Jakarta- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta KPU menyeragamkan formulir dukungan bagi calon independen seperti Gubernur DKI petahana Basuki T Purnama (Ahok). Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menanggapi sinis usulan Fahri itu.

Fahri meminta agar KPU membuat formulir standar untuk dukungan terhadap calon dari jalur independen yang ingin maju pilkada. Alasannya agar memudahkan proses verifikasi.

"Kita tanya, itu sesuai nggak dengan akal sehat kita? Akal sehat memang harus terjaga secara baik, nggak boleh dipermainkan semata-mata," ungkap Paloh usai acara buka bersama di DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2016).

Bagi Paloh, usulan Fahri tidak masuk akal sebab UU Pilkada sendiri sudah disahkan. Usulan Fahri itu bisa membuat Teman Ahok harus kembali bekerja mengumpulkan dukungan. Sebab saat ini Teman Ahok sudah berhasil mengumpulkan satu juta KTP dengan formulir surat dukungan yang dibuat sendiri.

"Kita tahu ada time framenya, waktunya, tempatnya. Orang sudah mau bertanding, mau jalan, UU sudah disahkan, kamu bilang tambah ini, tambah itu," kata Paloh.

Ia pun menilai Fahri hanya mencari-cari alasan semata dengan memberikan usulan seperti itu. Paloh juga melihat politisi yang sudah dipecat PKS tersebut tidak suka dengan Ahok sebab usulannya dapat menihilkan kerja keras Teman Ahok. NasDem sendiri merupakan partai pendukung Ahok meski melalui jalur independen.

"Kamu bilang aja kau nggak suka sama orang ini, nggak mau, (jadi) biar mampus saja dia (Ahok). Itu lebih fair, jangan kita cari dalih lah. Mencari alasan. Semakin capek kita," tukas Paloh.

Sebelumnya diberitakan, Fahri mengatakan formulir standar diperlukan untuk menyeragamkan syarat dukungan bagi calon-calon independen. Dengan begitu, setiap dukungan memiliki format yang sama.

"Jangan orang bikin formulir dengan bentuk yang dibuat sendiri, itu nanti tidak masuk ke dalam sistem. Formulir standar, ada alatnya dan seterusnya," tutur Fahri di Gedung DPR, Selasa (7/6).

Formulir dengan bentuk yang dibuat sendiri merujuk pada apa yang dilakukan Teman Ahok yang sudah menyiapkan formulir sendiri untuk program satu juta KTP. Jika formulir standar ini benar diberlakukan, Teman Ahok harus kembali mengulang kerjanya.