada yang jual (melanggar), sudah usir saja," kata Suratmono, dalam jumpa pers di kantor BPOM RI, Jalan Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016).

Suratmono mencontohkan, ada sebuah toko yang melakukan pelanggaran masalah pangan di Jakarta Utara. Namun, tiga kali di pengadilan toko itu hanya mendapat hukuman ringan.

Mantan Kepala BPOM RI Roy Sparinga saat itu menyurati ke Ahok soal masalah ini. "Ujungnya Pak Roy buat surat ke Pak Ahok, (akhirnya toko) di Jakarta Utara itu ditutup," ujar Suratmono.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPOM RI, Tengku Bahdar Johan Hamid pun mengakui, dari sejumlah kepala daerah yang bekerja sama dengan BPOM, Ahok paling reaktif menanggapi kasus pangan.

Termasuk soal kerja sama BPOM dengan DKI soal penutupan toko obat kuat berbahaya.

"Termasuk penutupan obat pil biru. Kerja sama dengan Pemda DKI," ujar Tengku.

BPOM mengatakan, nota kesepahaman juga dibuat dengan 33 provinsi yang ada di Tanah Air. Selain Ahok, BPOM juga memuji Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini.

"Dia (Ahok) lebih reaktif, kalau kasih info langsung ditanggapi," ujar Tengku.