- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Bantuan Tidak Tepat Sasaran, DPD: Validitas Data BPS Dipertanyakan
TS
dpdri
Bantuan Tidak Tepat Sasaran, DPD: Validitas Data BPS Dipertanyakan
Alo gan, berita DPD RI evaluasi Sensus Ekonomi 2016 gan
sumber
Spoiler for spoiler gan:
Quote:
Jakarta, GATRAnews- Komite IV DPD RI meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperbaiki data masyarakat miskin karena dinilai tidak valid dalam pendistribuan program bantuan dari pemerintah.
Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat Komite IV DPD RI dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Rapat Komite IV, Selasa (7/6). Rapat dipimpin oleh Ketua Komite IV, Ajiep Padindang.
Wakil Ketua Komite IV, Ghazali Abas menanyakan, tentang data yang digunakan dalam pendistribusian program bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai masih tidak tepat sasaran.
"Kalau BPS salah data maka tidak akan tepat sasaran, di mana yang miskin tidak dapat namun yang kaya malah dapat, seperti di Aceh, katanya mekanisme baku sensus dibantu oleh aparat desa, tapi hampir semua daerah mengalami ketidaktepatan sasaran, itu bagaimana bisa terjadi dan bagaimana solusinya," ujarnya.
Senada dengan Ghazali, Ajiep juga mempertanyakan validitas data BPS yang seharusnya dijadikan acuan oleh kementerian lainnya. Sayangnya, sejumlah kementeriaan menggunakan data internalnya sehingga penerima bantuan antara program yang satu dengan yang lainnya tidak sama.
“Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan tidak menggunakan data BPS, karena kalau penerima raskin maka akan menerima KIS dan BLT, nyatanya berbeda-beda di desa yang menerima bantuan pemerintah ini, inilah mungkin yang menjadi pemicu data pertumbuhan ekonomi yang berbeda beda,” kata Ajiep.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo menjawab beberapa pertanyaan Anggota Komite IV. Terkait dengan perbedaaan penerima dana bantuan antar kementerian, Sasmita mengatakan kementerian lain tetap mengambil data BPS sebagai referensi, namun jika kementerian menggunakan data internalnya, hal itu menjadi kewenangan kementerian terkait.
“Masyarakat harus proaktif, jika ada data yang tidak sesuai atau merasa miskin itu harus melaporkan diri ke kantor kecamatan dan data berlaku satu tahun saja, jika tidak mengupdate per tahun maka mereka dikeluarkan dari data orang miskin dan tidak menerima bantuan, sementara kementerian memang menjadikan BPS sebagai referensi data,” papar Sasmito.
Ia menambahkan pihaknya mengalami keterbatasan anggaran dalam melakukan sensus data penduduk sehingga saat ini dilakukan secara random. Namun, ke depan pihaknya akan semakin memperbaiki proses pendataan.
“Yang kita tidak sensus tahun ini maka kita akan sensus tahun depan, jadi memang kita tidak bisa sensus secara keseluruhan dikarenakan anggaran yang terbatas,” tandas Sasmito.
Menurut Sasmito BPS memberikan rekomendasi atas data yang sudah dimiliki, sekaligus memberikan data statistiknya. “Jika memang solid kami akan berikan data statistik dan rekomendasinya ke pemerintah tapi kalau kami ragu maka tidak kami sampaikan,” tandasnya
“Sejauh mana pemerintah pusat dan daerah menggunakan data BPS, itu kita update di website kita, tiap bulan hampir puluhan ribu akun yang mengakses dan mendownload data-data yang kami siapkan,” tutup Sasmito.
Hal ini tertuang dalam Rapat Dengar Pendapat Komite IV DPD RI dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Ruang Rapat Komite IV, Selasa (7/6). Rapat dipimpin oleh Ketua Komite IV, Ajiep Padindang.
Wakil Ketua Komite IV, Ghazali Abas menanyakan, tentang data yang digunakan dalam pendistribusian program bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai masih tidak tepat sasaran.
"Kalau BPS salah data maka tidak akan tepat sasaran, di mana yang miskin tidak dapat namun yang kaya malah dapat, seperti di Aceh, katanya mekanisme baku sensus dibantu oleh aparat desa, tapi hampir semua daerah mengalami ketidaktepatan sasaran, itu bagaimana bisa terjadi dan bagaimana solusinya," ujarnya.
Senada dengan Ghazali, Ajiep juga mempertanyakan validitas data BPS yang seharusnya dijadikan acuan oleh kementerian lainnya. Sayangnya, sejumlah kementeriaan menggunakan data internalnya sehingga penerima bantuan antara program yang satu dengan yang lainnya tidak sama.
“Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan tidak menggunakan data BPS, karena kalau penerima raskin maka akan menerima KIS dan BLT, nyatanya berbeda-beda di desa yang menerima bantuan pemerintah ini, inilah mungkin yang menjadi pemicu data pertumbuhan ekonomi yang berbeda beda,” kata Ajiep.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo menjawab beberapa pertanyaan Anggota Komite IV. Terkait dengan perbedaaan penerima dana bantuan antar kementerian, Sasmita mengatakan kementerian lain tetap mengambil data BPS sebagai referensi, namun jika kementerian menggunakan data internalnya, hal itu menjadi kewenangan kementerian terkait.
“Masyarakat harus proaktif, jika ada data yang tidak sesuai atau merasa miskin itu harus melaporkan diri ke kantor kecamatan dan data berlaku satu tahun saja, jika tidak mengupdate per tahun maka mereka dikeluarkan dari data orang miskin dan tidak menerima bantuan, sementara kementerian memang menjadikan BPS sebagai referensi data,” papar Sasmito.
Ia menambahkan pihaknya mengalami keterbatasan anggaran dalam melakukan sensus data penduduk sehingga saat ini dilakukan secara random. Namun, ke depan pihaknya akan semakin memperbaiki proses pendataan.
“Yang kita tidak sensus tahun ini maka kita akan sensus tahun depan, jadi memang kita tidak bisa sensus secara keseluruhan dikarenakan anggaran yang terbatas,” tandas Sasmito.
Menurut Sasmito BPS memberikan rekomendasi atas data yang sudah dimiliki, sekaligus memberikan data statistiknya. “Jika memang solid kami akan berikan data statistik dan rekomendasinya ke pemerintah tapi kalau kami ragu maka tidak kami sampaikan,” tandasnya
“Sejauh mana pemerintah pusat dan daerah menggunakan data BPS, itu kita update di website kita, tiap bulan hampir puluhan ribu akun yang mengakses dan mendownload data-data yang kami siapkan,” tutup Sasmito.
sumber
0
822
Kutip
4
Balasan
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan