Istri Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman, Tin Zuraida (tengah), seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 1 Juni 2016.
Kasus dugaan suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyeret juga istri Sekretaris MA Tin Zuraida. KPK sudah memeriksa Tin sebagai saksi pada Rabu (1/6/2016). Penyidik KPK menganggap Tin sebagai orang yang mengetahui adanya uang di rumahnya saat KPK menggeledah rumah Nurhadi.

Saat itu Tin dicecar penyidik KPK soal temuan uang Rp1,7 miliar yang sebagiannya didapati di kloset rumah Nurhadi.

Apalagi berdasarkan laporan PPATK, transaksi di rekening Tin mencurigakan.

Diduga, Nurhadi -selain menggunakan rekening sopirnya--juga menggunakan rekening istrinya untuk menampung uang-uang "haram" selama ini.

Berdasar laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diberikan ke KPK pada 2015, transaksi yang dilakukan Tin Zuraida yang menjabat sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA memang mencurigakan. Nilainya mencapai miliaran.

"Transaksi fantastis itu tercatat pada rekening dia (Nurhadi), istrinya (Tin Zuraida), dan sopirnya," ujar seorang sumber Media Indonesia.

Tempo.co melaporkan, sepanjang 2004-2009, rata-rata arus di salah satu rekening Tin mencapai Rp1-2 miliar per bulan. Pada periode 2010-2011, belasan kali rekening Tin dialiri uang senilai Rp500 juta. Nurhadi juga terdeteksi memindahkan uang Rp1 miliar ke rekening istrinya. Pada 2010-2013, Tin menerima setoran tunai Rp6 miliar. Royani, sopir Nurhadi, pernah menyetor Rp3 miliar.

KPK saat ini masih memverifikasi asal muasal uang itu. "Blokir kalau sudah jelas ada kaitannya dengan kasus," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati.

Tidak pernah diketahui berapa kekayaan Tin. Sebab sebagai pejabat eselon II di lingkungan Mahkamah Agung, Tin diketahui belum pernah sama sekali menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan KPK sudah pernah mengingatkan Tin dan sejumlah pegawai Mahkamah Agung untuk memenuhi kewajiban menyerahkan LHKPN. "Pernah kirim surat kepada Kepala Biro Kepegawaian mengenai Pemberitahuan Kewajiban Penyampaian Formulir LHKPN di mana terdapat juga nama yang bersangkutan," kata Cahya.

Sementara Nurhadi, berdasar LKHPN 2012 memiliki kekayaan Rp33,41 miliar. Komposisi harta terbesar berasal dari harta bergerak macam batu mulia.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...-sekretaris-ma

---